Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Sektor Maritim

Sebagai negara maritim, Indonesia seharusnya mampu memasok kebutuhan tenaga kerjanya. Namun demikian, ternyata ada beberapa permasalahan dalam penciptaan pelaut yang handal. Menjadi pelaut mempunyai tingkat competitivenes yang tinggi dan ketertarikan yang sangat tinggi, namun masih terdapat stigma positif dan negatif terhadap kehidupan pelaut. Tantangan lembaga pendidikan bidang pelayaran adalah menyediakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mampu menghasilkan pelaut yang sesuai dengan kebutuhan industri pelayaran nasional dan dunia. Kenyataannya, implementasi sistem pendidikan dan pelatihan maritim masih menghadapi beberapa kendala.  Tulisan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah maupun lembaga pendidikan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor maritim.

Selengkapnya...

Inklusivitas versus Daya Saing Koperasi dalam Mengembangkan UMKM Di Sektor Perikanan

Peningkatan akses keuangan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan serta memperluas jangkauan layanan keuangan bagi UMKM secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan dan berimplikasi pada pengurangan tingkat kemiskinan. Namun persoalan akses permodalan yang selama ini masih dihadapi para pelaku UMKM khususnya di sektor perikanan dan kelautan, tampaknya belum banyak didukung oleh akses kredit perbankan. Masih rendahnya layanan keuangan perbankan terhadap sektor perikanan dan kelautan menjadikan peluang bagi Lembaga Keuangan Non Bank seperti koperasi untuk dapat memperluas layanan keuangannya terutama terhadap sektor-sektor yang tidak dijangkau oleh perbankan. Luasnya cakupan dan karakteristik koperasi diharapkan mampu membuka akses kredit bagi berbagai jenis pelaku usaha/perorangan seusai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Studi tingkat daya saing lembaga keuangan yang inklusif ini selain ditinjau dari pendekatan ekosistem keuangan juga akan diidentifikasi berdasarkan empat pilar konsep daya saing pertumbuhan yang inklusif berdasarkan hasil kajian P2Ekonomi LIPI yaitu SDM, infrastruktur, tata kelola, dan keuangan.

Selengkapnya...

Akses Listrik dan Kesejahteraan Masyarakat

Ada banyak kendala dan tantangan yang ditemukan dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan di wilayah perdesaan, terutama di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Buku Akses Listrik dan Kesejahteraan Masyarakat ini hadir untuk memberikan solusi terhadap berbagai kendala dan tantangan tersebut. Dengan fokus kajian di wilayah perdesaan terpencil di NTT, buku ini menjelaskan beberapa tantangan besar bagi pembangunan listrik perdesaan untuk membantu masyarakat perdesaan memenuhi kebutuhan energi listrik, meningkatkan kemampuan masyarakat perdesaan memelihara keberlanjutan instalasi pembangkit, mengembangkan sumber energi terbarukan agar lebih kompetitif serta mengatasi kendala geografis wilayah perdesaan yang tersebar dengan infrastruktur yang minim.


Selain itu, buku ini juga memberikan ulasan terkait dampak akses listrik terhadap masyarakat, ditinjau dari adanya peningkatan kegiatan investasi, peningkatan usaha produktif masyarakat serta peningkatan pendapatan dan tabungan rumah tangga. Pada akhirnya, buku ini mencoba mendiskusikan strategi membangun sektor ketenagalistrikan dalam rangka menunjang program pengentasan kemiskinan di perdesaan.


Buku ini dapat menjadi referensi yang tepat bagi pihak-pihak yang tertarik dengan topik ketenagalistrikan dan pengelolaan akses listrik di daerah terpencil, misalnya para pemerhati bidang ketenagalistrikan, para akademisi (dosen, mahasiswa, dan peneliti), dan praktisi serta konsultan yang bergerak di sektor ketenagalistrikan. Selain itu, strategi dan solusi yang ditawarkan dalam buku ini juga dapat dijadikan acuan, utamanya bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan bagi para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan energi listrik, khususnya di daerah-daerah terpencil.

 

Selengkapnya...

Urgensi Revitalisasi Tata Kelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Di Indonesia

Governance (tata kelola) merupakan salah satu faktor diterminan bagi keberhasilan, atau sebaliknya, dalam implementasi program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Untuk memastikan program KEK on the right track, maka tidak saja mensyaratkan adanya tata kelola yang baik (good governance), tetapi juga menghendaki adanya tata kelola yang tepat (proper governace) apakah konsep maupun implementasi tata kelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia pada saat ini, telah dirancang secara tepat (proper) sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan “kultur” (tata nilai) yang berlaku dalam masyarakat? Policy Paper ini berupaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan merujuk pada hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Ekonomi (P2E)-LIPI pada tahun 2018, dengan mengambil kasus KEK Mandalika (di Nusa Tenggara Barat), dan KEK Tanjung Kelayang (di Bangka Belitung).  

Selengkapnya...

Perlindungan Konsumen dan Keadilan Pajak dalam Bisnis E-Commerce Di Indonesia

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, e-commerce dipandang oleh pemerintah memiliki potensi yang besar daIam mendukung perekonomian Indonesia. Tumbuh kembangnya bisnis e-commerce menimbulkan kecemasan kepada kalangan pelaku bisnis konvensional, terutama menyangkut keadilan pajak. Sementara itu, pada sisi lain, rencana pemerintah mengenakan pajak pada bisnis e-commerce belum mendapat dukungan penuh dari pelaku bisnis di industri e-commerce; dengan alasan bahwa industri ini baru tumbuh dan masih memerlukan perlindungan. 

Ada dua hal penting yang diangkat dalam naskah kebijakan (Policy Paper) ini yaitu menyangkut perlindungan konsumen dan perpajakan. Perlindungan konsumen merupakan hal penting untuk diperhatikan dalam membangun industri e-commerce karena konsumen seringkali dirugikan dalam proses transaksi elektronik; juga karena masih belum tingginya kesadaran konsumen di Indonesia. Perpajakan dianggap penting karena masalah fairness yang harus ditegakkan oleh pemerintah untuk semua pelaku bisnis di Indonesia baik yang on-line maupun off-line dan alasan lain termasuk masalah pendapatan negara.

Selengkapnya...

Teknologi Finansial (Tekfin) sebagai Alternatif Layanan Keuangan bagi UMKM: Tantangan Ke Depan

Kemudahan akses layanan keuangan bagi UMKM menjadi faktor penting mengingat terbatasnya sumber permodalan selama ini masih menjadi masalah utama bagi UMKM di Indonesia.  Masih banyaknya proporsi UMKM yang belum mengakses layanan keuangan perbankan serta lemahnya perbankan dalam menjangkau UMKM ini memberikan peluang bagi keberadaan Financial Technology (FinTech) sebagai lembaga penyedia pembiayaan untuk UMKM. Perkembangan FinTech di Indonesia tergolong pesat sejalan dengan semakin bergantungnya masyarakat Indonesia terhadap teknologi digital. Policy brief ini bertujuan untuk menganalisis tantangan FinTech sebagai pembiayaan UMKM berdasarkan lima isu: ekosistem, keuangan, SDM, tata kelola, dan infrastruktur.

Selengkapnya...

Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus

Pariwisata merupakan sektor atau industri “quick yielding” untuk meningkatkan penerimaan negara dan devisa nasional yang belakangan ini mengalami tekanan baik sebagai akibat tekanan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, beban utang dan defisit neraca perdagangan. Namun, besarnya potensi dan kondisi kekinian sektor pariwisata ini belum dioptimalkan. Relatif rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN di atas salah satu penyebab utamanya yakni rendahnya kualitas daya saing SDM di sektor ini, terbatasnya infrastruktur dan kendala tata kelola pendidikan pariwisata serta sertifikasi, rendahnya partisipasi masyarakat di kawasan pariwisata. Policy brief ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan masalah SDM dalam rangka mendukung pariwisata.

Selengkapnya...

Tata Kelola Kelistrikan Di Kawasan Ekonomi Khusus

Zona energi merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan KEK. KEK Mandalika dan Tanjung Kelayang, sama-sama memiliki konsep sebagai KEK Pariwisata yang mengadopsi konsep ‘green eco tourism’. Dalam konteks penyediaan kebutuhan listrik di dalam kawasan, KEK Mandalika berencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 5 MW dengan skema independent power producer (IPP). Demikian pula di kawasan KEK Tanjung Kelayang, akan dibangun sekitar 10 MW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau sebesar 40% dari total kebutuhan listrik yang direncanakan. Policy brief ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat menjamin tercukupinya kebutuhan listrik di KEK baik secara kuantitas dan kualitas dan yang jauh lebih penting merujuk pada amanat UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), akan pentingya sistem energi hijau/bersih (green/clean energy system). Rekomendasi kebijakan diberikan melalui perbandingan pengalaman di beberapa negara serta realitas empiris dari hasil penelitian lapangan.

Selengkapnya...