Mengungkit Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Beranda / P2E dalam Media
Mengungkit Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

  • 27 Apr 2019
  • Pertumbuhan Ekonomi/li>
  • Pihri Buhaerah, S.E., MIDEC

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga kini masih menjadi obsesi sejumlah pembuat kebijakan di Tanah Air. Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejatinya bukanlah indikator utama kesejahteraan masyarakat suatu negara. Salah satu alasannya adalah karena secara teknis, pertumbuhan ekonomi sejatinya hanyalah besaran jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara tanpa membedakan apakah barang dan jasa tersebut diproduksi oleh produsen dalam negeri atau luar negeri. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga memasukkan unsur-unsur yang justru malah mengancam kualitas hidup manusia seperti polusi, kemacetan, kerusakan hutan, penurunan kualitas air, dan lain-lain.

 

Alasan lainnya, pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa alih-alih meningkatkan standar hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru menjadi salah satu penyebab makin lebarnya tingkat ketimpangan sosial ekonomi. Sebagai gambaran, pasca reformasi, Indonesia pernah mengalami laju pertumbuhan tertinggi pada 2007 yang mencapai angka 6,3 persen. Menariknya, angka tersebut merupakan laju pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Namun, capaian tersebut juga disertai dengan rasio Gini yang meningkat dari 0,35 pada 2006 menjadi 0,37 pada 2007. Sementara itu, pada periode 2016-2018, meski angka pertumbuhan ekonomi hanya menyentuh level 5%, namun nilai rasio Gini pada periode tersebut justru mengalami penurunan dari 0,41 (2015) menjadi 0,39 (2018).

 

Jika dicermati, kualitas pertumbuhan ekonomi sejatinya banyak ditentukan oleh sumber pertumbuhannya. Karena itu, mengurai sumber pertumbuhan ekonomi jauh lebih penting daripada sekadar berdebat di level pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui, sektor tersier sejauh ini masih memainkan peran yang cukup dominan dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB). Kontribusi sektor ini mencapai 53,3 persen pada 2014 dan 55,2 persen pada 2018. Sektor ini juga dominan dari sisi penyerapan tenaga kerja. Data BPS mencatat, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja 51 persen (2014) dan 55 persen (2017) dari total penduduk yang bekerja. Bandingkan dengan sektor sekunder yang kontribusinya lagi menurun dari 21,1 persen pada 2014 menjadi hanya 19,9 persen pada 2018. Menariknya, meski kontribusinya terhadap PDB sedang menurun, namun daya serap pekerja di sektor ini tidak ikut turun bahkan sedikit mengalami kenaikan dari 14 persen (2014) menjadi 14,5 persen (2017).

 

Sampai titik ini, sulit untuk tidak mengakui bahwa mesin pertumbuhan saat ini adalah sektor tersier. Jika komposisi struktur PDB tetap dipertahankan, maka pertumbuhan ekonomi ke depan dapat dipastikan tidak akan berkualitas. Joe Studwell dalam bukunya yang bertajuk "How Asia Works: Success and Failure in the World's Most Dynamic Region" mengungkapkan bahwa kunci sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan pada sektor tersier melainkan kehadiran industri manufaktur yang kompetitif sebagaimana telah dipraktikkan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok. Berpijak dari argumen tersebut, maka kehadiran industri manufaktur dalam negeri yang berdaya saing global jelas menjadi kunci dalam mengungkit kualitas sumber pertumbuhan. Sayangnya, komposisi industri manufaktur dalam negeri masih didominasi industri berteknologi sederhana seperti industri makanan dan minuman.

 

Pada saat yang sama, peran industri manufaktur berteknologi menengah juga masih rendah. Misalnya saja, industri logam dasar, meski berhasil mencapai level pertumbuhan yang cukup mengesankan di angka 9 persen, namun kontribusi industri ini terhadap PDB masih di bawah angka 1 persen. Bandingkan dengan industri makanan dan minuman yang berkontribusi 6,3 persen terhadap PDB dan menjadi penyumbang tertinggi dalam kelompok industri pengolahan. Tak mengherankan pula jika dalam komposisi ekspor manufaktur Indonesia, ekspor industri minyak kelapa sawit sebagai bagian dari kelompok industri makanan dan minuman, menempati peringkat pertama dengan angka capaian sebesar 15% terhadap total ekspor hasil industri. Atas dasar itu, maka struktur dan kedalaman industri manufaktur dalam negeri perlu segera dirombak. Implikasinya, peran dominan industri kelapa sawit dalam struktur industri manufaktur perlu segera dikurangi dan diganti dengan kehadiran industri manufaktur berteknologi menengah yang lebih berdaya saing seperti industri besi/baja, industri pengolahan batubara, industri pengilangan migas, dan lain-lain.

 

Masalahnya, terbatasnya pasokan tenaga kerja yang berkualitas menjadi faktor penghambat dalam memacu kinerja industri manufaktur. Dani Rodrik, ekonom dari Universitas Harvard, menemukan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, industri manufaktur kian memerlukan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi. Artinya, pekerja di sektor pertanian akan kesulitan untuk bermigrasi ke sektor industri tanpa adanya program peningkatan kecakapan terlebih dahulu. Terkait hal ini, Economist Intelligent Unit dalam Worldwide Education for the Future Index menempatkan Indonesia bersama dengan Mesir dan Iran sebagai negara dengan lingkungan pendidikan yang memerlukan banyak perbaikan karena sistem pendidikannya yang masih sangat terisolasi dari bisnis dan industri. Kondisi ini sedikit tergambar dari tingginya angka pengangguran di Jawa Barat dan Banten. Padahal, Jabar dan Banten merupakan pusat kawasan industri sedang dan besar yang berskala nasional dan internasional.

 

Persoalan lainnya adalah rendahnya penguasaan teknologi yang tercermin dari total factor productivity (TFP) yang juga merupakan indikator untuk melihat kompetensi riset dan inovasi suatu negara. Saat ini, nilai TFP Indonesia berada di angka 0.4. Pelajaran dari Korea Selatan menunjukkan bahwa untuk naik ke level negara berpendapatan menengah atas, nilai TFP minimal berada di angka 0,5 sedangkan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, nilai TFP minimal berada di angka 0,6. Catatan lainnya, Korsel memerlukan waktu 10 tahun untuk menaikkan nilai TFP-nya dari 0,4 menjadi 0,5 dan 8 tahun untuk naik dari 0,5 ke 0,6. Sementara itu, untuk kasus Indonesia, meski mengalami sedikit peningkatan dalam 3 tahun terakhir, namun nilai TFP Indonesia bergeming di angka 0,4 sejak 2011.

 

Semua itu mengindikasikan bahwa industri manufaktur dan tenaga kerja Indonesia saat ini belum siap untuk masuk ke dalam industri manufaktur yang berbasis inovasi dan teknologi. Oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, tak ada cara lain selain menggenjot habis-habisan pembangunan di bidang sumber daya manusia. Dalam konteks ini, pemerintah perlu segera merevitalisasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan kemudian mensinergikan program tersebut dengan rencana induk pembangunan industri nasional (RIPIN). Bersamaan dengan itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada dunia pendidikan supaya mencetak lebih banyak lagi insinyur yang berkompetensi. Terakhir, pengarusutamaan riset dan pengembangan (R&D) ke dalam kebijakan pembangunan industri nasional dan daerah juga tak kalah pentingnya. Kesemua itu adalah agenda strategis yang perlu dituntaskan pemerintah jika serius ingin mengangkat perekonomian Indonesia ke level yang berdaya saing tinggi.*** 


Sumber foto: liputan6.com


Sumber: https://koran.bisnis.com/read/20190427/251/916213/opini-mengungkit-kualitas-pertumbuhan-ekonomi

Share: