Seminar Hasil Penelitian BEKRAF - P2E LIPI

Rabu, 27 November 2019, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melakukan seminar hasil penelitian dengan judul "Tata Kelola Dana Perfilman dan Implementasi Insentif Pajak yang Berdaya Saing dan Inklusif". Hadir sebagai opening remark Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc (Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), keynote speech Endah Wahyu Sulistiawati S.T., MFA (Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dan Dr. Robert Leonard Marbun (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara).

Secara lebih spesifik, kerjasama Bekraf dan P2E LIPI mengkaji peran insentif fiskal bagi industri perfilman Indonesia dan penelitian yang telah berjalan sejak 2018. Hasilnya serangkaian insentif fiskal yang penting untuk penguatan ekosistem perfilman Indonesia masih merjasama Bekraf dan P2E LIPI mengkaji peran insentif fiskal bagi industry perfilman Indonesia dan penelitian yang telah berjalan sejak 2018. Hasilnya serangkaian insentif fiskal yang penting untuk penguatan ekosistem perfilman Indonesia masih menemui banyak kendala dan tantangan.
Selama ini ekonomi kreatif hampir semua berbasis kebudayaan dimana ada dimensi yang tidak dapat dikontrol. Tapi jika berbasis riset jauh lebih tinggi potensi yang dapat diprediksi untuk menyediakan solusi, jelas Kepala LIPI Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc.

Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho mengatakan, serangkaian insentif perpajakan tersebut masih menghadapi tantangan terkait dengan jumlah layar yang masih minim. Sebagai informasi, hingga akhir tahun 2018, jumlah layar bioskop di Indonesia diperkirakan mencapai 1.680 layar dan sekitar 1.000 layar dimiliki oleh Cinema 21. “Indonesia sebetulnya membutuhkan sebanyak 9.000 layar dan target pada tahun 2020 sebanyak 2.400 layar. Selain itu, pajak tontonan yang menjadi domain di pemerintah kabupaten/kota memiliki tarif yang berbeda antara 10 persen hingga 35 persen,”

Berdasarkan hasil studi tahun 2018, Agus menyebutkan beberapa pelaku usaha meminta adanya kepastian hukum pajak tontonan daerah. “Film selama ini dikenakan pajak hiburan yang tarifnya bisa mencapai 35%. Studi di tahun 2019 menunjukkan pentingnya kepastian besaran pajak tontonan,” terangnya. Menurutnya, pandangan responden merujuk pada angka 10% sebagai tarif yang relatif dapat diterima.  “Dengan penurunan tarif pajak tontonan film ke tingkat tersebut, maka diharapkan bisa meningkatkan daya beli penonton yang pada gilirannya dapat menstimulasi investasi gedung bioskop dan meningkatkan PAD,” ujarnya.

 Bekraf - P2E LIPI

 IKV

Komentar

*
*
*