Berita

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI
Standard Post with Image

Survei Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Ekonomi Rumah Tangga

Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) mengundang Bapak/Ibu/rekan untuk berpartisipasi pada survei online "Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Rumah Tangga". Survei ini merupakan bagian dari konsorsium riset yang dibentuk oleh Kemenristek/BRIN bersama dengan Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI dan hasilnya disampaikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Kami menyadari pandemi ini menjadi ujian yang cukup berat bagi masyarakat Indonesia, untuk itu mohon kesediaannya mengisi dan menyebarkan survei berikut. Semoga langkah kecil kita dapat memberi manfaat bagi banyak orang. 


Salam hormat kami,

Tim Peneliti


Link survei: https://www.surveymonkey.com/r/surveyekonomilipi

Batas akhir: 31 Juli 2020, pukul 24.00 WIB

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Modal Sosial, Faktor Utama Pembangunan Ekosistem Desa Kreatif

Menyikapi persaingan global dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks, pembangunan desa merupakan komponen yang  penting untuk  meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. “Daya saing yang berdimensi kemasyarakatan dan lokal serta inklusifitas pembangunan nasional akan lebih efektif apabila berangkat dari desa,” ujar Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Agus Eko Nugroho dalam webinar “Desa Global Menyikapi Persaingan Global dan Transformasi Baru: Telaah Kebijakan, Pembaharuan dan Berbagi Pengalaman Menyambut Era New Normal” pada Kamis (2/7).

 

Menurut Agus, dalam perjalanan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kesenjangan pembangunan ekonomi pedesaan dan perkotaan masih tinggi. Akses terhadap sarana dan prasarana dasar seperti sanitasi, energi, dan pendidikan antara pedesaan dan perkotaan memang semakin berimbang. Namun, pembangunan ekonomi jangka panjang  masih menyisakan masalah kemiskinan di masyarakat pedesaan. “Pedesaan menjadi tumpuan penting dalam reproduksi dan akumulasi nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja, tetapi menghadapi stagnasi produktivitas secara permanen,” terang Agus.

 

Agus menjabarkan karakteristik perekonomian kota yang heterogen serta memiliki mobilitas sosial yang tinggi dan dinamik menyebabkan tingkat produktivitas ekonomi perkotaan menjadi lebih tinggi. “Sektor industri, keuangan dan perdagangan terpusat di perkotaan, sehingga desa pun akan relatif menurun produktifitasnya jika dibanding sektor lain”, katanya. Dirinya juga menyebutkan kondisi tersebut implikasinya akan berpengaruh pada daya saing pedesaan.

 

Upaya yang di lakukan dengan cara pengembangan ekosistem kreatif di desa  dapat menjadi salah satu  upaya untuk meningkatkan daya saing pedesaan.”Dalam pengembangan ekosistem kreatif di pedesaan, diperlukan empat modal penting, yaitu: finansial; sosial;  sumber daya manusia; dan ekologi”, ungkap Agus.  Selanjutnya dirinya mengatakan, salah satu modal penting dalam pengembangan ekosistem kreatif adalah faktor sosial yang meliputi sumber daya alam dan budaya lokal yang merupakan kunci utama proses reproduksi kreativitas.

 

“Kreativitas kolektif seperti budaya dan adat-istiadat harus dimaknai sebagai proses reproduksi modal sosial yang bersifat sirkular, kausalitas dan kumulatif dalam suatu ekosistem yaitu desa kreatif,” ujar Agus. Kemudian, dirinya mengatakan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk membangun pedesaan kreatif antara lain: (1). Peningkatan pemahaman dan identifikasi determinan utama; (2). Bekerjanya ekosistem kreatif dalam komunitas pedesaan; (3) Kolaboratif antar stakeholder dalam pengembangan model/strategi pengembangan ekosistem desa kreatif; (4). Benchmarking best practice, uji implementasi, dan penyempurnaan model/strategi pengembangan ekosistem desa kreatif; (5). Memperluas skala pengembangan.

“Pengembangan ekosistem desa kreatif memerlukan pendekatan kolaboratif multi-stakeholder yaitu pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat. Keempat faktor  inilah yang saling berinterakasi dan menjadi penentu penting pada proses pengembangan ekosistem kreativitas,” tutup Eko. (iz/ed.mtr)

Selengkapnya...
Standard Post with Image

DAMPAK PENDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA UMKM: MITIGASI DAN PEMULIHAN

Di Indonesia, salah satu sektor yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 adalah sektor Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Padahal UMKM menjadi salah satu sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia sebagai mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia. 

Untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM Indonesia, Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) menyelenggarakan sebuah penelitian dengan melakukan survei secara online kepada 679 UMKM di 24 provinsi selama 1-20 Mei 2020. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam kepada beberapa UMKM tersebut.

Dalam webinar yang diselenggarakan pada Selasa, 30 Juni 2020, Kepala P2E LIPI, Dr. Agus Eko Nugroho memaparkan hasil dari penelitian ini. Webinar ini juga menghadirkan pembicara lainnya, yaitu: Dr. Syahnan Palipi, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) serta tiga pelaku UMKM: Gemi Miranti dari Jakarta, Supriyono dari Jawa Tengah, dan Titik Wahyuni dari Jawa Tengah.

Webinar ini dibuka oleh Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Prof. Tri Nuke Pudjiastuti dan dimoderasi oleh Dr. Trina Fizzanty.

Dalam paparannya, Bapak Agus mengatakan bahwa mayoritas UMKM mengalami penurunan keuntungan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di semua skala usaha. Mereka semua mengalami kerentanan dan kemungkinan hanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang tidak panjang akibat adanya potensi risiko seperti kredit macet dan PHK yang akan meningkat.

Bapak Agus juga memaparkan bahwa prasyarat pemulihan UMKM adalah tetap memberlakukan pembatasan sosial serta protokol kesehatan, melakukan sosialisasi protokol kesehatan, membatasi aktivitas kerumunan, memenuhi ketersediaan PCR dan swab, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana rawat inap, dan fleksibilitas penerapan PSBB berdasarkan skala regional.

Sementara, Bapak Syahnan menekankan pada pentingnya pemberian fasilitas kepada UMKM yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga fasilitas kemudahan dan pendampingan dalam hal seperti sertifikasi halal, BPOM, dan pemasaran. Mereka juga berharap akan adanya edukasi kepada UMKM khusususnya dalam hal teknologi informasi dan literasi keuangan.

Pelaku UMKM seperti Ibu Gemi yang menjual berbagai macam kue menceritakan bahwa dalam menghadapi pandemi COVID-19, beliau mempertimbangkan tenaga kerja karena tidak berani meminta orang datang ke rumahnya untuk bekerja. Ibu Gemi harus membatasi varian pesanan untuk mengantisipasi hal ini.

Bapak Supriyono yang menjadi pengusaha di bidang jasa pendidikan juga terpengaruh pandemi COVID-19 karena tidak ada siswa yang belajar di sekolah, tidak ada ujian, dan tidak ada lomba sehingga motivasi anak untuk ikut bimbingan belajar menurun. Beliau mengantisipasinya dengan mengunjungi anak-anak satu per satu secara terjadwal.

Terakhir, Ibu Titik, seorang pengusaha kerupuk kulit ikan nila, mengeluhkan banyaknya toko oleh-oleh yang tutup. Beliau juga mengalami kesulitan menerima bahan baku karena banyak pabrik yang tutup. Untuk mengantisipasinya, beliau harus menjual mobil dan membeli mini container lalu membuka usaha makanan frozen food di halaman rumah dengan menyediakan wifi. 

Materi seminar ini dapat dilihat di link berikut https://s.id/MateriPemulihanUMKM

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Forum Kajian Pembangunan Hosted by Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI: Basic Income, Nature and Climate

The basic income (or sometimes called universal basic income) concept is when the government provides an unconditional, periodic payment to individual citizens. The Basic income (BI) concept has been discussed in the context of the environment, such as in the context of emission reduction. Ni Made Rahayu Maitri, Fatiya Rumi Humaira, and Sonny Mumbunan from the Basic Income Lab of Research Center of Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI) conducted a study to review environmental contexts or issues that can be linked to BI. They presented their preliminary findings on the FKP Webinar on Thursday, 30 April 2020.

Of several critical issues linking BI and the environment, there are two issues discussed in the presentation. First, the study identified the conditionality dimensions for environment-related BI. Although BI is typically given universally and unconditionally, the study noted that in the environmental context, conditionality might be needed, for example to ensure that externality is internalized. To evaluate the conditionality dimensions, the researchers constructed a framework to map existing environmental BI schemes. As an example, a BI scheme called Forest Carbon Dividend in Papua is mapped as unconditional BI as it’s given to all individuals with implicit conditionality and low enforcement.

Secondly, study addressed how BI might play a role in decoupling economic growth and environmental degradation. The researchers classified four economic growth scenarios (green growth, post-growth, no growth, and de-growth) and explored the role of BI plays in each of the scenarios.

Conceptually, BI has been in the periphery of development policy discussions. However, COVID-19 pandemic has resulted in people being unable to work and earn a living, and the provision of cash transfers have become one of the safety nets provided to help people survive during and after the pandemic. Therefore, there is now an increase in interest in the BI concept. How does the BI concept compare with the cash transfer policy?  Further, how should BI be funded? These were discussed during the Q&A session on the Webinar.

Speaker: Ni Made Rahayu maitri, Fatiya Rumi Humaira, Sonny Mumbunan

Host: Pusat Penelitian Ekonomi – LIPI

Date and Venue: 30 April 2020, Zoom Meeting

More information: https://www.fkpindonesia.org

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Forum Kajian Pembangunan Hosted by Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI: The Role of Agricultural Insurance for Small Farmer Protection and Small-scale Farming Sustainability

Indonesia sets high rice production targets to achieve food self-sufficiency. However, paddy farmers face a high risk of uncertainty and loss of production due to disasters and attacks from pests driven by climate change. To protect farmers, particularly the small ones, from the risks, the government implemented the Rice Farming Insurance (AUTP) program since 2012. Although the program is important, its sustainability is questioned as it has only reached around half of the targeted 3 million participating farmers. A study was then conducted in Jambi and West Java to evaluate and find ways to improve the program. Deny Hidayati (Centre for Population Research LIPI) presented the results of the study at a live FKP Webinar on Thursday, 23 April 2020.

The study provided a broad description of the regulatory framework now facing the AUTP and identified four key strategies to improve the program: (1) management of AUTP, (2) socialization of AUTP, (3) insurance membership, (4) insurance claim process. To improve the management of AUTP, the program requires a better regulatory framework to improve the program. To increase the socialization of AUTP, the program needs to develop better outreach guidelines and involve more of its stakeholders. To increase the number of its participants, AUTP needs to evaluate the requirements and incentives for farmers to join the program. Lastly, to improve the insurance claim process, a better procedure backed with a team of higher capacity needs to be released. The full study report can be accessed through the following link.

During the Q&A session, webinar attendees from Kalimantan and Aceh confirmed the low level of interest amongst farmers to enroll in the AUTP, citing low willingness to pay for the insurance cost. Additionally, interests for purchasing the insurance come mostly from farmers in the region where frequent crop failure occur due to endemic pests (and therefore requiring frequent sizable insurance pay out). Farmers in regions were crop failures rarely occur are not interested in purchasing the insurance. This situation is problematic given that if only high risk farmers enroll in the program, the program cost will be prohibitive. Webinar participants from Jasindo (the state-owned company assigned with managing the insurance) also described fraud by farmers, where they initiated crop planting, then let the crop fail and claim insurance.

Speaker: Deny Hidayati

Host: Pusat Penelitian Ekonomi – LIPI

Date and Venue: 23 April 2020, Zoom Meeting

More information: https://www.fkpindonesia.org

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Forum Kajian Pembangunan Hosted by Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI: The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia

The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is expected to infect millions of people all over the world. The economic impact is expected to be large and can lead to a global recession. Millions of people will be pushed into poverty. In his presentation, he estimated the impact of COVID-19 on poverty in Indonesia.
One projection puts 1.2 million people in the country would eventually be infected. The economic impact is also expected to be severe. Compared to the baseline projection of 5 percent economic growth in 2020, various studies estimate that COVID-19 would reduce Indonesia’s economic growth to between 1 and 4 percent.


He found that under the mildest COVID-19 impact on economic growth, the poverty rate will increase from 9.2 percent in September 2019 to 9.7 percent by the end of 2020. This implies that 1.3 million more people will be pushed into poverty. Under the most severe projection, the poverty rate will increase to 12.4 percent, implying 8.5 million more people will become poor. The latter means that Indonesia’s progress in reducing poverty over the last decade would be wiped out. The implication of this is that Indonesia needs to expand its social protection programs to assists the new poor in addition to the existing poor.


Speaker: Dr. Asep Suryahadi (The SMERU Research Institute)
Host: Pusat Penelitian Ekonomi - LIPI
Date and Venue: 21 April 2020, Zoom Meeting
More information: https://www.fkpindonesia.org

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Forum Kajian Pembangunan Hosted by Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI: Energy Poverty under the Jokowi Presidency: Performance, Policies and Challenges

The presentation aimed to investigate the state of energy poverty in Indonesia. His study has three objectives:

(i) to evaluate the condition of energy poverty in Indonesia during the Joko Widodo Presidency;
(ii) to investigate existing energy policies that affect energy poverty alleviation;
(iii) and to propose further actions. We focused on two dimensions of energy poverty such as electricity access and clean energy for cooking.

In terms of definition of energy poverty, Indonesia does not have a consensus on the standard of electricity access. The electrification ratio that is planned to reach 100% this year, may not reflect the true condition. Similarly, a high number on rural electrification ratio, does not a means equal electricity access. Although clean energy for cooking has improved significantly since 2007, Indonesia has been trapped into energy subsidy for 3 Kg LPG. This may reduce resources to alleviate ‘double energy poor’.

Although, problem on clean energy for cooking is more severe that electricity access, the percentage of villages without access on electricity have lower index of development and index of rural geographic difficulty. Thus, implies that providing infrastructure for improving electricity access will have better outcome on the rural development index.

He proposed some policy recommendations, including:

  • Indonesia need consistent policy to alleviate energy poverty in terms of absolute and relative
  • Better access on energy needs to have better quality and environmentally friendly
  • Energy access can enhance more productive economic activity and for better education and health
  • Village fund needs to be allocate for better access on energy
  • PLN needs to work with village government to provide more equal electricity access
  • Transforming electricity access from temporary used do permanent used need to be a top priority
  • Government needs to re-thinking energy subsidy policy and energy subsidy needs to be provided to poor energy family’ or the dual energy poor family

Speaker: Dr. Maxensius Tri Sambodo (Pusat Penelitian Ekonomi - LIPI)
Host: Pusat Penelitian Ekonomi - LIPI
Date and Venue: 16 April 2020, Zoom Meeting
More information: http://www.fkpindonesia.org/


Selengkapnya...
Standard Post with Image

Forum Kajian Pembangunan Hosted By Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI: Village transformation toward a new world icon: tourism and digital village

Villages in Indonesia have the creative potential to become “world community” villages through the exposure of their nature, people, culture and local traditions to a global audience. Baliwood Land, developed in 2018, explores thematic film village tourism (an eco-friendly film adventure park) and creative screen content industry (platform films) based on local village nature and culture combined with digital innovation, a creative community, and global connections.

The initiative is still in its infancy yet there is a promising future for a global brand and world icon status. More information about Baliwood Land can be found through its website www.baliwoodland.com


Speaker: R. Arvin I. Miracelova (Baliwood Land Development)

Host: Pusat Penelitian Ekonomi - LIPI

Date and Venue: 14 April 2020, Zoom Meeting

More information: https://www.fkpindonesia.org/summary-report/tourism-digital-village

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Media Briefing : Dampak Virus Corona pada Laju Ekonomi Indonesia

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI pada akhir tahun 2019 lalu memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebesar 5,04% untuk tahun 2020 ini. “Akibat wabah virus corona menyebabkan pelemahan perekonomian Tiongkok mengalami kontraksi. Kondisi tersebut kemudian di susul dengan kebijakan pemerintah Indonesia  tentang upaya pembatasan ekspor-impor ke Tiongkok membuat angka tersebut akan sulit untuk dicapai,” ujar Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho.

Agus menjelaskan, hasil perhitungan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi sebesar 0,19 persen hingga 0,29 persen. “Pertumbuhan akan berada di angka 4,84 persen  untuk kasus moderat dan hanya mencapai 4,74 persen jika kepanikan terus meluas,” ungkapnya. Dirinya menjelaskan, angka tersebut baru dampak pada putaran pertama atau first round effect saja.

Sektor pariwisata menjadi terdampak pertama kali dengan potensi kerugian pendapatan devisa nasional  mencapai 2 milyar dolar Amerika Serikat. “Angka tersebut dari hasil simulasi berdasarkan perhitungan catatan 2019, ada 2 juta turis asal Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia dengan rata-rata lama tinggal 6 hari dan menghabiskan 157 dolar per orang per hari,” terang peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI,  Panky Tri Febiansyah. Dirinya menjelaskan, asumsi  perhitungan ini dapat  dipakai sebagai prediksi untuk 2020 bahwa turis asal Tiongkok akan menunda atau membatalkan perjalanannya ke Indonesia.  

Sektor perdagangan Indonesia juga diprediksi akan mengalami sejumlah kontraksi. Lebih dari 495 jenis komoditas dengan tujuan ekspor Tiongkok akan terimbas. Sementara sekitar 499 jenis barang impor dari Tiongkok diperkirakan akan menyusut atau bahkan menghilang dari pasar Indonesia. “Sebagian besar produk yang merupakan barang konsumsi strategis akan memiliki implikasi serius terhadap inflasi dalam negeri. Pemerintah perlu memantau kondisi pasar mengingat pada potensi pergerakan harga menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri,” ujar Panky.  

Dirinya  juga menyarankan kepada pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan  agar memberikan kelonggaran jatuh tempo kredi bagi UMKM yang berpotensi terdampak dari pelemahan ekonomi Tiongkok tersebut. “Sejumlah langkah strategis harus dipersiapkan guna mereduksi potensi dampak negatif pelemahan perekonomian dan sejumlah blokade perdagangan akibat wabah COVID-19 ini,” tutupnya.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Outlook Ekonomi Indonesia, "Akselerasi Transformasi Ekonomi, Langkah Baru Menuju Indonesia Baru"

Tahun 2020 akan menjadi momentum penting bagi dinamika ekonomi Indonesia. Titik tolak arah perjalanan pembangunan baru, bayang-bayang gejolak global, dan potensi pendinginan ekonomi nasional mengemuka. Secara umum, ketidakpastian dan perubahan lansekap ekonomi global akan memberikan tantangan bagi perekonomian nasional. Hasil dari pencapaian rencana pembangunan 2014- 2019 juga masih menanti. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur fisik secara massif memberikan harapan bagi pertumbuhan lebih tinggi. Namun dampak pembangunan infrastruktur hanya bersifat langsung, sementara dampak tidak langsung belum dirasakan.

 

Di sisi lain, penurunan kualitas konsumsi telah terjadi bersamaan dengan rendahnya kualitas investasi dimana mencerminkan kinerja usaha mikro kecil menengah dan usaha besar. Stagnasi kontributor utama pertumbuhan sektoral menjadi tantangan, seperti manufaktur dan perdagangan. Sisi manufaktur, hanya industri makanan minuman dan kertas percetakan mengalami geliat positif. Untuk jasa, transportasi pergudangan dan sektor jasa pemerintahan mengambil peran penting dalam mempertahankan pertumbuhan. Sejauh ini, kinerja pemerintah masih menjadi penopang utama pertumbuhan. Melihat faktor eksternal, tren depresiasi nilai tukar belum tampak menolong daya saing produk di tingkat global.

Tingginya impor bahan baku olahan untuk industri turut serta berkontribusi pada pelemahan pertumbuhan dimana secara bersamaan dapat menciptakan kekakuan dan keterbatasan jarring produksi industri nasional. Terlebih, tata kelola (governance) sebagai salah satu unsur penting dari soft infrastructure belum berperan secara optimal. Namun, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI masih memandang optimis perekonomian di tahun 2020 diatas 5%. Kondisi tersebut akan tercapai bila akselerasi transformasi ekonomi dapat diwujudkan.

Untuk membahas bagaimana langkah baru yang akan diambil, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi memaparkan hasil penelitian yang berjudul “Outlook Ekonomi 2020 - Akselerasi Transformasi Ekonomi, Langkah Baru Menuju Indonesia Baru” pada Selasa, 17 Desember 2019. Hasil penelitian ini dipaparkan oleh Agus Eko Nugroho, Maxensius Tri Sambodo, Carunia Mulya Firdausy, dan Syarif Hidayat dari Pusat Penelitian Ekonomi.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Media Briefing Serbuan Produk Impor dan Penjual Asing pada E-commerce Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penyelesaiannya

Perkembangan e-commerce memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Data dari Bank Indonesia mencatat pada tahun 2018 nilai transaksi untuk e-commerce formal mencapai lebih dari Rp 77 triliun, selain itu e-commerce juga menyerap banyak tenaga kerja. Namun demikian, karakteristik e-commerce yang tanpa batas memberikan ancaman yang serius bagi produsen dan penjual online di Indonesia.

Untuk membahas bagaimana sebaiknya pemerintah mengatasi hal tersebut , Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi memaparkan hasil penelitian yang berjudul "Serbuan Produk Impor dan Penjual Ading pada E-commerce Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penyelesaiannya, beserta Rekomendasi Kebijakan, pada Jumat 13 Desember 2019 di Jakarta. Hasil Penelitian ini dipaparkan oleh Bapak Nika Pranata dan Bapka Zamroni Salim.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Seminar Nasional 2019 Mengupas Dinamika dan Tantangan Indonesia dalam Perekonomian Global

Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan Seminar Nasional 2019 dengan tema Dinamika dan Tantangan Indonesia dalam Perekonomian Global pada Kamis, 12 Desember 2019 dengan 4 narasumber yakni Nurlaila Nur Muhammad (Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan); Kiki Verico, Ph.D (LPEM FB UI); Shinta W. Kamdani (Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional, Kamar Dagang dan Industri Indonesia) dan Zamroni Salim, Ph.D (Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI).

Dalam diskusi panel kali ini membahas mengenai kondisi perekonomian global yang belum menentu dan cenderung protektif. Selain itu adanya isu perang dagang antara Amerika Serikat dan China, anti globalisasi dimana terdapat negara - negara yang mengadopsi hambatan perdagangan, sistem perdagangan multilateral yang masih dipertanyakan dan isu resesi global yang akan berdampak pada Indonesia serta bagaimana seharusnya kinerja perdagangan Indonesia. 

Nurlaila Nur Muhammad mengatakan, Indonesia memiliki strategi - strategi dalam menghadapi situasi perekonomian global yang tidak menentu ini. Strategi yang diterapkan adalah strategi pada jangka pendek, strategi jangka menengah dan rencana pelaksanaan misi dagang di tahun 2020 dengan 10 misi dagang, dengan target pasar non tradisional dan mitra dagang utama seperti Pakistan, Vietnam, EFTA country, ECC country, ECOWAS, Gulf Country, Australia, Jepang, Korea Selatan dan Perancis. Selain itu, Shinta W. Kamdani memberikan beberapa masukan dalam pelaksanaan strategi nasional pada perspektif pelaku usaha, salah satunya adalah percepatan pelaksanaan Omnibus Law dan OSS untuk meningkatkan iklim yang lebih baik di dunia usaha dan investasi.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Media Briefing Paradoks Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia

Dampak dari perubahan iklim global memang tidak dapat dihindari pasti berpengaruh pada keberlangsungan hidup manusia yang mengarah pada krisis pangan. Bukan hanya itu, percepatan pembangunan yang berbanding lurus dengan perusakan lingkungan akan lebih jauh mempengaruhi perekonomian suatu negara. Dengan situasi tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut berpartisipasi dalam mengatasi perubahan iklim, yakni dengan perencanaan pembangunan rendah karbon. Salah satu strategi menuju pembangunan rendah karbon, yaitu pembangunan energi berkelanjutan dan menuangkan kebijakan pembangunan rendah karbon dalam Peraturan Presiden NO. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Melihat situasi tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan penelitian Model dan Strategi Pembangunan Rendah Karbon di Sektor Energi dan telah disampaikan dalam Media Briefing Paradoks Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia pada Selasa, 10 Desember 2019 di Media Center LIPI, Gedung Sasana Widya Sarwono LIPI Lt. 1 yang disajikan oleh Dr. Maxensius Tri Sambodo.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Media Briefing Revitalisasi Tambak Udang Dipasena

Tambak Udang Dipasena yang berlokasi di Tulang Bawang, Lampung pernah tercatat sebagai tambak udang terbesar di kawasan Asia Tenggara di dekade 1990-an. Dibangun dengan skema usaha Tambak Inti Rakyat (TIR), Dipasena terdiri dari 9.450 Ha hak guna usaha tambak yang dimiliki oleh perusahaan inti dan 6.800 Ha sertifikat hak milik  tambak yang dimiliki oleh petambak plasma serta lahan pemukiman dan fasilitas perusahaan. Pada masa keemasannya, tambak ini mampu memproduksi 200 ton udang per hari dan  menyumbang devisa negara sebesar 3 juta USD. Sayangnya, krisis ekonomi serta bangunan relasi plasma-inti yang sangat timpang telah menumbangkan produktifitas tambak pada ujung pemerintahan Orde Baru.

Upaya membangun kembali harus menghadapi krisis keuangan akut dan konflik sosial, meskipun pemerintah  mengupayakan alternatif skema usaha lain. Melihat kondisi tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan penelitian model revitalisasi tambak udang Dipasena dan telah disampaikan dalam Media Briefing Revitalisasi Tambak Udang Dipasena pada Selasa, 3 Desember 2019 di Media Center LIPI, Gedung Sasana Widya Sarwono LIPI Lt. 1.


Selengkapnya...
Standard Post with Image

Seminar Hasil P2E LIPI

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (P2E-LIPI) melakukan kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 28 - 29 November 2019 di ruang rapat Gedung WG Lantai 1. Seminar Hasil ini dilakukan oleh masing-masing kelompok penelitian, pertama kelompok penelitian keuangan dengan judul "Peningkatan Daya Saing dan Inklusivitas Lembaga Keuangan Dalam Mendorong Pengembangan UMKM untuk Memperkuat Diplomasi Ekonomi" dengan narasumber yaitu Dr. Piter Abdullah dari CORE Indonesia, kedua kelompok penelitian E-Commerce dengan judul "Penguatan Diplomasi Ekonomi Melalui E-Commerce : Peran UMKM dalam Jaringan Produksi dan Pemasaran Global" dengan narasumber yaitu Djanurindro Wibowo Kepala Subdit Impor Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC dan Septo Soepriatno Kasubid Perdagangan melalui sistem elektronik, ketiga kelompok penelitian energi dengan judul "Penguatan Efektivitas Diplomasi Ekonomi yang Berdaya Saing dan Inklusif : Model dan Strategi Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Development) di Sektor Energi dan Transportasi" dengan narasumber yaitu Irfan Darliazi Yananto dari Bappenas dan keempat kelompok penelitian Infrastruktur dengan judul "Peran Infrastruktur Maritim dalam Pembangunan Kewilayahan dan Pengentasan Kemiskinan : Penguatan Sektor Transportasi Logistik dan Penunjang Kawasan Ekonomi Pariwisata" dengan narasumber Dr. Ferry Irawan dari Asisten Deputi Pembangunan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

42 Mahasiswa Universitas Brawijaya Diskusi Isu Ekonomi di LIPI

Jakarta, Humas LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi, menerima kunjungan mahasiswa Ekonomi dan Bisnis (LSME), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang. “Sebagai lembaga penelitian, sudah kewajiban bagi kami untuk memberikan pemahaman apa yang dilakukan terkait perekonomian Indonesia,” ujar Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho di Jakarta, Jum’at (25/10).

Agus mengatakan, secara umum selain melakukan penelitian, LIPI juga melakukan fungsi membantu memberikan masukan kebijakan ekonomi pada pemerintah. “Termasuk di dalamnya membantu layanan publik, contoh menerima kunjungan mahasiswa seperti saat ini dan magang thesis ada pendampingan peneliti. Setiap tahunnya dari Fakultas Ekonomi Satya Wacana, Salatiga ada 15-20 mahasiswa, melakukan magang 1 bulan,” papar Agus.

Pada kesempatan ini, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Felix Wisnu Handoyo, membahas isu ekonomi yang aktual. “Asuransi kesehatan nasional yang sedang marak di bahas di masyarakat, BPJS misalnya. Penguatan dan pemerataan layanan kesehatan, perlu dilakukan evaluasi. Sejak peluncuran Asuransi Kesehatan Nasional Indonesia tercatat mengalami defisit keuangan sekitar Rp 16.5 triliun pada 2016,” ungkapnya.

Defisit keuangan tersebut menurut Wisnu, dikarenakan klaim yang jauh lebih besar daripada premi yang dikumpulkan oleh anggota program. Wisnu menerangkan, Pemerintah harus meningkatkan premi untuk menjaga keberlanjutan program. “Secara statistik klaim premi berpengaruh signifikan untuk mengurangi pengeluaran medis, tetapi tidak cukup untuk meningkatkan status kesehatan, sehingga program ini berhasil meningkatkan jumlah orang untuk mengakses layanan perawatan medis, secara umum,” tutupnya. Sesi diskusi kunjungan ini dipimpin oleh Euis Yulia Gantini, Humas di Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI. (ey,ys/ed.mtr)


Selengkapnya...