Berita

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI
Standard Post with Image

Seminar Hasil P2E LIPI

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (P2E-LIPI) melakukan kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 28 - 29 November 2019 di ruang rapat Gedung WG Lantai 1. Seminar Hasil ini dilakukan oleh masing-masing kelompok penelitian, pertama kelompok penelitian keuangan dengan judul "Peningkatan Daya Saing dan Inklusivitas Lembaga Keuangan Dalam Mendorong Pengembangan UMKM untuk Memperkuat Diplomasi Ekonomi" dengan narasumber yaitu Dr. Piter Abdullah dari CORE Indonesia, kedua kelompok penelitian E-Commerce dengan judul "Penguatan Diplomasi Ekonomi Melalui E-Commerce : Peran UMKM dalam Jaringan Produksi dan Pemasaran Global" dengan narasumber yaitu Djanurindro Wibowo Kepala Subdit Impor Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC dan Septo Soepriatno Kasubid Perdagangan melalui sistem elektronik, ketiga kelompok penelitian energi dengan judul "Penguatan Efektivitas Diplomasi Ekonomi yang Berdaya Saing dan Inklusif : Model dan Strategi Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Development) di Sektor Energi dan Transportasi" dengan narasumber yaitu Irfan Darliazi Yananto dari Bappenas dan keempat kelompok penelitian Infrastruktur dengan judul "Peran Infrastruktur Maritim dalam Pembangunan Kewilayahan dan Pengentasan Kemiskinan : Penguatan Sektor Transportasi Logistik dan Penunjang Kawasan Ekonomi Pariwisata" dengan narasumber Dr. Ferry Irawan dari Asisten Deputi Pembangunan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

42 Mahasiswa Universitas Brawijaya Diskusi Isu Ekonomi di LIPI

Jakarta, Humas LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi, menerima kunjungan mahasiswa Ekonomi dan Bisnis (LSME), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang. “Sebagai lembaga penelitian, sudah kewajiban bagi kami untuk memberikan pemahaman apa yang dilakukan terkait perekonomian Indonesia,” ujar Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho di Jakarta, Jum’at (25/10).

Agus mengatakan, secara umum selain melakukan penelitian, LIPI juga melakukan fungsi membantu memberikan masukan kebijakan ekonomi pada pemerintah. “Termasuk di dalamnya membantu layanan publik, contoh menerima kunjungan mahasiswa seperti saat ini dan magang thesis ada pendampingan peneliti. Setiap tahunnya dari Fakultas Ekonomi Satya Wacana, Salatiga ada 15-20 mahasiswa, melakukan magang 1 bulan,” papar Agus.

Pada kesempatan ini, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Felix Wisnu Handoyo, membahas isu ekonomi yang aktual. “Asuransi kesehatan nasional yang sedang marak di bahas di masyarakat, BPJS misalnya. Penguatan dan pemerataan layanan kesehatan, perlu dilakukan evaluasi. Sejak peluncuran Asuransi Kesehatan Nasional Indonesia tercatat mengalami defisit keuangan sekitar Rp 16.5 triliun pada 2016,” ungkapnya.

Defisit keuangan tersebut menurut Wisnu, dikarenakan klaim yang jauh lebih besar daripada premi yang dikumpulkan oleh anggota program. Wisnu menerangkan, Pemerintah harus meningkatkan premi untuk menjaga keberlanjutan program. “Secara statistik klaim premi berpengaruh signifikan untuk mengurangi pengeluaran medis, tetapi tidak cukup untuk meningkatkan status kesehatan, sehingga program ini berhasil meningkatkan jumlah orang untuk mengakses layanan perawatan medis, secara umum,” tutupnya. Sesi diskusi kunjungan ini dipimpin oleh Euis Yulia Gantini, Humas di Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI. (ey,ys/ed.mtr)


Selengkapnya...
Standard Post with Image

Seminar Hasil Penelitian BEKRAF - P2E LIPI

Rabu, 27 November 2019, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melakukan seminar hasil penelitian dengan judul "Tata Kelola Dana Perfilman dan Implementasi Insentif Pajak yang Berdaya Saing dan Inklusif". Hadir sebagai opening remark Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc (Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), keynote speech Endah Wahyu Sulistiawati S.T., MFA (Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dan Dr. Robert Leonard Marbun (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara).

Secara lebih spesifik, kerjasama Bekraf dan P2E LIPI mengkaji peran insentif fiskal bagi industri perfilman Indonesia dan penelitian yang telah berjalan sejak 2018. Hasilnya serangkaian insentif fiskal yang penting untuk penguatan ekosistem perfilman Indonesia masih merjasama Bekraf dan P2E LIPI mengkaji peran insentif fiskal bagi industry perfilman Indonesia dan penelitian yang telah berjalan sejak 2018. Hasilnya serangkaian insentif fiskal yang penting untuk penguatan ekosistem perfilman Indonesia masih menemui banyak kendala dan tantangan.
Selama ini ekonomi kreatif hampir semua berbasis kebudayaan dimana ada dimensi yang tidak dapat dikontrol. Tapi jika berbasis riset jauh lebih tinggi potensi yang dapat diprediksi untuk menyediakan solusi, jelas Kepala LIPI Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc.

Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho mengatakan, serangkaian insentif perpajakan tersebut masih menghadapi tantangan terkait dengan jumlah layar yang masih minim. Sebagai informasi, hingga akhir tahun 2018, jumlah layar bioskop di Indonesia diperkirakan mencapai 1.680 layar dan sekitar 1.000 layar dimiliki oleh Cinema 21. “Indonesia sebetulnya membutuhkan sebanyak 9.000 layar dan target pada tahun 2020 sebanyak 2.400 layar. Selain itu, pajak tontonan yang menjadi domain di pemerintah kabupaten/kota memiliki tarif yang berbeda antara 10 persen hingga 35 persen,”

Berdasarkan hasil studi tahun 2018, Agus menyebutkan beberapa pelaku usaha meminta adanya kepastian hukum pajak tontonan daerah. “Film selama ini dikenakan pajak hiburan yang tarifnya bisa mencapai 35%. Studi di tahun 2019 menunjukkan pentingnya kepastian besaran pajak tontonan,” terangnya. Menurutnya, pandangan responden merujuk pada angka 10% sebagai tarif yang relatif dapat diterima.  “Dengan penurunan tarif pajak tontonan film ke tingkat tersebut, maka diharapkan bisa meningkatkan daya beli penonton yang pada gilirannya dapat menstimulasi investasi gedung bioskop dan meningkatkan PAD,” ujarnya.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

PUI P2E LIPI Menandatangani Perjanjian Kerja Sama Sinergi Penelitian dengan PUI Balitbang Kemenhub

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menandatangani Perjanjian Kerja Sama Sinergi Penelitian antar Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kebijakan Ekonomi LIPI oleh Bapak Dr. Agus Eko Nugroho, PUI Perhubungan Jalan dan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan oleh Bapak Baitul Ihwan, SH, DESS, serta PUI Pengembangan Transportasi Antarmoda Kementerian Perhubungan oleh Bapak Masrono Yugihartiman, A.TD., M.Sc.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di Badan Litbang Kementerian Perhubungan, Medan Merdeka Timur, Jakarta. Topik penelitian kerja sama antara P2E LIPI dengan Balitbang Kemenhub ini adalah mengenai manfaat tol Trans Jawa terhadap perekonomian regional.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Seminar Akhir Penyusunan Klasifikasi Usaha Industri Kreatif

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI bekerja sama dengan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menyelenggarakan Seminar Akhir Penyusunan Klasifikasi Usaha Industri Kreatif pada hari Kamis, 14 November 2019 bertempat di Hotel Morrissey Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Dr. Agus Eko Nugroho. Bertindak sebagai moderator adalah peneliti P2E LIPI, Panky Tri Febiyansyah dengan peneliti P2E LIPI, Joko Suryanto sebagai penyaji.

Dr. Wawan Rusiawan selaku Direktur Riset, Edukasi dan Pengembangan BEKRAF; Dian Permana Sari selaku Kepala Sub Direktorat Metodologi dan Analisis Riset BEKRAF; dan Dwi Hariyanto dari Direktorat Metodologi BPS menjadi pembahas dalam acara tersebut.

Dalam penelitian tahun ini, fokus kajian yang dilakukan adalah Penyusunan Klasifikasi Usaha Industri Kreatif untuk sektor desain produk, seni pertunjukkan, dan desain komunikasi visual. Kajian dilaksanakan pada dua provinsi: Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Kedua provinsi tersebut dipilih mengingat para pelaku industri kreatif untuk ketiga sektor tersebut berada di sana. Harapan dari kajian ini adalah agar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) akan semakin tajam dan kreatif.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

International Workshop on Critical Issues in Economic and Social Development

Acara workshop internasional kerjasama antara IPSK LIPI dengan IDE-JETRO, sambutan dan pembukaan disampaikan oleh Prof. Tri Nuke Pudjiastuti selaku Deputi IPSK LIPI.  Dr. Maxensius Tri Sambodo merupakan penggagas kerjasama kegiatan penelitian IPSK LIPI dengan IDE-JETRO tersebut. Acara pembukaan ini disimbolkan dengan pemberian cenderamata dari Ibu Deputi kepada pihak IDE-JETRO yang diwakili oleh Ibu Miki Hamada.

 

IDE-JETRO yang sudah ada sejak tahun 1950 melakukan perdagangan dan promosi investasi. IDE-JETRO melakukan penelitian tentang perkembangan ekonomi di Asia. Kemudian keduanya melakukan merger di tahun 1998. IDE-JETRO saat ini sudah memiliki 3 pusat penelitian yaitu:

1.   Area Studies Center (Southeast Asia, East Asia, South Asia, Middle East, Africa, Latin America, Current Affairs)

2.    Development Studies Center

3.    Inter-disciplinary Studies Center

 

IDE-JETRO memiliki peneliti yang tersebar dalam berbagai disiplin ilmu yaitu:

1.      67 orang peneliti di bidang ekonomi,

2.      27 orang peneliti di bidang ilmu politik,

3.      12 orang peneliti di bidang sosiologi,

4.      11 orang peneliti di bidang statistic,

5.      5 orang peneliti di bidang lingkungan, dan

6.      4 orang peneliti di bidang hukum.

 

Proyek penelitian selama tahun 2019 ada 67 proyek penelitian. Untuk peneliti expert negera Indonesia, adalah Yuri Sato (pada penelitian ekonomi, industry dan bisnis di Indonesia), Miki Hamada (Pengembangan Keuangan, Keuangan Perusahaan, dan Ekonomi Indonesia), Koichi Kawamura (Politik Indonesia dan Politik Perbandingan), Takayuki Higashikata (Ekonomi Indonesia dan Pengembangan Ekonomi), serta Michikazu Kojima (Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya, Masalah Lingkungan di Indonesia, Daur Ulang dan Pengelolaan Sampah di Negara-negara Asia).

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Prof. Syarif Hidayat: Tantangan Tata Kelola dalam Industri 4.0

Prof. Syarif Hidayat profesor riset LIPI dan sekaligus Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Nasional (FISIP Unas) berdiskusi dengan beberapa  narasumber dari berbagai negara seperti Claudio Cozzolino dari Master of Arts dalam Bahasa dan Peradaban Asia – Asia Timur, Dr. Zaini Othman dari Universiti Malaysia Sabah, Alexander Meekin, Second Secretary for Political Affairs Kedutaan Australia, Ms. Park Jin-Young, Second Secretary for Political Affairs Kedutaan Korea, Dr. Inosentius Samsul, S. H., M.Hum dari Badan Keahlian DPR RI, Ir. Indra Iskandar, M.Si Sekertariat Jendral DPR RI,  Agung Nugraha, S.IP., M.Si The Cyber Body and National Encryption Agency/BSSN Republik Indonesia dalam International Conference on Social Politics dengan tema “Cyber Security in the Technological Era 4.0”  di aula blok 1, lantai 4 Unas, Jakarta, Kamis (17/10).

Menurut Syarif ada beberapa aspek tantangan di dalam industri 4.0, salah satunya adalah tata kelola. "Di antara aspek kompleksitas penting dari Industri 4.0 di luar teknologi adalah tantangannya untuk tata kelola, namun juga keberhasilan ini tergantung pada kemampuan pemerintah dan warga negara untuk berkomitmen dalam mendukung transformasi masyarakat menjadi masyarakat modern dan cerdas yang digerakkan oleh teknologi canggih", pungkas Syarif.

Syarif berpendapat, di antara bias konseptual yang dimaksud adalah bahwa arena pemerintahan yang baik telah lebih ditekankan di negara, sedangkan arena masyarakat tidak mendapat perhatian seimbang. Hal ini terjadi karena diyakini oleh lembaga internasional, khususnya Bank Dunia, bahwa buruknya kinerja negara (pemerintah) dalam menyediakan layanan publik adalah faktor utama yang menyebabkan kegagalan sebagian besar negara berkembang dalam memanfaatkan bantuan asing untuk pembangunan ekonomi.

Sumber Foto: Humas Universitas Nasional

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI dan J-PAL kerja sama mengadakan Lokakarya Evaluasi Program Sosial

Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI bekerja sama dengan The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) mengadakan lokakarya 'Evaluasi Program Sosial' pada 9 - 11 Oktober 2019. Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Widya Graha LIPI tersebut dihadiri oleh sekitar 30 peserta baik berasal dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI maupun mitra J-PAL. Kegiatan dibuka oleh Achsanah Hidayatina selaku koordinator Pusat Unggulan Iptek P2E LIPI. Ia mengatakan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka pengembangan SDM peneliti khususnya P2E LIPI.

Dalam lokakarya tersebut peserta diberikan pelatihan terkait evaluasi dampak khususnya metode evaluasi acak. Tidak hanya sekedar teori, peserta juga diajak praktek dalam menentukan desain evaluasi dampak hingga mengukur dampaknya. Dalam kesempatan itu, Milda Irhamni dan Gumilang Sahadewo, Postdoctoral Research Fellow J-PAL merupakan pemateri utama dalam lokakarya.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Yani Mulianingsih menjadi Tim Penilai untuk Penghargaan Stakeholder KUR

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Yani Mulianingsih menjadi Tim Penilai untuk penghargaan stakeholder Kredit Usaha Rakyat (KUR)  tahun 2019 kategori pemerintah daerah dan penjamin KUR, yang diselenggarakan tanggal 16 sampai dengan 17 September 2019, di Hotel Grand Savero Bogor.

Sebelumnya, Yani telah menjadi Tim Penilai untuk penghargaan stakeholder Kredit Usaha Rakyat (KUR)  tahun 2019 kategori Kanwil Ditjen Pembendaharaan terbaik  diselenggarakan tanggal 14 sampai dengan 15 Agustus  2019, di Hotel Aston  Bogor.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Upgrading Peneliti: Pelatihan Pengolahan Data Susenas

Sebagai peneliti, data merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian. Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI mengadakan pelatihan pengolahan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional di Hotel Akmani Jakarta Pusat pada 1-2 September 2019. Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho. Peserta pelatihan internal ini dihadiri oleh sekitar 15 peneliti muda dan 2 peneliti dari SMERU sebagai mentornya. Pelatihan pengolahan data tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peneliti muda untuk mengolah data mikro seperti data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, dan data sejenis. 

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Pelatihan Academic Writing untuk Mendorong Publikasi Internasional

Dalam rangka mengejar publikasi internasional, Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI menyelenggarakan pelatihan penulisan ilmiah dalam bahasa Inggris (Academic Writing) pada 21-23 Agustus 2019 yang bekerja sama dengan IALF. Bertempat di Plaza Kuningan, pelatihan tersebut dihadiri oleh sekitar 15 peneliti P2E Ekonomi utamanya penelti utama dan madya. Peneliti diberikan bekal dalam menulis karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris yang baik. Diharapkan pelatihan tersebut dapat mendorong jumlah publikasi internasional peneliti P2E LIPI.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Best Paper IDF 2019: Nika Pranata Dorong Pembatasan Impor Individu dan Pembentukan Desa E-commerce

Hanya dengan sentuhan jari di smartphone, setiap individu kini bisa mengimpor barang dari luar negeri melalui platform e-commerce. Dalam survei yang dilakukan peraih Best Paper di Indonesia Development Forum (IDF) 2019, Nika Pranata  menemukan sebanyak 87,8 persen responden menyadari kemudahan impor tersebut. Bahkan, 45,96 persen responden menyatakan pernah mengimpor secara individu.

“Berbelanja langsung ke luar negeri itu berpotensi menggerus pangsa pasar penjual online kita,” kata Nika, Peneliti Ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Lewat penelitian yang berjudul “How Should Government Promote Competitiveness of Indonesia's Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Borderless Trade Era?” , Nika menerima penghargaan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Penelitian Nika terkait Sub-Tema 5, Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing Global.

Nika merupakan lulusan program Master of Economics and Public Policy dari National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Jepang dan program magister Ekonomi Terapan dari Universitas Padjajaran. Pada 2018, ia menerima penghargaan Best Paper Winner dalam Indonesia Development Forum 2018. Ia telah mempublikasikan berbagai karya tulis ilmiah dan naskah kebijakan serta mempresentasikannya di berbagai forum internasional dan nasional.

Dalam presentasi  IDF 2019 pada 23 Juli, Nika menjelaskan hasil survei pembelanja dari 34 provinsi.  Sebanyak 45,96 persen responden yang mengaku pernah mengimpor barang secara individu, mereka membeli melalui platform e-commerce dari Tiongkok dan Amerika Serikat yaitu Alibaba 55 persen, AliExpress 49,1 persen, Amazon 46,3 persen, dan eBay 36,36 persen.  Pasar global lain tempat mereka berbelanja adalah Rakuten 17,6 persen, Taobao 16,7 persen, Gearbest 15,8 persen, Banggood 12,4 persen, dan beberapa pasar luar negeri lainnya sebesar 3,9 persen.

“Alasan mereka membeli dari luar negeri, produk yang mereka beli tidak tersedia atau sangat terbatas di Indonesia dan harga produk di pasar luar negeri lebih murah,” tambah Nika.

Menurut Nika, para pelaku e-commerce lokal juga menyadari kondisi persaingan pasar impor ini. Produk yang pembeli impor sebagian besar adalah aksesoris, perangkat elektronik, fesyen, dan produk kecantikan

“Tentu saja, situasi ini akan membuat persaingan antara penjual nasional dan penjual global semakin sengit yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka dalam e-commerce,” lanjut Nika.

 

Menjaga Kejayaan UMKM di Era E-commerce

Nika menyatakan kehadiran e-commerce  tetap penting bagi kelangsungan hidup UMKM. Menurut Nika, perlu kebijakan-kebijakan yang bisa mengoptimalkan e-commerce untuk keberlangsungan UMKM di Indonesia. Dalam penelitiannya, Nika menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait perlindungan domestik dan peningkatan daya saing lokal.

“Saat ini, peluang masih lebih besar. Namun tidak menutup kemungkinan nanti di masa mendatang, dengan tren impor individu makin meningkat, ke depan jadi potensi ancaman bagi penjual online kita,” katanya.

Untuk perlindungan domestik, poin utamanya memberi batasan impor untuk individu  karena selama ini belum dibatasi. Satu-satunya penghalang adalah ambang batas 75 Dollar Amerika sebagai nilai maksimum yang memenuhi syarat untuk tanpa biaya pajak impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan kebijakan itu, selama individu mau dan mampu membayar pajak impor dan PPN, mereka dapat mengimpor sebanyak yang mereka inginkan.

 

“Itu beda kondisinya dengan di luar negeri, di Tiongkok mereka membatasi individu untuk melakukan impor. Padahal mereka sudah sangat ekspansif dalam mengekpor, tapi mereka bisa memproteksi produk lokal dengan batasan impor oleh individu,” jelasnya.

Nika menyontohkan, kebijakan batas sekali impor maksimal Rp10 juta dan dalam satu tahun tidak boleh melebihi total Rp50 juta. Proses pembuatan aturan pembatasan memang harus melalui langkah yang panjang karena terkait prinsip-prinsip perdagangan bebas di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

“Tapi, itu satu hal yang kita bisa perjuangkan. Kalau negara lain bisa, kita juga bisa,” tegas Nika. 

Sementara itu, terkait peningkatan daya saing dalam negeri, Nika merekomendasikan upaya untuk mengutamakan produk yang memiliki keunggulan komparatif di pasar e-commerce, misalnya produk agro dan makanan. Sebab untuk bersaing dalam produksi fesyen, elektronik, dan aksesoris, akan sulit dilakukan dalam jangka pendek. 

“Pemerintah harus mempromosikan atau membangun pasar skala nasional untuk produk pertanian, mengingat saat ini platform e-commerce untuk mereka adalah produk kecil dan tersebar seperti Tanihub, Limakilo, Aruna, dan lain-lain,” tambahnya.

Selain itu, karena 90 persen pembelanja dan penjual online berasal dari generasi milenial dan pascamilenial, itu berarti bahwa orang yang berusia lebih dari 37 tahun kebanyakan tidak berbelanja online.

“Mungkin juga sulit untuk langsung mengundang mereka ke belanja online,” kata Nika.

Terkait penetrasi belanja online, pemerintah harus mempromosikan pendekatan Online to Offline (O2O), khususnya untuk produk pertanian dan yang mudah rusak. Di Tiongkok, Alibaba dan JD mendirikan gerai ritel di seluruh negara yang menjual kesegaran kualitas produk pertanian dengan nama Hema dan 7Fresh.

“Toko-toko eceran itu terhubung secara digital ke platform online. Mereka hanya perlu memindai produk kode QR untuk membayar, maka produk akan dikirim dalam 30 menit,” lanjut Nika. 

Membangun Desa e-Commerce

Indonesia perlu belajar dari Tiongkok dalam mempercepat pengembangan pasar pedesaan, mengurangi kemiskinan, dan menyediakan kesempatan kerja. Langkah bisa dimulai dengan mendirikan dan mempromosikan program serupa Taobao Village, desa yang terkait dengan program Rural Taobao dari perusahaan e-commerce raksaksa Tiongkok, Alibaba Group.

 

“Kalau di sana, inisiasinya datang dari marketplace, lalu mereka mengharuskan pemerintah lokal atau pusat untuk berkomitmen dari sisi perbaikan infrastruktur. Kalau di Indonesia, inisiatif sebaiknya dari pemerintah,” tambah Nika.

Pemerintah, menurut Nika, bisa berkolaborasi dengan platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee,  dan melibatkan pemerintah daerah.

“Platform dapat bertindak sebagai fasilitator untuk meningkatkan kemampuan penduduk desa sehingga mereka dapat menjalankan toko online serta membantu memasarkan produk mereka di platform,” lanjutnya.

Untuk pemerintah pusat dan daerah, mereka harus memastikan infrastruktur dan ekosistem yang lebih baik, seperti meningkatkan jangkauan dan kualitas internet, meningkatkan infrastruktur dan jaringan logistik, serta menyediakan ekosistem dan kebijakan yang mendukung, seperti kemudahan bisnis dan proses perizinan.

“Skema seperti ini (di Tiongkok) terbukti bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi  pedesaan,”  tutupnya.

Nika mempresentasi hasil penelitiannya pada Sesi Imagine, Developing Globally Competitive Micro, Small and Medium Enterprises di IDF 2019.  Nika berharap, kajian menjadi masukan di IDF 2019 yang bertema “Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerjaan Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif ”.

“Mungkin bisa dibawa ke Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),” tutupnya.

Selamat untuk Nika sebagai pemenang Best Paper IDF 2019!

 

Sumber : https://indonesiadevelopmentforum.com/2019/article/15143-best-paper-idf-2019-nika-pranata-dorong-pembatasan-impor-individu-dan-pembentukan-desa-e-commerce

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Nika Pranata : Enabling Factors pada Kolaborasi N-Helix di Era Revolusi Industri 4.0

Rabu, 31 Juli 2019 Nika Pranata peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI hadir sebagai penanggap utama dalam Seminar Nasional LEMHANAS RI dengan tema  “Sinergi Dan Kolaborasi n-Helix Di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Kesejahteraan Bangsa”. Hadir juga dalam acara tersebut Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika , Jumain Appe Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, William Tanuwijaya CEO Tokopedia, Jonathan L Parapak Rektor Universitas Pelita Harapan, Paulus Bambang Direktur PT Astra Internasional  TBK sebagai pembicara. Maksud dari seminar tersebut adalah untuk mengidentifikasi rumusan masalah tentang mewujudkan kebijakan Pemerintah yang mendukung sinergi dan kolaborasi n-helix di era Revolusi Industri 4.0 untuk kesejahteraan bangsa. Nika Pranata sebagai penanggap utama membahas terkait "Enabling Factors pada Kolaborasi N-Helix di Era Revolusi Industri 4.0". Kegiatan dihadiri oleh sekitar 120 peserta dari berbagai perwakilan baik pemerintah dan akademisi.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

P2E LIPI Mengirimkan 6 Peneliti untuk 15th IRSA International Conference di Aceh

Aceh, 22-23 Juli 2019, Universitas Syah Kuala menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Internasional Indonesian Regional Science Association (IRSA) ke-15. Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI mengirimkan 6 penelitinya untuk menampilkan hasil penelitian masing-masing individu atau tim. IRSA adalah asosiasi profesi ilmuwan sains wilayah di Indonesia yang telah aktif sejak akhir 90-an dan memulai kegiatan konferensi internasional tahunannya sejak tahun 2004. Peserta berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia. Sebagian bahkan datang dari luar negeri. Usulan presentasi peserta dari luar negeri datang dari Australia (13 orang), Jerman (3 orang), Jepang (4 orang), Malaysia (3 orang), Mexico (1 orang), Belanda (1 orang), Filipina (2 orang), Turki (1 orang), Inggris (1 orang), dan Amerika Serikat (6 orang). Untuk P2E LIPI diwakili oleh Esta Lestari, Yeni Septi, Achsanah Hidayatina, Erla Mychelisda, Felix Wisnu H, dan Alan Ray Farandy. Salah satunya Achsanah Hidayatina, menampilkan penelitiannya dengan judul 'Can cash transfers mitigate child labour? Evidence from Indonesia's cash transfer programme for poor students in Java'. Ia memaparkan bagaimana bantuan tunai bisa mengurangi pekerja anak-anak di Pulau Jawa.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Infografis dalam Diseminasi Penelitian

Pada 21 Mei 2019, Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI mengadakan pelatihan infografis dalam mendukung diseminasi penelitian. Pelatihan tersebut dibawakan oleh Balai Informasi Teknologi LIPI dan dihadiri oleh peneliti P2E LIPI. Para peserta pelatihan diberikan gambaran bagaimana membuat infografis dari hasil penelitiannya. Dengan infografis yang baik, maka peneliti relatif akan lebih mudah menyampaikan hasil penelitiannya kepada audiens.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Tandatangani Kerja Sama dengan KNKS

Presiden Joko Widodo pada Selasa (14/5) meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang akan memberikan pedoman bagi negara Indonesia selama lima tahun ke depan untuk dapat menjadi pelaku utama ekonomi syariah dunia. “Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Maka, pertumbuhan ekonomi nasional dan penyejahteraan umat harus dilakukan dengan salah satunya memajukan perekonomian syariah di dalam negeri,”ujar  Presiden Joko Widodo.

Melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu, pemerintah berupaya membangkitkan potensi ekonomi syariah nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di tingkat global.

Dalam mewujudkan pengembangan ekonomi syariah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melakukan kerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah (PDDI) dan Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.

“Kerja sama yang dilakukan dalam rangka saling memberikan manfaat khususnya dalam penelitian dan pengembangan ekonomi syariah nasional kepada masyarakat luas,” ujar Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko.  DIrinya menjelaskan, fokus kerjasama ini untuk mendukung kajian terkait penguatan ekonomi syariah, serta pengelolaan data.

Kerja sama LIPI dengan KNKS meliputi  pertukaran data ekonomi syariah untuk penelitian dan kerjasama pembentukan pusat data nasional terkait ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu juga akan dilakukan  joint research terkait penelitian ekonomi syariah sebagai bahan untuk masukan kebijakan pemerintah bidang keuangan syariah nasional. (hm/ed: fza)

Sumber berita: http://lipi.go.id/berita/dukung-pengembangan-ekonomi-syariah-lipi-tandatangani-kerja-sama-dengan-knks/21631

Sumber foto: http://lipi.go.id

Selengkapnya...