Stabilitas Pekerjaan dan Kemiskinan

Tak terasa masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah memasuki periode akhir. Sejumlah prestasi pun berhasil ditorehkan. Salah satunya adalah angka kemiskinan yang berhasil diturunkan ke arah single digit dari 10,96 persen  per September 2014 menjadi hanya 9,66 persen per September 2018. Meski demikian, jumlah penduduk miskin terbilang masih cukup tinggi. Selain itu, Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa laju penurunan kemiskinan di Indonesia ternyata mengalami perlambatan. Indikasinya terlihat dari persentase penurunan kemiskinan, dari 4,4 persen pada periode 2006-2010 menjadi hanya 1,3 persen pada periode 2014- 2018.

Melihat fenomena tersebut, sejumlah argumen pun mengemuka mulai dari argumen modal manusia hingga ketimpangan ekonomi desa dan kota. Meski beragam, namun argumen tersebut mengerucut pada pengakuan bahwa kemiskinan itu multidimensi. Ironisnya, dimensi kerja layak acapkali kurang mendapat tempat dalam perdebatan tersebut. Padahal, pemahaman akan kerja yang layak memainkan peran yang cukup menentukan dalam perang melawan kemiskinan. Minsky (1965) menyatakan bahwa persoalan kemiskinan sebagian besar berpangkal dari persoalan pekerjaan. Dalam kacamata Minsky, perluasan, perbaikan, dan modernisasi sistem pembayaran transfer kepada masyarakat miskin tetap dibutuhkan namun program-program seperti itu hanyalah elemen periferi dalam agenda perang melawan kemiskinan. Bagi Minsky (1965), elemen mendasar dalam perang melawan kemiskinan adalah penyediaan lapangan kerja yang layak.

Berangkat dari argumen ini, maka elemen kerja layak penting untuk ditelisik lebih dalam. Seperti diketahui, salah satu dimensi dalam kerja layak adalah kelayakan upah (adequate earnings) dengan upah minimum sebagai salah satu indikatornya. Data BPS menunjukkan, persentase buruh yang menerima upah di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) per Agustus 2018 mencapai 58 persen. Artinya, jika dibandingkan dengan Agustus 2014, memang telah terjadi perbaikan namun capaian tersebut belum cukup karena masih terdapat 42 persen buruh yang dibayar di bawah standar UMP. Selain kelayakan upah, dimensi penting lainnya dalam kerja layak adalah stabilitas kerja. Sayangnya, dimensi ini kalah populer dibanding isu UMP.

Terkait hal itu, Banerjee dan Duflo (2011) dari Institut Teknologi Massachusetts (MIT) mengungkapkan bahwa dalam perspektif orang miskin, stabilitas kerja merupakan elemen yang sangat penting. Masyarakat miskin bahkan memandang menjadi wiraswasta bukanlah jalan terbaik untuk keluar dari kemiskinan. Karena memiliki stabilitas kerja yang lebih baik, sebagian besar masyarakat miskin lebih mengidamkan bekerja sebagai pegawai pemerintah (PNS) daripada pegawai swasta kendati dibayar dengan upah yang lebih rendah. Hal ini terkonfirmasi dari penelitian Banerjee dan Duflo (2011) yang menemukan bahwa di Udaipur (India), 75 persen rumah tangga miskin mengharapkan anaknya bekerja di sektor publik sementara yang mengharapkan anaknya bekerja di sektor swasta hanya 18 persen. Studi Banerjee dan Duflo (2011) juga mengungkapkan bahwa pekerjaan stabil lah yang membedakan pola pengeluaran kelas menengah dengan orang miskin. Kelas menengah ditengarai mampu lebih banyak berinvestasi di bidang pendidikan dan kesehatan karena mereka memiliki pekerjaan yang lebih stabil dibandingkan orang miskin (Banerjee & Duflo, 2011).

Dengan demikian, dalam upaya memerangi kemiskinan, penciptaan kondisi kerja yang layak menjadi sebuah keniscayaan. Namun, upaya ke arah tersebut tidaklah mudah karena porsi pekerja informal di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan pekerja formal. Data BPS mencatat, jumlah pekerja informal di Indonesia per Februari 2019 mencapai 74,08 juta orang atau 57,27 persen dari total penduduk bekerja. Dalam 5 tahun terakhir, pekerja bebas di sektor pertanian dan non-pertanian juga tumbuh secara meyakinkan yakni masing-masing 317 persen dan 123 persen (BPS, 2018). Kondisi ini pada akhirnya sedikit memperkecil kesenjangan upah antara pekerja tetap dengan pekerja bebas. Namun, perbaikan tersebut tetap belum cukup karena tingkat upah pekerja bebas masih berjarak cukup jauh dari upah rata-rata nasional yakni 43 persen (pekerja bebas pertanian) dan 67 persen (pekerja bebas non pertanian).

Kesemua itu mengindikasikan bahwa penciptaan lapangan kerja yang layak sudah seharusnya menjadi arus utama dalam agenda pengentasan kemiskinan ke depan. Dalam konteks ini, pemerintah penting untuk memainkan peran sebagai employer of the last resort. Peran ini mengharuskan pemerintah untuk lebih banyak menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya di sektor publik. Alasannya, jika dikelola dengan baik, sejumlah pekerjaan di sektor publik berpotensi menawarkan stabilitas kerja yang lebih baik dibanding sektor swasta.

Pemerintah pun sudah menyadari hal ini dengan meluncurkan sejumlah program padat karya seperti skema Cash for Work. Program ini berpotensi menyerap 15 juta tenaga kerja dan diyakini akan meningkatkan daya beli masyarakat terutama mereka yang tinggal di perdesaan. Namun, program tersebut perlu diperluas dan dikembangkan dengan mengadopsi syarat-syarat kerja yang layak seperti kontrak kerja yang jelas dan durasi yang lebih panjang, adanya jaminan perlindungan sosial, upah minimum yang mencukupi, dan lain-lain. Tanpa itu, efek berganda dari program padat karya seperti itu rasanya tidak akan permanen karena sekali lagi persoalan ekonomi yang membelit orang miskin sebagian besar bermuara dari persoalan pekerjaan yang kurang layak.***


Sumber foto: liputan6.com