Prof. Syarif Hidayat: Tantangan Tata Kelola dalam Industri 4.0

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI dan J-PAL kerja sama mengadakan Lokakarya Evaluasi Program Sosial

Yani Mulianingsih menjadi Tim Penilai untuk Penghargaan Stakeholder KUR

Upgrading Peneliti: Pelatihan Pengolahan Data Susenas

Pelatihan Academic Writing untuk Mendorong Publikasi Internasional

/

Publikasi

Pertumbuhan Inklusif: Strategi Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi masih diyakini sebagai salah satu indikator pemicu
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Indonesia mampu
mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif sepanjang krisis 2008 -2011,
namun potret ketimpangan dan kesenjangan antar wilayah semakin nyata.
Koreksi atas kualitas pertumbuhan ekonomi akhirnya mengarah pada strategi
untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif yang mampu mencapai
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh seluruh
lapisan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian longitudinal dalam
jangka waktu lima tahun (multiyears) yang di desain untuk mendapatkan
gambaran komprehensif atas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
inklusif di Indonesia. Data sekunder dikumpulkan dan dianalisis mulai tahun
2000–2014 dengan analisa kuantitatif regresi dan indeks ketimpangan. Untuk
memperkuat data sekunder, juga dilakukan pengumpulan data primer melalui
kuesioner, FGD dan in-depth interview. Diharapkan dengan diketahuinya
bearagam indikator dan ukuran pertumbuhan inklusif dapat dirumuskan model
kebijakan tata kelola dan pengembangan kelembagaan pemerintah pusat dan
daerah yang pro terhadap pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan.
  

Selengkapnya...

Daya Saing Sektor Industri dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 : Studi Kasus Industri Otomotif

Sektor industri Indonesia akan dihadapkan pada persaingan yang lebih kompetitif seiring dengan rencana implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 31 Desember 2015. Pembentukan pasar tunggal dan basis produksi ASEAN berpotensi mempengaruhi pola kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan sesama anggota ASEAN dan negara di luar ASEAN. Bagi Indonesia, pembentukan pasar tunggal dan basis produksi ASEAN ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan untuk meraih manfaat optimal dari proses integrasi ekonomi ASEAN. Penelitian ini mempunyai tujuan utama untuk mengkaji respon dan strategi pemerintah, sektor industri otomotif dan pasar kerja terhadap implementasi MEA. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan tersebut dengan mengkombinasikan pendekatan ilmu ekonomi industri, ilmu ekonomi internasional, ilmu ekonomi politik internasional dan ilmu ekonomi makro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri besar relatif lebih siap dalam menghadapi MEA dan sudah melakukan strategi penguatan daya saing mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Di sisi lain, sebagian besar IKM komponen otomotif masih dihadapkan pada tantangan internal dan eksternal yang menghambat upaya peningkatan daya saingnya. Kebijakan dan aksi nyata pemerintah sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi IKM komponen otomotif dalam memanfaatkan peluang pasar ASEAN. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan jaringan produksi (production networks) antara IKM komponen otomotif dengan industri besar dan Original Equipment Manufacturers (OEMs); membangun pusat inovasi komponen otomotif untuk pelaku IKM; menyediakan infrastruktur pengembangan industri otomotif masa depan (hemat energi dan ramah lingkungan); memfasilitasi pembiayaan IKM untuk upgrading technology dengan biaya bunga yang terjangkau; meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui sertifikasi profesi untuk memeuhi standard MRA dan penyesuaian kurikulum pendidikan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam MEA.

Selengkapnya...

Implementasi Jaminan Sosial dalam Pemerataan Pembangunan di Indonesia

Berdasarkan UU SJSN, jaminan sosial bagi masyarakat merupakan program sosial seumur hidup yang dijalankan berdasar atas sistem proteksi sosial. Pendekatan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial meliputi asuransi sosial dan bantuan sosial atau kombinasi keduanya seperti SJSN yang berdasarkan UU No 40 Tahun 2004. Asuransi sosial adalah program perlindungan dasar yang bersifat wajib khususnya bagi komunitas yang bekerja atau warga negara yang memiliki penghasilan baik yang bekerja di sektor formal maupun bekerja di sektor informal. Karena SJSN dirancang sebagai program jaminan sosial seumur hidup bagi seluruh rakyat, maka diperlukan UU tentang BPJS yang permanen untuk implementasi UU SJSN. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pembentukan BPJS tidak hanya mengadopsi prinsip UU SJSN tetapi juga harus mampu melaksanakan Pasal 2 UU SJSN tentang asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan. Selai itu, BPJS juga harus mampu menerapkan Pasal 4 tentang prinsip prinsip SJSN yang antara lain: gotong royong, nirlaba, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanah.

Keanggotaan warga negara dalam berbagi jenis asuransi atau jaminan kesehatan tersebut tentu saja tidak didapatkan secara gratis atau cuma-cuma, bagi seorang pegawai negeri sipil (PNS) harus merelakan 2 % dari gaji pokoknya dipotong setiap bulan sebagi iuran kepesertaan dalam asuransi kesehatan (ASKES), begitupun dengan para pekerja yang menjadai peserta Jamsostek harus rela membayar iuran kepesertaan setiap bulannya yang besarannya ditentukan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima setiap bulannya. Hal ini berarti tanggung jawab negara masih sangat minim dalam penyediaan jaminan kesehatan bagi setiap warga negara karena warga negara masih harus membayar atau menanggung sendiri iuran kepesertaan dalam jaminan kesehatan yang seharusnya domain tersebut menjadi tanggung jawab negara.

Selengkapnya...

Penguatan Program Kredit Mikro dalam Mendorong Pengembangan UMKM di Sektor Pertanian

Buku bunga rampai ini bertujuan untuk menjelaskan kinerja program kredit mikro serta manfaatnya bagi UMKM. Dari hasil kajian diketahui bahwa beberapa program kredit mikro yang menjadi objek studi ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni untuk mempermudah akses permodalan bagi UMKM. Namun demikian, beberapa program kredit mikro tersebut belum menunjukkan kinerja yang optimal karena masih dihadapkan oleh banyaknya kendala dan hambatan salah satunya masih dijumpai adanya tumpang tindih dalam hal target dan sasaran. Dari segi manfaat, tidak hanya secara ekonomi memberikan bantuan permodalan, program kredit mikro juga diharapkan dapat memberi manfaat sosial bagi UMKM misalnya memperluas jaringan usaha, meningkatkan semangat berusaha, dan sebagainya. 

Selengkapnya...

Ketahanan Energi dalam Mendukung Daya Saing Ekonomi Nasional: Kajian Penguatan Infrastruktur Energi bagi Nelayan Kecil

Penelitian ini mengkaji isu yang berhubungan dengan regulasi terkini, yakni Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2015 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG (Liquefied Petroleum Gas) untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil. Kebijakan yang terkait ialah program konversi BBM (Bahan Bakar Minyak) ke BBG (Bahan Bakar Gas) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai tahun 2016 ini. Selain itu, terdapat pula pengujian ataupun implementasi konversi tersebut yang telah dijalankan sebelumnya, antara lain dari Balai Besar Penangkapan Ikan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi  Minyak dan Gas Bumi-Lemigas, serta pemerintah daerah termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pusat Inovasi LIPI juga berperan dalam pengembangan konverter kit generasi kedua untuk kapal perikanan. Kajian ketahanan energi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi umum kesejahteraan dan kebutuhan energi nelayan kecil di Indonesia, urgensi dan kondisi infrastruktur fisik terkait konversi BBM ke BBG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil, capaian program tersebut berdasarkan tinjauan empiris di lokasi penelitian, serta mengkaji tata kelola untuk subsidi LPG bagi nelayan kecil. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan terkait. Data primer dan sekunder dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Lokasi penelitian khususnya untuk pengumpulan data primer ialah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat (Kabupaten Cirebon), dan Jawa Tengah (Kabupaten Demak).

Selengkapnya...

Penguatan Industri Galangan Kapal dalam Meningkatkan Daya Saing Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mendorong sektor industri Indonesia lebih kompetitif dan juga mempengaruhi pola kerjasama ekonomi dengan sesama negara anggota ASEAN maupun non ASEAN. Industri galangan kapal nasional merupakan industri strategis sebagai infrastruktur penunjang daya saing sektor indonesia dalam konteks MEA tersebut. Terlebih, pilar konektivitas dalam MEA turut menuntut peran besar dari industri galangan kapal dimana menjadi moda transportasi utama bagi lalu lintas perdagangan dan mobilitas orang. Industri galangan kapal sendiri terbagi menjadi dua aspek utama, bangun baru serta perbaikan, modifikasi dan rekonstruksi kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi saat ini industri industri galangan kapal nasional, meliputi, posisi, peran, pemanfaatan dan kinerja beserta peran pemerintah. Hasil kajian menuunjukkan bahwa dengan karakteristik proses bisinis yang spesifik, job order, industri galangan kapal nasional masih menghadapi tantangan begitu besar baik dari faktor eksternal – global maupun internal termasuk fasilitas kebijakan pemerintah. Implikasi temuan tersebut dikaitkan dengan arah kebijakan nasional pemerintah, world maritime axis dan tol laut, nampaknya target dan harapan akan berjalan relatif lambat untuk tercapai.  

Selengkapnya...

Infrastruktur Sosial dan Jaminan Sosial dalam Perspektif Pertumbuhan Inklusif: Strategi Pemerataan Pembangunan di Sektor Kesehatan

Pembangunan ekonomi Indonesia selama ini masih menyisakan persoalan kemiskinan dan  ketimpangan. Koreksi atas kualitas pertumbuhan ekonomi akhirnya mengarah pada strategi penciptaan pertumbuhan ekonomi inklusif dimana dengan memberikan akses luas kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok rentan miskin atas berbagai fasilitas pembangunan ekonomi. pertumbuhan inklusif, memiliki salah satu isu sentral yaitu pembangunan infrastruktur sosial dan jaminan sosial. Infrastruktur dan jaminan sosial dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pembangunan fasilitas serta jaminan sosial sektor kesehatan. Sedangkan mekanisme jaminan sosial, akan mengakomodasi kepentingan kelompok miskin untuk dapat mengakses fasilitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang pembangunan infrastruktur dan jaminan sosial bidang kesehatan di Indonesia dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tidak hanya bangunan fisik, alat kesehatan tetapi juga kualitas pelayanan meliputi pelayanan fasilitas dan jaminan  kesehatan. Implikasi kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional harus menjadi tanggung jawab pemerintah, meskipun pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. 

Selengkapnya...

Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam Konteks Global: Infrastruktur Pendukung Peningkatan Daya Saing Sektor Perikanan Tangkap

Dilihat dari potensi sumberdaya kelautan dan perikanannya, Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat kaya sehingga diibaratkan sebagai raksasa yang sedang tidur (the sleeping giant). Potensi ini seharusnya dapat menempatkan masyarakat nelayan yang tinggal di daerah-daerah pesisir sebagai masyarakat yang makmur dan sejahtera. Akan tetapi stigma yang berkembang selama ini adalah kelompok masyarakat nelayan dipandang lebih miskin dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan nelayan diperlukan penguatan daya saing pada sektor perikanan tangkap dengan dukungan  infrastruktur yang memadai. Untuk itu diperlukan pemahaman yang komprehensif  dalam mengkaji infrastruktur dalam kerangka pengelolaan suatu kawasan perikanan. Untuk dapat memahaminya dilakukan penelitian tentang infrastruktur pendukung peningkatan daya saing sektor perikanan tangkap. Data diperoleh dengan metode wawancara mendalam, Focus Group Discussion dan observasi lapangan terhadap sejumlah narasumber serta informan kunci. Anasilisa dilakukan secara kualitatif dengan cara pemahaman yang komprehensif dalam konteks hubungan kausalitas dan konsep behaviourism sebagai pendekatan. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan peningkatan daya saing produk perikanan tangkap. 

Selengkapnya...