Kolom

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI
 Kanetasya Sabilla S.E., M.Sc.    15 Jun 2020    Covid-19, Basic Income

Buruknya kinerja ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19 berdampak pada pertambahan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Bank Dunia memprediksi jumlah penduduk miskin Indonesia akan bertambah sekitar 5,6 – 9,6 juta orang pada tahun ini.

Jumlah pengangguran di Indonesia juga diperkirakan akan meningkat akibat pandemi COVID-19. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 1,7 juta orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahkan menghitung ada sekitar 2 – 3,7 juta orang yang terkena PHK.

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa insentif, khususnya untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah telah meluncurkan beberapa program bantuan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Kartu Pra Kerja, dan pemotongan tarif listrik.

Sejumlah bantuan yang telah dikeluarkan pemerintah ternyata dianggap tidak cukup untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari COVID-19, baik dari segi kebijakan maupun dari segi teknis. Pemerintah dikritik karena kebanyakan program bantuan merupakan program lama yang telah dilakukan sebelum terjadinya pandemi COVID-19, meskipun beberapa program telah mengalami perluasan dari segi jumlah anggaran maupun jumlah penerima bantuan. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga dikritik karena menggunakan basis data lama yang masih kurang lengkap yang mengakibatkan banyaknya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Salah satu hambatan dari penyediaan bantuan yang diberikan pemerintah adalah adanya persyaratan (conditionality) yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, syarat penerima PKH adalah keluarga miskin yang minimal memenuhi satu kriteria seperti adanya ibu hamil/nifas dan anak balita atau adanya anak usia 7 – 15 tahun yang bersekolah sebagai anggota rumah tangga.

Dalam kasus krisis akibat pandemi, masyarakat yang berhak menerima bantuan kemungkinan besar lebih banyak dari yang telah ditargetkan oleh pemerintah melalui persyaratan tertentu, padahal mereka seharusnya layak mendapatkan bantuan. Terlebih jumlah masyarakat yang rentan serta miskin akibat pandemi menjadi sangat dinamis.

Karena itulah, sebuah ide lama kembali muncul dan menjadi semakin populer diperbincangkan sebagai cara efektif untuk memberikan jaminan sosial pada masa pandemi, yaitu universal basic income atau sering kali hanya disebut sebagai basic income.

Basic income memiliki karakter yang berbeda dibandingkan bantuan lainnya. Pertama, bentuk dari bantuan harus berupa uang tunai. Kedua, penerima bantuan adalah individu bukan keluarga ataupun komunitas. Ketiga, universality, artinya seluruh orang akan mendapatkannya. Keempat, unconditional, yaitu tanpa syarat yang mengikat. Kelima, bantuan diberikan secara periodik.

Dalam konteks pandemi, basic income memiliki banyak keunggulan dibandingkan program lain, terutama dalam hal kemudahan. Pemerintah tidak perlu memastikan masyarakat memenuhi persyaratan tertentu untuk memberikan bantuan karena semua orang akan mendapatkannya. Pemerintah juga tidak perlu melakukan monitoring karena setiap orang bebas menggunakan basic income secara lebih leluasa.

Sonny Mumbunan dari Basic Income Lab Universitas Indonesia mengatakan bahwa bantuan tunai dari pemerintah untuk semua orang dapat lebih menjamin masyarakat agar tetap tinggal di rumah selama pandemi. Pada akhirnya, basic income dapat memberikan andil agar kurva pandemi di Indonesia semakin melandai.

Bagi masyarakat kelas menengah, basic income pun bermanfaat untuk menjaga mereka agar tidak jatuh menjadi masyarakat rentan atau miskin. Basic income juga dapat menjamin seluruh masyarakat memiliki daya beli sehingga dapat memperbaiki sisi permintaan di tengah krisis yang sedang terjadi.

Namun, basic income juga masih mendapatkan banyak penentangan, khususnya mengenai layak atau tidaknya masyarakat kelas atas turut menerima bantuan. Dalam kondisi yang ideal, basic income yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kelas atas seharusnya akan kembali kepada negara melalui pajak yang mereka keluarkan. Sementara di Indonesia, kondisi perpajakan masih perlu dikelola dengan baik.

Banyak masyarakat kelas atas yang tidak membayar pajak. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 84,4 persen dari target dengan shortfall sebesar Rp 245,5 triliun. Hal ini menandakan redistribusi pendapatan yang diharapkan terjadi dari penerapan pajak masih belum terjadi.

Pemerintah juga harus memiliki kapasitas fiskal yang besar untuk membiayai seluruh penduduk. Contohnya, jika pemerintah ingin memberikan basic income sebesar Rp 1 juta kepada 270 juta penduduk Indonesia selama tiga bulan, pemerintah harus menyiapkan dana sebesar Rp 810 triliun. Sementara saat ini, pemerintah ‘hanya’ menganggarkan Rp 686,2 triliun untuk penanganan COVID-19 dan hanya 29,7 persennya yang digunakan untuk program bantuan sosial.

Masalah lainnya adalah adanya ketimpangan pendapatan dan inflasi daerah di Indonesia yang berpengaruh pada perbedaan Upah Minimum Regional (UMR) antar daerah. Pada tahun 2020, UMR Kota Jakarta dan Surabaya misalnya mencapai Rp 4,2 juta. Sementara itu, masih di Pulau Jawa, UMR Kabupaten Gunungkidul hanya sebesar Rp 1,7 juta. Perbedaan kondisi ekonomi di setiap daerah dapat menimbulkan ketidakadilan jika seluruh penduduk di Indonesia diberikan basic income dengan jumlah yang sama.

Jika ingin diterapkan di Indonesia sebagai bantuan di masa pandemi, kebijakan yang mungkin lebih sesuai adalah penyaluran basic income dengan syarat tertentu. Misalnya basic income untuk penduduk berusia 18 – 60 tahun atau penduduk dengan jenis kelamin wanita. Penentuan persyaratan ini tentu harus dengan berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan berapa jumlah bantuan yang diterima per bulannya.

Solusi lainnya adalah memperluas persyaratan untuk penerima bantuan tunai. Jika saat ini hanya keluarga miskin dengan kondisi tertentu yang diberikan bantuan PKH, pemerintah dapat melonggarkan persyaratannya, seperti bantuan tunai untuk seluruh keluarga miskin dengan pendapatan di bawah UMR.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengalihkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur besaran basic income di setiap daerah serta menggunakan kapasitas keuangan daerah untuk menyalurkan basic income kepada penduduknya.

Penerapan basic income di Indonesia memang masih harus melalui berbagai pertimbangan yang matang. Namun, untuk menghadapi situasi pandemi yang luar biasa, pemerintah tidak boleh menggunakan kebijakan yang biasa-biasa saja.


Sumber foto: https://www.ifse.ca/universal-basic-income/


 Pihri Buhaerah, S.E., MIDEC    15 Oct 2019    Kemiskinan

Tak terasa masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah memasuki periode akhir. Sejumlah prestasi pun berhasil ditorehkan. Salah satunya adalah angka kemiskinan yang berhasil diturunkan ke arah single digit dari 10,96 persen  per September 2014 menjadi hanya 9,66 persen per September 2018. Meski demikian, jumlah penduduk miskin terbilang masih cukup tinggi. Selain itu, Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa laju penurunan kemiskinan di Indonesia ternyata mengalami perlambatan. Indikasinya terlihat dari persentase penurunan kemiskinan, dari 4,4 persen pada periode 2006-2010 menjadi hanya 1,3 persen pada periode 2014- 2018.

Melihat fenomena tersebut, sejumlah argumen pun mengemuka mulai dari argumen modal manusia hingga ketimpangan ekonomi desa dan kota. Meski beragam, namun argumen tersebut mengerucut pada pengakuan bahwa kemiskinan itu multidimensi. Ironisnya, dimensi kerja layak acapkali kurang mendapat tempat dalam perdebatan tersebut. Padahal, pemahaman akan kerja yang layak memainkan peran yang cukup menentukan dalam perang melawan kemiskinan. Minsky (1965) menyatakan bahwa persoalan kemiskinan sebagian besar berpangkal dari persoalan pekerjaan. Dalam kacamata Minsky, perluasan, perbaikan, dan modernisasi sistem pembayaran transfer kepada masyarakat miskin tetap dibutuhkan namun program-program seperti itu hanyalah elemen periferi dalam agenda perang melawan kemiskinan. Bagi Minsky (1965), elemen mendasar dalam perang melawan kemiskinan adalah penyediaan lapangan kerja yang layak.

Berangkat dari argumen ini, maka elemen kerja layak penting untuk ditelisik lebih dalam. Seperti diketahui, salah satu dimensi dalam kerja layak adalah kelayakan upah (adequate earnings) dengan upah minimum sebagai salah satu indikatornya. Data BPS menunjukkan, persentase buruh yang menerima upah di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) per Agustus 2018 mencapai 58 persen. Artinya, jika dibandingkan dengan Agustus 2014, memang telah terjadi perbaikan namun capaian tersebut belum cukup karena masih terdapat 42 persen buruh yang dibayar di bawah standar UMP. Selain kelayakan upah, dimensi penting lainnya dalam kerja layak adalah stabilitas kerja. Sayangnya, dimensi ini kalah populer dibanding isu UMP.

Terkait hal itu, Banerjee dan Duflo (2011) dari Institut Teknologi Massachusetts (MIT) mengungkapkan bahwa dalam perspektif orang miskin, stabilitas kerja merupakan elemen yang sangat penting. Masyarakat miskin bahkan memandang menjadi wiraswasta bukanlah jalan terbaik untuk keluar dari kemiskinan. Karena memiliki stabilitas kerja yang lebih baik, sebagian besar masyarakat miskin lebih mengidamkan bekerja sebagai pegawai pemerintah (PNS) daripada pegawai swasta kendati dibayar dengan upah yang lebih rendah. Hal ini terkonfirmasi dari penelitian Banerjee dan Duflo (2011) yang menemukan bahwa di Udaipur (India), 75 persen rumah tangga miskin mengharapkan anaknya bekerja di sektor publik sementara yang mengharapkan anaknya bekerja di sektor swasta hanya 18 persen. Studi Banerjee dan Duflo (2011) juga mengungkapkan bahwa pekerjaan stabil lah yang membedakan pola pengeluaran kelas menengah dengan orang miskin. Kelas menengah ditengarai mampu lebih banyak berinvestasi di bidang pendidikan dan kesehatan karena mereka memiliki pekerjaan yang lebih stabil dibandingkan orang miskin (Banerjee & Duflo, 2011).

Dengan demikian, dalam upaya memerangi kemiskinan, penciptaan kondisi kerja yang layak menjadi sebuah keniscayaan. Namun, upaya ke arah tersebut tidaklah mudah karena porsi pekerja informal di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan pekerja formal. Data BPS mencatat, jumlah pekerja informal di Indonesia per Februari 2019 mencapai 74,08 juta orang atau 57,27 persen dari total penduduk bekerja. Dalam 5 tahun terakhir, pekerja bebas di sektor pertanian dan non-pertanian juga tumbuh secara meyakinkan yakni masing-masing 317 persen dan 123 persen (BPS, 2018). Kondisi ini pada akhirnya sedikit memperkecil kesenjangan upah antara pekerja tetap dengan pekerja bebas. Namun, perbaikan tersebut tetap belum cukup karena tingkat upah pekerja bebas masih berjarak cukup jauh dari upah rata-rata nasional yakni 43 persen (pekerja bebas pertanian) dan 67 persen (pekerja bebas non pertanian).

Kesemua itu mengindikasikan bahwa penciptaan lapangan kerja yang layak sudah seharusnya menjadi arus utama dalam agenda pengentasan kemiskinan ke depan. Dalam konteks ini, pemerintah penting untuk memainkan peran sebagai employer of the last resort. Peran ini mengharuskan pemerintah untuk lebih banyak menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya di sektor publik. Alasannya, jika dikelola dengan baik, sejumlah pekerjaan di sektor publik berpotensi menawarkan stabilitas kerja yang lebih baik dibanding sektor swasta.

Pemerintah pun sudah menyadari hal ini dengan meluncurkan sejumlah program padat karya seperti skema Cash for Work. Program ini berpotensi menyerap 15 juta tenaga kerja dan diyakini akan meningkatkan daya beli masyarakat terutama mereka yang tinggal di perdesaan. Namun, program tersebut perlu diperluas dan dikembangkan dengan mengadopsi syarat-syarat kerja yang layak seperti kontrak kerja yang jelas dan durasi yang lebih panjang, adanya jaminan perlindungan sosial, upah minimum yang mencukupi, dan lain-lain. Tanpa itu, efek berganda dari program padat karya seperti itu rasanya tidak akan permanen karena sekali lagi persoalan ekonomi yang membelit orang miskin sebagian besar bermuara dari persoalan pekerjaan yang kurang layak.***


Sumber foto: liputan6.com




 

 


 

 

 Nika Pranata S.T.,M.E., MPP    15 Dec 2015    

Akhir tahun ini, World Bank telah merilis kajian yang berjudul Ease of Doing Business 2016 yakni sebuah indeks yang mengukur dan memberikan penilaian mengenai kemudahan berbisnis di suatu negara. Nilai dari indeks tersebut berdasarkan pada 11 komponen, diantaranya: kemudahan memulai usaha, pengurusan perizinan konstruksi, akses listrik, kemudahan mendapatkan pembiayaan, pendaftaran properti, perlindungan investor minoritas, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, penegakkan kontrak, penyelesaian kebangkrutan, dan peraturan ketenaga kerjaan. Adapun sampel yang digunakan di Indonesia dalam laporan ini adalah Jakarta (bobot 78%) dan Surabaya bobot (bobot 22%) dengan rentang waktu 2 Juni 2014 hingga 1 Juni 2015

Secara umum peringkat Indonesia mengalami perbaikan cukup signifikan, kemudahan berbisnis Indonesia 2016 meningkat 11  peringkat dari sebelumnya peringkat 120 menjadi 109 dari total 189 negara yang dinilai. Catatan kajian tersebut menunjukan setidaknya ada 3 reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia: pertama, terjadi penurunan waktu yang signifikan mengenai pendaftaran ke kementrian tenaga kerja dari semula 14 hari menjadi hanya 1 hari dengan adanya SE Menakertrans 3/2014 yang mewajibkan batas waktu maksimal pengesahan pendaftaran wajib lapor ketanagakerjaan adalah 1 hari kerja.

Kedua, dari segi kemudahan mendapatkan pembiayaan terjadi terobosan yang baik dengan adanya sistem fidusia online yang memungkinkan akses pencarian dan pengecekan debitur. Ketiga, dari sisi pembayaran pajak, banyak terdapat kemajuan seperti menurunnya jumlah pembayaran dari tahun sebelumnya 65 pembayaran menjadi 54 pembayaran, total waktu yang dibutuhkan dari semula 253,5 jam menjadi 234 jam, serta pembayaran premi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dilakukan secara online.

Selain tiga reformasi diatas, tercatat beberapa poin yang sudah mendapat nilai bagus di tahun sebelumnya seperti, pengecekan kualitas dan keamanan bangunan yang bahkan diatas rata-rata regional Asia Timur dan Pasifik (Indonesia mendapatkan nilai 13, sementara rata – rata regional berada di poin 8,6).

Kemudahan mendapatkan akses listrik Indonesia juga lebih baik dari rata-rata dunia. Dalam hal ini, Indonesia mendapatkan peringkat 46 dari rata – rata regional 70,42 akibat dari penyederhanaan tahapan dan dokumen yang dilakukan oleh PLN yang mampu mengeliminasi sejumlah prosedur seperti persyaratan beberapa dokumen kontraktor sehingga hanya menjadi 5 prosedur saja yang dibutuhkan. Selain itu, kemudahan mendapatkan kredit juga mendapatkan nilai yang baik akibat adanya jaminan hukum yang baik bagi kreditur dan debitur.

Permasalahan dan tantangan

Kendati secara umum peringkat Indonesia melonjak tajam, akan tetapi dibandingkan dengan negara – negara tetangga, kita masih tertinggal cukup jauh. Lihat saja, Vietnam mendapatkan peringkat 90, Thailand (49), Malaysia (18), bahkan Singapura menduduki peringkat teratas. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah.

Hal yang paling krusial adalah kemudahan untuk memulai usaha, hasil penilaian dari kajian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua paling buncit setelah Kamboja untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik;bukan hal yang mengejutkan jika kita melihat jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha di Indonesia yang mencapai 47,8 hari dibandingkan dengan negara terdekat kita Malaysia yang hanya membutuhkan waktu 4 hari, bahkan di Singapura diperlukan waktu 2 hari saja.

Permasalahan utama terletak di Pemerintah Daerah, lamanya mengurus dokumen – dokumen perizinan masih menjadi kendala utama di daerah. Untuk mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) saja dibutuhkan waktu 14 hari kerja, bahkan menurut catatan kajian tersebut meskipun secara aturan tertulis bebas dari biaya, dalam prakteknya terdapat biaya tidak resmi yang Rp. 50.000 – Rp. 300.000, waktu tersebut belum termasuk untuk pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  yang juga membutuhkan waktu 14 hari kerja.

Begitu juga halnya dengan jumlah prosedur yang dibutuhkan untuk membuka usaha, kita masih tertinggal jauh dibanding negara tetangga. Di Malaysia dan Singapura hanya perlu melewati 3 prosedur untuk membuka sebuah usaha baru. Sedangkan di Indonesia, untuk memulai usaha pengusaha harus melalui 13 prosedur.  

Dibutuhkan kemauan keras dan usaha yang ekstra dari Pemerintah Daerah untuk dapat menyederhanakan, memangkas dan mempercepat proses perizinan, karena akan menjadi tidak efektif jika perizinanan yang ditangani Pemerintah Pusat sudah cukup baik namun masih terhambat di Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan juga “paksaan” dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk regulasi.

Selain cara tersebut, akan lebih baik bagi Indonesia jika Pemerintah membuat satu layanan online yang terintregasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait perizinan untuk memulai usaha di Indonesia, sehingga dapat meminimalisir tumpang tindih aturan dan meniadakan kesenjangan (gap) kecepatan dalam penyelesaian pelayanan perizinan.

Hal lain yang juga penting adalah mengenai pembayaran pajak, meskipun tahun ini nilai pembayaran pajak menjadi poin yang banyak mengalami kemajuan, namun dibandingkan dengan negara lain di Kawasan Asia Timur dan Pasifik kita merupakan kedua yang terburuk setelah India. Dari nilai rata – rata regional 74,7 Indonesia hanya mendapatkan nilai 64,6. Yang menjadi pemberat dari komponen ini adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan yang mencapai 54 jenis pembayaran, sedangkan di Malaysia hanya membutuhkan 13 jenis pembayaran.

Banyaknya jenis pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha tentu saja akan mengakibatkan inefisiensi, belum lagi jika memperhitungan kompleksitas aturan – aturan yang berbeda dari masing – masing jenis pajak yang harus dibayarkan. Dalam hal ini, diperlukan peninjauan secara menyeluruh tentang aturan – aturan pajak baik oleh Kementrian Keuangan maupun Dinas Pendapatan Daerah agar bisa menyederhanakan jenis pajak yang harus dibayarkan secara signifikan.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak perlu khawatir dengan menurunnya pendapatan pajak dengan adanya penyederhanaan jumlah pembayaran pajak, kita bisa melihat Malaysia sebagai contoh meskipun jumlah pajak yang dibayarkan di Malaysia hanya kurang dari seperempat dari jenis pajak di Indonesia, namun presentase pajak terhadap keuntungan perusahaan yang diterima Malaysia mencapai 40% sedangkan di Indonesia hanya 29,7%.

Sebagai penutup, reformasi masif, terukur, terpadu, dan realistis di segala lini terkaitan perizinan dan kemudahan berbisnis wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, karena sejatinya dengan kondisi seperti sekarang pun Indonesia mendapatkan peringkat kedua, setelah Tiongkok, sebagai negara tujuan investasi di Asia Pasifik (The Economist, 2015) mengingat jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta jiwa, serta bonus demografi Indonesia yang akan dialami Indonesia pada 2020-2030 (metrotvnews.com 1/8/2015). Pengoptimalan kemudahan berbisnis di Indonesia akan menjadi pijakan yang kokoh bagi Indonesia menjadi negara yang maju melalui tumbuhnya usaha – usaha lokal baru di Indonesia yang berpotensi meningkatkan ekspor serta akselerasi pertumbuhan ekonomi yang difasilitasi dengan capital inflow ke Indonesia melalui investasi.


Sumber foto: dream.co.id


 Pihri Buhaerah, S.E., MIDEC    16 Sep 2019    Perumahan Rakyat

Tanpa perlu melihat data harga perumahan, publik rasanya sudah menyadari bahwa harga rumah di banyak kota di Indonesia naiknya gila-gilaan. Sudah bukan rahasia pula bahwa tren kenaikan penghasilan masyarakat tidak mampu lagi mengejar kenaikan harga rumah. Parahnya lagi, jangankan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bahkan untuk kelas menengah pun, harga rumah di kawasan perkotaan juga sudah tidak terjangkau lagi.

 

Salah satu pemicunya adalah praktik spekulasi yang dilakukan oleh para pengembang swasta lewat penguasaan tanah dalam skala yang luas. Belum lagi penentuan harga tanah yang masih didasarkan pada mekanisme pasar yang mengakibatkan ongkos pembebasan tanah kian berbiaya tinggi. Tak heran, lokasi pembangunan rumah murah yang disubsidi oleh pemerintah pun dari waktu ke waktu semakin menjauh dari pusat aktivitas kaum urban. Akibatnya, selain beban cicilan rumah, konsumen rumah murah juga harus merogoh kocek dalam-dalam guna menutupi biaya transportasi yang kian membengkak.

 

Pada saat yang sama, angka backlog kepemilikan rumah masih saja tinggi. Seperti diketahui, data Badan Pusat Statisik (BPS) mencatat, angka backlog kepemilikan rumah pada 2015 sebesar 11,4 juta rumah tangga atau masih terdapat sekitar  11,4 juta rumah tangga MBR dan non MBR yang menghuni rumah bukan milik sendiri. Jika diasumsikan besaran anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan rumah susun (rusun) sebesar Rp 40 triliun, biaya pembangunan 1 tower rusun Rp 50 miliar, dan 1 tower rusun berkapasitas 250 unit, maka dibutuhkan waktu 60 tahun untuk menuntaskan persoalan defisit kepemilikan rumah saat ini.

 

Artinya, persoalan perumahan rakyat ini sudah sangat kritis dan mendesak untuk segera dipecahkan. Di titik ini peran pemerintah daerah jadi penting. Terlebih saat anggaran pembangunan rumah murah dari pemerintah pusat masih belum memadai, peran itu menjadi makin relevan. Sayangnya, kewenangan pemerintah daerah tersandera oleh UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut UU tersebut,  kewenangan pemerintah daerah terbatas pada penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi, penerbitan izin pembangunan dan dan pengembangan perumahan, dan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.

 

Sementara itu, urusan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk pengembangan sistem pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pada kondisi seperti ini jelas dibutuhkan terobosan permanen yang mampu memecahkan kebuntuan regulasi dan sekaligus mengendalikan harga rumah. Masalahnya, pemerintah malah merespon persoalan ini dengan menggenjot pasokan rumah murah berbasis kepemilikan yang ditengarai justru akan mendongkrak harga rumah.

 

Masalah lainnya, stok tanah itu bersifat langka dan terbatas. Dengan sifat lahan yang seperti itu, maka pengurangan kesenjangan antara pasokan rumah murah dengan kebutuhan rumah rasanya mustahil diwujudkan. Itulah sebabnya mengapa harga rumah tetap sulit untuk dikendalikan meskipun pemerintah membangun rumah murah berbasis kepemilikan dalam jumlah yang cukup memadai. Karena alasan keterbatasan lahan pula, maka konsep penyediaan perumahan rakyat pun diubah pemerintah dari rumah tapak menjadi menjadi hunian vertikal seperti rusunami.  

 

Namun, lagi-lagi perubahan tersebut tetap tidak akan mampu mengendalikan harga tanah dan rumah karena konsepnya tetap sama yakni berbasis kepemilikan. Meski mampu mengurangi angka backlog kepemilikan rumah sementara waktu, namun dalam jangka panjang, harga rumah tetap akan terkerek naik. Apalagi, pengalaman di masa lalu telah membuktikan bahwa penyediaan perumahan murah berbasis kepemilikan selain menggerek harga rumah juga memicu ketimpangan, eksklusi sosial, dan praktik-praktik spekulasi lainnya. Artinya, rumah tapak dan rusunami sejatinya hanya opsi temporer bukan solusi permanen.

 

Sebaliknya, jika konsep penyediaan rumah murah lebih difokuskan pada pembangunan rusunawa maka harga rumah dan tanah dalam jangka panjang relatif lebih terkontrol. Syaratnya, rusunawa yang dibangun harus memenuhi standar kelayakan seperti adanya jaminan legalitas kepemilikan, harga sewa yang rasional dan terjangkau, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar, layak huni, lokasinya mudah dijangkau, dan lain-lain. Bila kesemua prasyarat itu terpenuhi, maka preferensi konsumen terhadap rusunawa lambat laun akan menjadi prioritas.

 

Karena berbasis sewa, maka kenaikan permintaan terhadap rusunawa jelas tidak akan memicu kenaikan harga dan praktik-praktik spekulasi. Manfaat lainnya, sebagian pemasukan dari sewa tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai pembangunan menara rusunawa baru tanpa harus membebani keuangan negara apalagi bergantung pada pasar pembiayaan sekunder. Singkat kata, peningkatan pasokan rumah memang dibutuhkan. Namun, perubahan konsep penyediaan rumah jauh lebih penting. Salah satunya dengan merubah pendekatan dalam penyediaan rumah murah dari berbasis kepemilikan menjadi berbasis sewa baik untuk kalangan MBR maupun non MBR. Oleh karena itu, langkah strategis yang perlu segera diambil adalah menggenjot pembangunan rusunawa terlebih dahulu, bukan malah menggenjot pasokan rumah tapak dan rusunami seperti yang dilakukan saat ini.


Di luar itu, karena persoalan perumahan ini lebih bersifat struktural, maka pembangunan rusunawa selayaknya diiringi dengan kebijakan yang bersifat struktural pula seperti pembentukan badan penyelenggara perumahan rakyat dan bank tanah, keadilan tata ruang, dan penurunan kesenjangan pembangunan antar desa dan kota. Dengan begitu, kebijakan pembangunan perumahan bukan hanya menjadi agenda rutin penyediaan tempat tinggal namun juga menjadi agenda  menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan di Tanah Air.***


Sumber foto: properti.kompas.com




 Kanetasya Sabilla S.E    16 Jan 2019    

After the apparent downfall period in 1990-2000, Indonesian film industry has raised both in number and quality. According to filmindonesia.or.id, there were 141 film released in 2018, increased 21.6 percent from the number of film released in 2017. Moreover, 14 of them had more than 1 million viewers in cinema theaters last year. 

Besides that, many Indonesian films also won various prestigious international festivals such as Prenjak (2016) in Cannes Film Festival and Kado (2018) in Venice Film Festival. What made it more interesting is that most of those films are produced by small production houses outside Jakarta, which means that the big production houses in Jakarta are not the only important actors.

Prenjak was produced and directed by Wregas Bhanuteja and his team at Studio Batu, a small production house in Yogyakarta. This city has been known as the creative city with many talented creative workers. Film is one of their output in creative production.

Ipung as the head of filmmakers’ community in Yogyakarta said that filmmakers in that city has been producing alternative or non-commercial films for more than a decade. However, their films were not always available in the commercial theaters for exhibition. They can only show their films in few domestic festivals, despite the fact their films have been recognized in international level.

Alongside Yogyakarta, Makassar is another city with growing number of filmmakers. Unlike Yogyakarta, nonetheless, their filmmakers have exhibited their films in the commercial theaters, mostly in the local area. Despite this, filmmakers in Makassar, such as Amril Nuryan from Finisia Production, complained about the limited access for local filmmakers to screen their films in commercial theaters compared to film produced by big production houses from Jakarta.

Entering the commercial theater screening is not easy. Commercial theaters in Indonesia are dominated by big cinema theaters such as XXI Cinema, CGV, and Cinemaxx. They usually exhibit imported films, mostly from Hollywood and Indonesian films produced by big production houses. The small production houses’ access to big theaters screening is limited, even if the films have won prestigious international film festivals.

On the other hand, most of the filmgoers attend those big cinemas since there are only limited alternative film exhibitions. The existence of alternative film exhibitions is almost unheard by Indonesian filmgoers since they are usually noncommercial and have limited promotions. Furthermore, types of alternative exhibitions in Indonesia are mostly film festivals which, again, limited to some professions related to filmmaking process.

Hence, there are two film categories in Indonesia: alternative and commercial films. Commercial films are those films showed in the mainstream big cinema theaters. Meanwhile, alternative films are those screened outside the mainstream big theaters.  Film alternatives are showcased in the festivals with limited viewers and most of them are not showcased in the big theaters cinema.

Alternative filmmakers hoped to have more viewers which can only occur if we have more alternative exhibitions. For example, Yogyakarta has a Klub DIY Menonton (DIY Watching Films Club) which often screen alternative films and discuss about them with an aim to expand their information about a film, as well as to improve their film production since the members of this club are mostly also filmmakers. The local government has also supported the alternative exhibition by holding alternative film exhibition every Friday afternoon in the office.

Meanwhile, in Makassar, there is no space for alternative screening, though the film productions are growing. Most of them are waiting for the certainty to show their film in cinema theaters since the local cinema exhibitions prioritize to show films from Hollywood and Jakarta. The government can only support the local filmmakers by holding some film festivals with limited viewers, though the filmmakers themselves said that they need alternative exhibitions.

Therefore, alternative exhibition is important to film production. The alternative exhibitions in proper cinema theatres with sufficient seat capacity are needed, hence they can attract more filmgoers. The alternative exhibitions also can bring more profit to the filmmakers as well as give them pride when their films can be watched by many people since some films are produced to tell an important message to the society. The existence of alternative exhibitions can encourage them to produce more films, both in quantity and quality. 

Sumber foto: TripTrus.Com