Implementasi Jaminan Sosial dalam Pemerataan Pembangunan di Indonesia

Beranda / Laporan Penelitian

Implementasi Jaminan Sosial dalam Pemerataan Pembangunan di Indonesia
Tema: Keuangan dan Perbankkan


  • 2015-12-31
  • Jaminan sosial, BPJS, Kesehatan
  • Joko Suryanto , Atika Zahra Rahmayanti S.E., Drs. E. Toerdin S. Usman MA., Ir. Ernany Dwi Astuty M.Si.n
  • Download File

Abstrak:

Berdasarkan UU SJSN, jaminan sosial bagi masyarakat merupakan program sosial seumur hidup yang dijalankan berdasar atas sistem proteksi sosial. Pendekatan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial meliputi asuransi sosial dan bantuan sosial atau kombinasi keduanya seperti SJSN yang berdasarkan UU No 40 Tahun 2004. Asuransi sosial adalah program perlindungan dasar yang bersifat wajib khususnya bagi komunitas yang bekerja atau warga negara yang memiliki penghasilan baik yang bekerja di sektor formal maupun bekerja di sektor informal. Karena SJSN dirancang sebagai program jaminan sosial seumur hidup bagi seluruh rakyat, maka diperlukan UU tentang BPJS yang permanen untuk implementasi UU SJSN. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pembentukan BPJS tidak hanya mengadopsi prinsip UU SJSN tetapi juga harus mampu melaksanakan Pasal 2 UU SJSN tentang asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan. Selai itu, BPJS juga harus mampu menerapkan Pasal 4 tentang prinsip prinsip SJSN yang antara lain: gotong royong, nirlaba, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanah.

Keanggotaan warga negara dalam berbagi jenis asuransi atau jaminan kesehatan tersebut tentu saja tidak didapatkan secara gratis atau cuma-cuma, bagi seorang pegawai negeri sipil (PNS) harus merelakan 2 % dari gaji pokoknya dipotong setiap bulan sebagi iuran kepesertaan dalam asuransi kesehatan (ASKES), begitupun dengan para pekerja yang menjadai peserta Jamsostek harus rela membayar iuran kepesertaan setiap bulannya yang besarannya ditentukan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima setiap bulannya. Hal ini berarti tanggung jawab negara masih sangat minim dalam penyediaan jaminan kesehatan bagi setiap warga negara karena warga negara masih harus membayar atau menanggung sendiri iuran kepesertaan dalam jaminan kesehatan yang seharusnya domain tersebut menjadi tanggung jawab negara.

Share: