Berita

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI
Standard Post with Image

4th Thee Kian Wie Lecture Series 2019:

Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dapat ditingkatkan dengan adanya kebijakan yang diterapkan melalui kajian yang menyeluruh dari berbagai elemen, seperti dari budaya dan politik. “Proses pembangunan pun tidak bisa cepat, Indonesia butuh melakukan pendekatan konstruktif  dari sejarah serta membutuhkan sinergi strategi ekonomi,” ujar Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014, Boediono dalam The 4th Thee Kian Wie Lecture Series 2019 yang diadakan oleh Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta pada Selasa (30/4).

Boediono menyebutkan, pendekatan konstruktif sejarah perlu untuk membentuk sikap yang apresiatif tidak hanya terhadap elemen ekonomi saja, tapi juga non-ekonomi. “Bila ditelusuri dari sejarah, negara-negara yang sukses dalam membangun ekonomi fokus terhadap tiga hal: pendidikan, birokrasi, dan infrastruktur,” tuturnya. Hal itu berdasarkan pengamatannya terhadap negara-negara Asia Timur yang berhasil dan sukses melakukan pembangunan secara menyeluruh seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Hongkong, China dan Vietnam.  

Keberhasilan ekonomi melalui, pendidikan, birokrasi, dan infrastruktur ini juga disampaikan oleh pakar ekonomi  Australian National University, Prof. Hal Hill. “Negara-negara menjalankan ketiga hal itu secara konsisten dan berkelanjutan. Indonesia bisa berhasil apabila belajar dan mencontoh dari negara tersebut,” ungkapnya. Menurutnya, kelompok negara ini memiliki strategi yang sama dengan Indonesia dari sektor penting seperti industri, pasar dan finansial.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox mengatakan, Asia Timur melakukan secara serius dan berkesinambungan yang akhirnya pembangunan ekonomi negara tersebut bermakna bagi semua sektor penting. “Begitu pula Indonesia untuk jangka waktu panjang bagaimana menyiapkan generasi baru yang  sesuai dengan rencana, bagaimana membangun negeri melalui  sumber daya manusia,” ujarnya.

Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho, menjelaskan kendala dan tantangan inklusivitas keuangan di Indonesia. ‘Pertama, perbankan sebagai pelaku dominan di pasar keuangan menghadapi problema kekakuan bisnis dan keterbatasan informasi dalam menyediakan kredit skala kecil kepada Usaha Kecil Menengah akibat peraturan yang rigid dari otoritas keuangan,” ujar Agus. Menurut Agus, operasional perbankan juga secara sosiologis jauh dari karakteristik UKM serta Rumah Tangga Miskin yang menuntut informalitas kemudahan dan kecepatan layanan.

Permasalahan kedua, lanjut Agus, adalah tingginya bunga kredit mikro oleh lembaga keuangan non-bank akibat besarnya biaya operasional dan keterbatasan likuiditas serta tidak berkembangnya sistem penjaminan di pasar kerdit mikro. “Sedangkan permasalahan berikutnya adalah dominansi perbankan dalam mobilitas tabungan dan distorsi pasar akibat intervensi subsidi bunga program kredit mikro pemerintah,” ungkapnya. Situasi ini, ujar Agus, menyebabkan kompetisi yang tidak adil  antara perbankan dan lembaga keuangan non-bank. “Di sisi lain, keterkaitan operasional baik pola channelling dan executing tidak berjalan baik antara keduanya,” terangnya.

Thee Kian Wie Lecture Series merupakan sebagai bentuk tanggungjawab keilmuan Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Juga sebagai bentuk penghargaan sekaligus mengenang jasa-jasa peneliti senior mendiang Thee Kian Wie yang wafat pada 8 Februari 2014 lalu, dengan warisan luar biasa baik untuk kemajuan ilmu pengetahuan sosial dan kebijakan ekonomi di Indonesia. (mtr, drs/ed: fz)

Sumber berita: http://lipi.go.id/berita/pendekatan-sejarah-untuk-pembangunan-ekonomi-indonesia/21620

Sumber foto: asiapacific.anu.edu.au

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Pertemuan LIPI dan TETO dalam Memperluas Kolaborasi Penelitian

Taipei Economic and Trade Office (TETO) berkunjung ke kantor LIPI pada Selasa (19/3). Pertemuan antara TETO dan LIPI tersebut membicarakan tentang peluang kerjasama untuk kolaborasi penelitian antara Taiwan dan Indonesia. Peter S. L. Lan, wakil dirjen kementerian urusan luar negeri departemen Asia Tenggara dan PasifiK, disambut baik oleh kepala LIPI, Laksana Tri Handoko.

Dalam kunjungan tersebut, Handoko dan Peter mengungkapkan keinginan kedua instansi untuk bekerjasama dalam bidang edukasi dan proyek ilmiah atau penelitian. Handoko mengungkapkan keinginan untuk mengembangkan SDM dan capacity building. “Kita mencoba untuk lebih menjelajahi dengan mengkombinasikan pendidikan tinggi dan aktivitas nyata,” ungkap Handoko.

Handoko mengatakan bahwa para peneliti yang dikirim untuk belajar di Taiwan akan terlibat langsung dalam kolaborasi proyek penelitian dengan mitra luar negeri. “Penting bagi LIPI untuk terus menjaga kolaborasi tersebut untuk terus mendapatkan mentorship dari mitra yang lebih berpengalaman.”

Memiliki pandangan yang sama dengan Handoko, Peter berpendapat bahwa pelajar atau peneliti  Indonesia yang dikirim ke Taiwan sebaiknya tidak hanya pergi untuk belajar dan mendapatkan gelar. Ia mengatakan,“siswa tidak hanya akan belajar di sana, lalu mendapatkan gelar, namun terus melanjutkan dan mengamalkan apa yang mereka sudah pelajari dengan terlibat proyek penelitian secara langsung.”

Peter mengatakan bahwa TETO siap membantu dalam memperluas cakupan kerjasama yang sudah ada antara LIPI sebagai lembaga ilmu pengetahuan Indonesia dan TETO dalam bidang penelitian dan pendidikan lanjutan. Ia mengungkapkan bahwa LIPI memiliki peran penting dalam kerjasama di bidang pengembangan SDM lebih dari kerjasama antar pemerintahan. (suc)

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Peneliti LIPI Berbagi Pengetahuan tentang Teknologi Finansial

Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia (STKIP-PI) Makasar berkunjung ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jum’at (1/3) kemarin. Rombongan yang terdiri dari mahasiswa dan dosen tersebut diajak mengunjungi perpustakaan bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemasyarakatan. Usai kunjungan tersebut, para mahasiswa dan dosen secara resmi beraudiensi dengan pejabat LIPI.

Rombongan diterima oleh Kepala Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Dr. Agus Eko Nugroho S.E.M.Appl.Econ. Dalam sambutannya, Agus menyebutkan, daya saing saja tidak cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkualitas, karena itu P2E LIPI menetapkan fokus penelitian pada ekonomi inklusif.

Perwakilan mahasiswa dan dosen, Dr. Hussain, AS, M.Pd menyatakan bangga dapat berkunjung ke LIPI dan bertemu langsung dengan pakar di bidang ekonomi. “Kami berusaha mengakomodir keinginan para mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan, walaupun harus menempuh perjalanan yang jauh,” ungkapnya.

Teknologi Finansial

Sesuai dengan tujuan kunjungan, hadir peneliti P3E LIPI Nika Pranata yang memaparkan ‘Peran dan Tantangan Teknologi Finansial (fintech) dalam mendorong Perkembangan UMKM Indonesia’. Nika menjelaskan, fintech menjadi bagian penting karena 70% penduduk Indonesia sudah memiliki telepon seluler dan mengakses Internet.

“Fintech memiliki kelemahan dan keunggulan,” terangnya. “Seperti pinjaman Online. Di balik kemudahan proses pengajuan yang sederhana dan cepat ada suku bunga yang tinggi dan privasi data bisa dilanggar,” papar Nika.

Nika juga menyebutkan, bahwa pinjaman online syaratnya mudah dan tidak ada jaminan. “Dalam 1-3 hari dana sudah cair,” jelasnya. “Namun, penagihan cenderung tidak etis dan agresif, serta suku bunga dinaikkan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kerugian mereka,” tambahnya. “Untuk itu, perlu ada pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK) dalam sistem penagihan pinjaman online tersebut,” pungkasnya. (ven, drs)

Sumber foto: bkhh.lipi.go.id

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Menggelar Seminar Energi Bersama dengan Peneliti Kyoto University

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menggelar seminar bertema energi yang menghadirkan Peneliti P2E LIPI, Dr. Maxensius Tri Sambodo dan Peneliti Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University, Dr. Akihisa Mori. Dalam kesempatan tersebut, Maxensius memaparkan penelitian berjudul "Disruptive Technology of Energy Security from Fossil Based Economy to Low Carbon Development". Sementara Mori memaparkan penelitian berjudul "Energy Transition in Indonesia from the Multilevel, Political Economy, and Geoeconomic View". Seminar yang berlangsung di Ruang Media Center, Gedung Sasana Widya Sarwono ini dimoderasi oleh Erla Mychelisda.

Pada rentang tahun 2018-2019 penelitian yang dilakukan LIPI bekerja sama dengan ADB (Asian Development Bank), CSIS (Centre for Strategic and International Studies), serta Kyoto University telah menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah tentang LCDI serta rancang bangun kebijakan dari sisi bisnis model, teknologi, dan infrastruktur yang masih memerlukan penataan lebih baik.

Sumber foto: suarakarya.id

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Outlook Ekonomi Indonesia 2019: Menjaga Momentum Pembangunan Ekonomi Di Tengah Pesta Demokrasi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh cukup optimis dibanding tahun 2018 dengan asumsi ketidakpastian global membaik dan tensi politik dengan terkendalinya pesta demokrasi. “Pemilu diprediksi dapat memberikan implikasi kebijakan seperti tendensi kuatnya kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, disaat bersamaan juga kebijakan keamanan untuk menjaga stabilitas politik untuk mensukseskan pesta politik nasional,” jelas Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho.

Agus, menjelaskan pencapaian stabilitas ekonomi menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini karena perekonomian Indonesia sangat terkait secara intensif dengan perekonomian global. “Kuatnya keterkaitan global dalam perekonomian, perubahan lansekap perdagangan global dan pergerakan modal serta keuangan dapat memberikan goncangan terhadap perekonomian domestik,” tegas Agus.

Lebih lanjut dirinya menyarankan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata berdasarkan empat pilar yakni infrastruktur, sumber daya manusia, keuangan dan tata kelola sebagai salah satu alternatif memperkuat stabilitas, daya saing dan inklusifitas ekonomi nasional.

 “KEK dapat memberikan insentif baru untuk mendorong aliran investasi asing yang semakin menurun, menyeimbangkan neraca perdagangan dengan mendorong ekspor barang dan jasa, serta semakin memperluas lapangan kerja,” ungkap Agus.

Menurutnya,  KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. “Ide ini diinspirasi dari keberhasilan beberapa negara yang lebih dulu mengadopsinya, seperti Tiongkok dan India. Data-data empiris melukiskan bahwa KEK di negara tersebut mampu menarik para investor berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja,” pungkas Agus. (rdn/ed: fza)

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Ditetapkan Sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI)

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI berhasil ditetapkan sebagai lembaga yang dibina dalam seleksi Pusat Unggulan IPTEK . Penganugerahan ini dilaksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Desember 2018 di Indonesia Convention Center BSD.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Memperkenalkan Pengawasan Fintech di Shenzhen, Tiongkok

Nika Pranata mempresentasikan papernya "Big Data Based P2P Lending Fintech Surveillance System" in Conference on Fintech, Social Finance, and Financial Stability" pada Conference on Fintech, Social Finance and Financial Stability yang diselenggarakan oleh Development Bank Institute (ADBI) di Shenzhen Finance Institute, Shenzhen, China, pada tanggal 11-12 December 2018. Artikel tersebut ditulis juga bersama dengan Alan Ray Farandy yang ikut hadir pula dalam konferensi tersebut.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Joint Feasibility Study Indonesia Taiwan Economic Partnership

Joint Feasibility Study Indonesia Taiwan Economic Partnership, diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2018, di Dieng Meeting Room Hotel Kartika Chandra, Studi Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Taiwan ini dilakukan secara bersama antara Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER), Taiwan tahun 2018. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan bentuk kerjasama yang feasible antara Indonesia dan Taiwan. Ada tiga bentuk kerjasama ekonomi dalam kerangka World Trade Organization (WTO) yang dikaji, yaitu: Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA); atau kerjasama yang lebih luas dalam bentuk Economic Partnership Agreement yang mencakup tidak hanya penghapusan tarif dan non-tarif tetapi juga kerja sama ekonomi yang lebih luas.
PTA pada prinsipnya adalah kerjasama perdagangan yang didasarkan pada skema preferential yang simetris ataupun tidak simmetris. Simetris dalam arti sektor/produk yang diliberalisasi harus sama antar pihak yang melakukan perundingan; sementara asimetris – kedua belah pihak bisa meliberalisasi jumlah sektor/produk yang jumlahnya tidak sama. Dalam PTA ini, partner dagang bisa menerapkan non-reciprocal preferential schemes (untuk sector/produk).
Dengan sifat PTA tersebut, kajian ini menyarankan bahwa pembentukan PTA antara Indonesia dan Taiwan adalah dimungkinkan; di mana kedua pihak bisa mengajukan sektor/produk mana yang diminta di buka di pasar tujuan ekspor, atau menyusun sektor/produk yang akan dibuka di dalam negeri.
Disepakati secara akademis (berdasar kajian ini), bahwa Indonesia meminta (request) kepada Taiwan untuk membuka pasarnya untuk 325 produk (HS 6 – Digits) yang diimpor dari Indonesia; sementara Taiwan meminta Indonesia untuk membuka pasar dalam negerinya untuk 33 produk (HS 6 – Digits) yang diimpor dari Taiwan. Untuk lebih memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, diharapkan bahwa PTA ini tidak sebatas penghapusan tarif, tetapi juga nontariff
(non-Tariff Measures - NTMs), kerjasama di bidang jasa, kerjasama sektoral, investasi, fasilitas perdagangan (trade facilitation), Sanitary-Phyto Sanitary (SPS) dan lainnya. Dengan memperhatikan kerjasama-kerja sama yang sudah ditandatangani antara Taiwan dan pihak lain (Singapura - ASTEP) dan (New Zealand – ANZTEC), maka Indonesia dan Taiwan juga bisa menggunakan skema yang sama. Dalam perjanjian perdaganagn yang akan dibentuk, supaya
sesuai dengan Prinsip-prinsip WTO, maka disarankan untuk menggunakan terminologi yang sama.
Kerja sama perdagangan bebas bilateral Indonesia dan Taiwan bisa menggunakan klausul:
Agreement between Indonesia and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu. Dengan klausul ini, pembentukan kerja sama bilateral PTA atau kerjasama lanjutan yang lebih komprehensif bisa dilakukan.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Peran dan Tantangan Teknologi Finansial dalam Mendorong Perkembangan UMKM di Indonesia

Media Briefing Peran dan Tantangan Teknologi Finansial dalam Mendorong Perkembangan UMKM di Indonesia
2 November 2018 ICE BSD. Presenter Nika Pranata dan Moderator Dr. Agus Eko Nugroho,

Saat ini dunia, termasuk, Indonesia telah memasuki era industri 4.0 dimana banyak digunakan optimasi teknologi – teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (artificial intillegence), big data, dan Internet of Things (Wahlster 2012). Dalam era ini, inovasi berperan penting dalam pencipataan barang dan jasa dimana sebuah produk/jasa tidak lagi hanya dilihat dari kualitasnya saja, tetapi juga dari aspek kenyamanan penggunaan, waktu pemrosesan, dan efisiensi.
Inovasi yang masif juga terjadi di sektor keuangan, dimana inovasi terkini di bidang keuangan dikenal dengan istilah Teknologi Finansial (TekFin) atau Financial Technology (FinTech). Terdapat beberapa jenis layanan TekFin yang beroperasi di Indonesia, namun yang paling luas pangsa pasarnya adalah TekFin sistem pembayaran digital seperti Go-Pay, T-Cash, OVO, dan lainnya, dan TekFin peer to peer lending (P2PL) atau pinjaman berbasis teknologi digital seperti Modalku, Investree, Mekar, Tunai Kita, dan lainnya. Dengan fleksibilitasnya, layanan TekFin P2PL mampu mengisi gap kebutuhan pembiayaan yang tidak bisa dipenuhi oleh lembaga keuangan lainnya seperti perbankan.
Dengan menggunakan big data dan algoritma yang sesuai, TekFin ini mampu memitigasi risiko pinjaman sehingga bisa memberikan pinjaman tanpa menggunakan agunan dan dengan waktu pencairan yang cepat. Sedangkan TekFin Sistem Pembayaran Digital menawarkan banyak manfaat yang lebih jika dibandingkan dengan pembayaran konvensional seperti waktu pembayaran yang cepat, efisiensi, akurasi, transparansi, dan beberapa kemudahan lainnya. Namun demikian, dalam tataran implementasi di lapangan TekFin baik Sistem Pembayaran Digital maupun P2PL masih mengalami kendala dan hambatan yang tidak hanya berasal dari sisi supply (penyelenggara TekFin) melainkan dari sisi penggunanya dalam hal ini UMKM.
Oleh karena itu, diskusi publik ini memaparkan hasil penelitian P2 Ekonomi LIPI terkait aksesibilitas, jangkauan, dampak, dan tantangan layanan TekFin bagi UMKM. Lebih lanjut, penelitian di lakukan di dua lokasi yaitu NTB dan Bali.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Media Briefing P2E LIPI: Tantangan Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Di Tengah Gejolak Nilai Tukar

Dalam acara media briefing yang berjudul “Tantangan Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Di Tengah Gejolak Nilai Tukar”, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Panky Tri Febiyansyah memaparkan mengenai elastisitas nilai tukar rupiah terhadap pariwisata. Berdasarkan data, angka elastisitas perubahan nilai tukar terhadap kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 0,7059. Artinya, ketika nilai rupiah terhadap dolar AS turun Rp100, ada peluang jumlah wisatawan akan bertambah jadi 70.000 orang. 

Dengan demikian, kondisi nilai tukar rupiah yang sedang melemah terhadap dollar AS, dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjadi tempat tujuan wisata karena harga yang cenderung lebih murah untuk berlibur. Namun untuk mencapai hal itu, pembangunan infrastruktur pariwisata harus didorong untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan alternatif.

Sumber foto: http://tabloidcitra.com


Selengkapnya...
Standard Post with Image

Media Briefing P2E LIPI: Listrik Ada, Kedatangan Investor Tak Kentara: Studi di KEK Mandalika dan Tanjung Kelayang

Istilah KEK pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya secara khusus posisi KEK dikukuhkan dalam UU No. 39 Tahun 2009. “Pemerintah sudah hampir satu dasawarsa membangun KEK. Oleh karena itu, penting untuk diketahui sejauh mana kemajuan dan implementasi pembangunan KEK,” jelas Kepala Pusat Penelitian Ekonomi, Agus Eko Nugroho.

Agus mengatakan, studi yang sudah dilakukan saat ini yakni KEK pariwisata di Mandalika, Nusa Tenggara Barat dan Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung. “Tim peneliti LIPI mengkajinya dari berbagai aspek, antara lain politik, ekonomi, dan tata kelola,” ungkapnya.

Maxensius Tri Sambodo, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menyambung dan menjelaskan, aspek politik menjadi determinan penting untuk mengakselerasi KEK. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan KEK tidak berjalan dengan baik, salah satunya adalah adanya persaingan antara pemimpin menjelang pilkada dan pilpres sehingga KEK berpotensi menjadi alat politik baik itu negatif ataupun positif.

Sedangkan temuan yang terkait aspek ekonomi di sisi pariwisata, Max menuturkan, sebetulnya destinasi wisata telah terbangun jauh sebelum rencana KEK diusulkan. “Inilah yang menjadi salah satu hambatan pada sektor pariwisata ini yakni proses akuisisi dan perubahan kepemilikan lahan menjadi proses yang dinamis yang membuat lambatnya pengembangan zona wisata,” katanya.

Max menekankan, peran pemerintah sangatlah diperlukan khususnya melalui badan usaha milik negara untuk membantu mengakuisisi lahan pariwisata. “Dalam skema dominasi peran negara, maka kerangka permodalan dapat diperoleh dari APBN. Hal ini penting agar dominasi peran swasta tidak terlalu besar sehingga menghindari eksploitasi Sumber Daya Alam,” sambungnya.

Sementara terkait faktor tata kelola, Max menerangkan bahwa model KEK yang ada masih ‘kurang’ dalam mengadopsi peran organisasi formal (DPRD), bisnis dan masyarakat (civil society). Lembaga-lembaga itu diakui sangat penting dalam kemajuan KEK. Sayang, posisinya belum masuk ke dalam arus utama kelembagaan. Lebih jauh posisi administrator KEK yang berada langsung di bawah Dewan Kawasan, dipegang oleh SKPD Kabupaten/Kota yang dalam hal ini biasanya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), maka posisinya terasa rancu. Sebab, PM-PTSP seharusnya masuk di dalam dewan kawasan (sebagai anggota dewan kawasan) dan tidak perlu ‘dihidupkan kembali’ dalam kelembagaan administrator.

Menurut Max, peran ganda yang dimiliki PM-PTSP secara psikologis menjadikan PM-PTSP menjadi lembaga ‘superbody’ yang mampu mengatur seluruh proses perizinan investasi baik di dalam dan di luar KEK. Dalam banyak situasi sangat memungkinkan administrator tidak memiliki kapasitas untuk melakukan verifikasi atas usulan atau permohonan izin. Ada indikasi, dinas lainnya di daerah melakukan ‘perlawanan’ atas kondisi ini, karena PM-PTSP cenderung bergerak sendiri dan kurang berkoordinasi dengan SKPD lainnya.

Akhirnya, Max pun berharap, segala telaah yang telah dilakukan bisa memberikan jawaban mengapa sulit mengundang perusahaan menanamkan modalnya di KEK, bahkan yang sudah ada bukan tidak mungkin keluar dari KEK. “Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur khususnya kelistrikan sudah disiapkan secara baik untuk menunjang KEK dan diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi KEK,” pungkasnya.

Sumber berita: http://lipi.go.id/siaranpress/LIPI-Kaji-Persoalan-Kawasan-Ekonomi-Khusus-di-Indonesia/21088

Sumber foto: https://minanews.net

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Syarif Hidayat Dikukuhkan Sebagai Profesor Riset

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Syarif Hidayat dikukuhkan sebagai profesor riset bersama dengan Asvi Warman Adam dari Pusat Penelitian Politik dan Syachrumsyah Asri dari Balitbang Kemendagri. Dalam acara pengukuhan tersebut, Syarif menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Desentralisasi dalam Perspektif Relasi Negara dan Masyarakat: Mengurai Akar Persoalan dan Meretas Solusi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia”.

Menurutnya ada empat solusi yang disarankan untuk pemerintah untuk mengatasi permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah, yakni rekonstruksi konsep, rekonstruksi pendekatan kebijakan, pengelolaan bias relasi antar elit dan reformasi kebijakan yang tidak hanya memberikan tekanan pada penguatan institusi negara, tetapi juga penguatan kapasitas negara dan masyarakat.

Sumber berita: http://lipi.go.id/berita/lipi-kukuhkan-tiga-profesor-riset-baru/20912

Sumber foto: http://lipi.go.id

Selengkapnya...