Berita

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI
Standard Post with Image

Transformasi Metode Digital untuk Riset Sosial dan Humaniora pada Masa Pandemi COVID-19

Jakarta, Humas LIPI. Pembatasan fisik akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal 2020 hingga saat ini, berdampak serius di hampir seluruh aspek kehidupan, baik itu dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun keamananan, sehingga mengubah aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan penelitian sosial humaniora. Penelitian yang biasanya menekankan pada penggalian data melalui interaksi manusia, harus mencari cara lain untuk tetap terlaksana. Upaya LIPI bertransformasi ke metode riset yang sejatinya dilakukan secara fisik beralih menjadi digital”, terang Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Bachtiar Rifai dalam Webinar “Transformasi Metode Digital untuk Penelitian Sosial dan Humaniora di Masa Pandemi COVID-19” pada Senin ( 31/8).   

 

Menurut Bachtiar, transformasi dalam dunia sosial, mendorong para peneliti sosial humaniora turut beradaptasi dalam menjalankan penelitian. Hal ini yang dilakukan oleh Kedeputian IPSK LIPI dengan melakukan transformasi metode digital dalam penelitiannya. Meskipun idealnya, kegiatan riset sosial humaniora berbasis pada interaksi manusia dan melui pendekatan konvensional.  “Konsep metode digital merupakan pendekatan penelitian untuk mengumpulkan data primer dan sekunder tanpa melakukan interaksi tatap muka. Namunberbasis teknologi informasi dalam jaringan (internet) dengan menggunakan sarana komunikasi (komputer, Ipad/ tablet, telepon pintar), yang selanjutnya dapat diproses otomatisasi (dengan bahasa pemrograman) serta visualisasi secara digital”, jelasnya.

 

“Metode riset digital merupakan solusi yang terbaik, untuk beradaptasi melakukan riset. Riset digital menjembatani antara peneliti dan obyek riset dengan mengutamakan keselamatan keduanya”, sebut Bachtiar. Lebih lanjut dirinya mengemukakan bahwa, peluang menggunakan metode digital sangat terbuka lebar dikarenakan saat ini, daring (dalam jaringan) internet menjadi bagian primer pada kehidupan modern. Pergerakan data berbasis internet sangatlah dinamis. Hal ini yang perlu ditangkap oleh para peneliti sosial untuk dijadikan peluang dalam melakukan riset, yang selama ini jarang ditangkap pada dunia luring”, sebut Bachtiar.

 

Daring menjadi kebutuhan primer pada masa pandemi, dan terelaborasi melalui jaringan internet. Survei yang dilakukan oleh Global Web Index, terdata pengguna internet di Indonesia sebanyak 174 juta, 64 persen dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 17 persen, lebih dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri”, urai Bachtiar. “Rata-rata delapan  jam atau sepertiga dari waktu yang ada, penduduk Indonesia menggunakan fasilitas internet.

 

Meskipun demikian, transformasi metode riset digital di Indonesia, masih menemui beberapa kendala, diantaranya adalah reluktansi para peneliti sendiri yang beranggapan bahwa riset sosial humaniora harus berfokus pada interaksi langsung dengan subyek penelitiannya dengan memenuhi kaidah ilmiah penelitian”, katanya.  Sementara, sebagian beranggapan bahwa metode riset digital merupakan ranah riset untuk bidang Teknologi Informasi.

 

Selain hal itu, basis infrastruktur riset digital di Indonesia juga belum kuat. Dalam hal ini infrastruktur pendukung seperti kestabilan jaringan internet, keterbatasan hardware untuk penggunaan instrumen digital, hingga software yang berbiaya tinggi. Tentu saja hal-hal diatas dapat dijembatani dengan peningkatan soft skills para peneliti, penyediaan infrastruktur internet yang memadai, serta hal penting lainnya terkait dengan masalah etika riset digital dalam penelitian yang mesti terformalkan dalam Komite klirens etik”, kata Bachtiar.

 

Sebagai informasi, Kedeputian IPSK LIPI telah melakukan implementasi metode digital dalam riset sosial humaniora, adapun tahapan yang telah diimplementasikan diantaranya: Sosialisasi dan review, desain penguatan skills metode digital, workshop metode digital secara daring bekerjasama dengan Pusbindiklat LIPI, pengembangan software metode digital, review dan penguatan, serta pengadopsian kriteria metode digital oleh Komite Klirens Etik (sys/ed:mtr)

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Konsep Proper Governance yang dipaparkan oleh Prof. Syarif Hidayat dalam The 5th TKW Lecture Series

Konsep Proper Governance yang dipaparkan oleh Prof. Syarif Hidayat dalam "Webinar The 5th Thee Kian Wie Lecture Series: "Kebijakan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan: Strategi Pemulihan Pasca Pandemi", Hosted by Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI pada tanggal 26 Agustus 2020.

Presentasi beliau dapat dilihat di link berikut: 

https://www.youtube.com/watch?v=QwHrKnXec-Y&feature=youtu.be

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Webinar The 5th Thee Kian Wie Lecture Series: "Kebijakan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan: Strategi Pemulihan Pasca Pandemi", Hosted by Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI

Kondisi pandemi yang berdampak serius terhadap kondisi kesehatan dan juga ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia menghadirkan kebutuhan akan langkah-langkah pemulihan yang tepat, cepat, dan dapat menyentuh seluruh kalangan. Di sisi lain, kejadian pandemi ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk kebijakan yang lebih berkelanjutan. Untuk itu, Thee Kian Wie Lecture Series mengangkat tema “Kebijakan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan: Strategi Pemulihan Pasca Pandemi”. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sendiri telah menjadi cita-cita Alm. Dr. Thee Kian Wie semasa hidupnya.

 

Dalam seminar ini, Prof. Bambang Brodjonegoro, Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, bertindak sebagai keynote speaker. Beliau menyampaikan bahwa pembatasan mobilitas penduduk selama penanganan COVID-19 membuat ruang gerak ekonomi menjadi tidak optimal, sehingga terjadi penurunan penawaran dan permintaan barang dan jasa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini telah terkontraksi sebesar -5,32%.

 

Demikian halnya dengan ketimpangan, rasio gini  di Maret 2020 sebesar 0,381 atau lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi September 2019 (0,380). “Untuk menjaga agar ekonomi tidak terkontraksi lebih dalam, dukungan pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan paling rendah dan rentan harus menjadi salah satu fokus utama,” jelas Menteri Bambang.

 

Menteri Bambang menyebut bahwa dalam konteks pandemi, diperlukan upaya memperkuat inklusivitas pembangunan. Arah kebijakan pemerintah pun akan diutamakan untuk menjaga agar konsumsi masyarakat tidak terganggu terlalu dalam dan jangka panjang. “Insentif, subsidi, bantuan yang tepat sasaran menjadi kunci menjaga inklusifitas dari pembangunan,” jelasnya.


Kemudian dalam sesi diskusi panel, P2E LIPI mengundang Prof. Emil Salim yang juga merupakan sahabat Thee Kian Wie (alm.), Prof. Daniel Murdiyarso (Institut Pertanian Bogor), Prof. Syarif Hidayat (P2E LIPI), Ir. Hariyadi B. Sukamdani (Ketua APINDO), dan Dr. Agus Eko Nugroho (P2E LIPI).

 

Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho mengungkapkan bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan adanya peningkatan pengangguran dan kemiskinan serta penurunan kesejahteraan masyarakat khususnya di sektor UMKM dan rumah tangga.

 

Terkait dampak pandemi COVID19 terhadap perekonomian, khususnya perekonomian UMKM dan rumah tangga, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI telah melakukan survei kajian cepat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi UMKM dan rumah tangga terdampak COVID-19 dan persiapan pembangkitan ekonomi. Survei kajian cepat dampak pandemi COVID-19 pada UMKM telah dilakukan pada 1 hingga 20 Mei 2020 dan kajian cepat dampak pada sektor rumah tangga pada 10 – 31 Juli 2020.

 

Agus menekankan bahwa inti kebijakan pemulihan ekonomi berbasis inklusifitas harus memprioritaskan ekonomi domestik seperti UMKM dan rumah tangga sebagai bagian dari dimensi inklusifitas itu sendiri.

“Perlindungan UMKM dan rumah tangga yang terdampak berat merupakan langkah fundamental pemulihan ekonomi,” ujar Agus.

 

Profesor Riset Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Sarip Hidayat menambahkan pemulihan ekonomi pembangunan pasca pandemi tidak akan dapat dipisahkan dari peran masyarakat. “Dalam pemulihan pasca pandemi, sudah dapat dipastikan kapasitas negara terbatas. Untuk itu, peran masyarakat ekonomi dan sipil menjadi penting, tidak dapat ditawar harus terlibat,” kata Sarip (iz/ed: fz)

 

Sumber: Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Media Briefing "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Rumah Tangga: Mitigasi dan Pemulihan"

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI mengadakan kegiatan media briefing berjudul Pemaparan Hasil Survei "Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Rumah Tangga" pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020.


Survei yang dilaksanakan oleh P2Ekonomi LIPI pada periode 10-31 Juli 2020 ini diikuti oleh lebih dari 1500 rumah tangga yg tersebar di seluruh Indonesia. Hasil survey menunjukkan sejauh mana pandemi berdampak terhadap kondisi keuangan bahkan perubahan perilaku konsumsi RT hingga ekspektasi di masa depan.


Bahan pemaparan hasil survey dapat didownload di link berikut:

https://s.id/P2E-LIPIBriefingFile


Salam,

Tim P2E LIPI

 

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Prof. Syarif Hidayat, Peneliti P2E LIPI, Menjadi Pembicara dalam Webinar ”New Normal dan Urgensi Otonomi Daerah"

Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS), and School of Graduate Studies IPB University, Humbly Present The 9th Transdisciplinary Tea Talk:

”New Normal dan Urgensi Otonomi Daerah"

.

Speaker:

Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA (Institut Otonomi Daerah)

Speaker:

Prof. Dr. Syarif Hidayat (Pusat Penelitian Ekonomi (P2E)-LIPI & Fellow of CTSS )

.

Moderator:

Dr. Rilus A. Kinseng (Lecturer at SKPM Department, FEMA IPB University

& Head of Knowledge Production Division CTSS IPB University)



On August 19, 2020 02.00 – 04.00 P.M. With Zoom Meeting.

 

The discussion is open for public (student, lecturer, NGO, government, researcher and etc) ,

Free Registration, What do you get from this activity? E-Certificate Knowledge Exchange, and Network.

 

Click this link for registration : ipb.link/ttt9th   

Website link http://ctss.ipb.ac.id/meeting/discussion/   

Limited only for 100 participants in Zoom. Participants can also access through CTSS's You Tube


Participant have to send confirmation to

Whatsapp No.082122425017

format:TTT9_Name

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Prof. Dr. Carunia Firdausy, Peneliti P2E LIPI, Menjadi Pembicara dalam Webinar

UU 11/2019 menjadi embrio kelahiran Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN) yang melekat di Kementerian Riset dan Teknologi, tetapi bentuk badannya belum juga muncul sampai saat ini, menimbulkan kegalauan para pejabat struktural maupun fungsional di lembaga litbangjirap di kementerian/lembaga.

Para peneliti yang bernaung di balitbangda pun galau dengan nasib mereka apakah pemerintah daerah juga perlu menyiapkan badan riset dan inovasi daerah (BRIDa)? Kedua topik BRIN & BRIDa ini dibahas tuntas di Week-end IABIE Dialog (WeID)#1 Sabtu 08/8 jam 8 malam.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Survey Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

P2 Ekonomi LIPI mengundang Bapak/Ibu/rekan untuk berpartisipasi pada survei online "Dampak COVID-19 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM)". Survei ini merupakan bagian dari konsorsium riset yang dibentuk oleh Kemenristek/BRIN bersama dengan Kedeputian IPSK LIPI.

Tujuan utama survei ini adalah untuk mengkaji dampak COVID-19 terhadap kinerja LKM, menganalisis kebijakan mitigasi yang telah digulirkan oleh pemerintah dan menyusun strategi yang dibutuhkan agar LKM memiliki daya tahan dalam menghadapi krisis (resilient). Hasil survei ini akan kami sampaikan kepada pemangku kepentingan sebagai salah satu dasar dalam pembuatan kebijakan, antara lain: Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Kordinator Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kami menyadari pandemi ini menjadi ujian yang cukup berat bagi masyarakat Indonesia, untuk itu kami sangat menghargai partisipasi Bapak/ibu/rekan dalam mengisi survei ini. Atas dukungan Bapak/Ibu/rekan kami ucapan terima kasih.

Salam hormat kami,
Tim Peneliti

Link survei: https://www.surveymonkey.com/r/covidLKM


Selengkapnya...
Standard Post with Image

Webinar "Penanganan Dampak Covid-19 terhadap Pelaku UMKM di Jawa Tengah" Kerja Sama Antara P2E LIPI dan Bappeda JaTeng

Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) kembali mengadakan Webinar dengan judul "Penanganan Dampak Covid-19 terhadap Pelaku UMKM di Jawa Tengah". Webinar ini merupakan hasil kerja sama antara P2E LIPI bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bappeda JaTeng). Acara tersebut diselenggarakan pada hari Senin, 27 Juli 2020 pukul 09.00-13.00 melalui aplikasi Zoom.

Kepala Bidang Riset dan Pengembangan Bappeda Jateng, Triyuni Atmojo menyambut dan membuka acara ini mewakili Kepala Bappeda Jateng. Ada lima pembicara yang hadir dalam acara ini: Agus Eko Nugroho (Kepala P2E LIPI), Soekawardojo (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah), Erna Rahmawati (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah), Izza Mafrurah (Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret), dan Bernardus Arwin (Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Tengah).


Selengkapnya...
Standard Post with Image

Survei Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Ekonomi Rumah Tangga

Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) mengundang Bapak/Ibu/rekan untuk berpartisipasi pada survei online "Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Rumah Tangga". Survei ini merupakan bagian dari konsorsium riset yang dibentuk oleh Kemenristek/BRIN bersama dengan Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI dan hasilnya disampaikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Kami menyadari pandemi ini menjadi ujian yang cukup berat bagi masyarakat Indonesia, untuk itu mohon kesediaannya mengisi dan menyebarkan survei berikut. Semoga langkah kecil kita dapat memberi manfaat bagi banyak orang. 


Salam hormat kami,

Tim Peneliti


Link survei: https://www.surveymonkey.com/r/surveyekonomilipi

Batas akhir: 31 Juli 2020, pukul 24.00 WIB

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Peneliti P2E LIPI, Nika Pranata, Menjadi Pembicara dalam International Webinar Mengenai Digitalisasi Keuangan dan Perdagangan untuk UMKM

World Trade Center Mumbai dan WTC Binh Duong New City, Vietnam menyelenggarakan International Webinar dengan judul 'Leveraging on MSME strength to become Global Manufacturing Hub: Access to Finance and Digital Transformation' pada hari Jumat, 10 Juli 2020. Bagian ketiga dari seri webinar ini berfokus pada isu tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM (Micro, Small, and Medium Enterprises/MSME), khususnya tentang bagaimana membantu UMKM untuk menjadi bagian dari Global Supply Chains melalui ketersediaan keuangan dan dampak dari transformasi digital untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI), Nika Pranata, menjadi salah satu pembicara dalam webinar tersebut dengan materi berjudul "Digitalization of Finance and Trade for MSMEs: Indonesia Perspective". Nika mengangkat penelitian mengenai digitalisasi lembaga keuangan dan digitalisasi perdagangan dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan bersama dengan P2E LIPI.

Dalam paparannya, Nika menekankan pentingnya memanfaatkan perkembangan financial technology sebagai akses pembiayaan untuk UMKM. Pembayaran digital disebut lebih inklusif seperti dalam studi kasus di Nusa Tenggara Barat dan e-wallet dari negara lain dapat memberikan manfaat bagi sektor pariwisata seperti dalam kasus di Bali. Lebih lanjut, Nika juga menunjukkan bahwa perkembangan e-commerce juga dapat dimanfaatkan oleh UMKM. E-commerce dapat memudahkan orang untuk berdagang dari dan ke luar negeri.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Modal Sosial, Faktor Utama Pembangunan Ekosistem Desa Kreatif

Menyikapi persaingan global dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks, pembangunan desa merupakan komponen yang  penting untuk  meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. “Daya saing yang berdimensi kemasyarakatan dan lokal serta inklusifitas pembangunan nasional akan lebih efektif apabila berangkat dari desa,” ujar Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Agus Eko Nugroho dalam webinar “Desa Global Menyikapi Persaingan Global dan Transformasi Baru: Telaah Kebijakan, Pembaharuan dan Berbagi Pengalaman Menyambut Era New Normal” pada Kamis (2/7).

 

Menurut Agus, dalam perjalanan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kesenjangan pembangunan ekonomi pedesaan dan perkotaan masih tinggi. Akses terhadap sarana dan prasarana dasar seperti sanitasi, energi, dan pendidikan antara pedesaan dan perkotaan memang semakin berimbang. Namun, pembangunan ekonomi jangka panjang  masih menyisakan masalah kemiskinan di masyarakat pedesaan. “Pedesaan menjadi tumpuan penting dalam reproduksi dan akumulasi nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja, tetapi menghadapi stagnasi produktivitas secara permanen,” terang Agus.

 

Agus menjabarkan karakteristik perekonomian kota yang heterogen serta memiliki mobilitas sosial yang tinggi dan dinamik menyebabkan tingkat produktivitas ekonomi perkotaan menjadi lebih tinggi. “Sektor industri, keuangan dan perdagangan terpusat di perkotaan, sehingga desa pun akan relatif menurun produktifitasnya jika dibanding sektor lain”, katanya. Dirinya juga menyebutkan kondisi tersebut implikasinya akan berpengaruh pada daya saing pedesaan.

 

Upaya yang di lakukan dengan cara pengembangan ekosistem kreatif di desa  dapat menjadi salah satu  upaya untuk meningkatkan daya saing pedesaan.”Dalam pengembangan ekosistem kreatif di pedesaan, diperlukan empat modal penting, yaitu: finansial; sosial;  sumber daya manusia; dan ekologi”, ungkap Agus.  Selanjutnya dirinya mengatakan, salah satu modal penting dalam pengembangan ekosistem kreatif adalah faktor sosial yang meliputi sumber daya alam dan budaya lokal yang merupakan kunci utama proses reproduksi kreativitas.

 

“Kreativitas kolektif seperti budaya dan adat-istiadat harus dimaknai sebagai proses reproduksi modal sosial yang bersifat sirkular, kausalitas dan kumulatif dalam suatu ekosistem yaitu desa kreatif,” ujar Agus. Kemudian, dirinya mengatakan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk membangun pedesaan kreatif antara lain: (1). Peningkatan pemahaman dan identifikasi determinan utama; (2). Bekerjanya ekosistem kreatif dalam komunitas pedesaan; (3) Kolaboratif antar stakeholder dalam pengembangan model/strategi pengembangan ekosistem desa kreatif; (4). Benchmarking best practice, uji implementasi, dan penyempurnaan model/strategi pengembangan ekosistem desa kreatif; (5). Memperluas skala pengembangan.

“Pengembangan ekosistem desa kreatif memerlukan pendekatan kolaboratif multi-stakeholder yaitu pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat. Keempat faktor  inilah yang saling berinterakasi dan menjadi penentu penting pada proses pengembangan ekosistem kreativitas,” tutup Eko. (iz/ed.mtr)

Selengkapnya...
Standard Post with Image

DAMPAK PENDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA UMKM: MITIGASI DAN PEMULIHAN

Di Indonesia, salah satu sektor yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 adalah sektor Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Padahal UMKM menjadi salah satu sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia sebagai mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia. 

Untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM Indonesia, Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) menyelenggarakan sebuah penelitian dengan melakukan survei secara online kepada 679 UMKM di 24 provinsi selama 1-20 Mei 2020. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam kepada beberapa UMKM tersebut.

Dalam webinar yang diselenggarakan pada Selasa, 30 Juni 2020, Kepala P2E LIPI, Dr. Agus Eko Nugroho memaparkan hasil dari penelitian ini. Webinar ini juga menghadirkan pembicara lainnya, yaitu: Dr. Syahnan Palipi, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) serta tiga pelaku UMKM: Gemi Miranti dari Jakarta, Supriyono dari Jawa Tengah, dan Titik Wahyuni dari Jawa Tengah.

Webinar ini dibuka oleh Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Prof. Tri Nuke Pudjiastuti dan dimoderasi oleh Dr. Trina Fizzanty.

Dalam paparannya, Bapak Agus mengatakan bahwa mayoritas UMKM mengalami penurunan keuntungan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di semua skala usaha. Mereka semua mengalami kerentanan dan kemungkinan hanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang tidak panjang akibat adanya potensi risiko seperti kredit macet dan PHK yang akan meningkat.

Bapak Agus juga memaparkan bahwa prasyarat pemulihan UMKM adalah tetap memberlakukan pembatasan sosial serta protokol kesehatan, melakukan sosialisasi protokol kesehatan, membatasi aktivitas kerumunan, memenuhi ketersediaan PCR dan swab, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana rawat inap, dan fleksibilitas penerapan PSBB berdasarkan skala regional.

Sementara, Bapak Syahnan menekankan pada pentingnya pemberian fasilitas kepada UMKM yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga fasilitas kemudahan dan pendampingan dalam hal seperti sertifikasi halal, BPOM, dan pemasaran. Mereka juga berharap akan adanya edukasi kepada UMKM khusususnya dalam hal teknologi informasi dan literasi keuangan.

Pelaku UMKM seperti Ibu Gemi yang menjual berbagai macam kue menceritakan bahwa dalam menghadapi pandemi COVID-19, beliau mempertimbangkan tenaga kerja karena tidak berani meminta orang datang ke rumahnya untuk bekerja. Ibu Gemi harus membatasi varian pesanan untuk mengantisipasi hal ini.

Bapak Supriyono yang menjadi pengusaha di bidang jasa pendidikan juga terpengaruh pandemi COVID-19 karena tidak ada siswa yang belajar di sekolah, tidak ada ujian, dan tidak ada lomba sehingga motivasi anak untuk ikut bimbingan belajar menurun. Beliau mengantisipasinya dengan mengunjungi anak-anak satu per satu secara terjadwal.

Terakhir, Ibu Titik, seorang pengusaha kerupuk kulit ikan nila, mengeluhkan banyaknya toko oleh-oleh yang tutup. Beliau juga mengalami kesulitan menerima bahan baku karena banyak pabrik yang tutup. Untuk mengantisipasinya, beliau harus menjual mobil dan membeli mini container lalu membuka usaha makanan frozen food di halaman rumah dengan menyediakan wifi. 

Materi seminar ini dapat dilihat di link berikut https://s.id/MateriPemulihanUMKM

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Forum Kajian Pembangunan Hosted by Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI: Basic Income, Nature and Climate

The basic income (or sometimes called universal basic income) concept is when the government provides an unconditional, periodic payment to individual citizens. The Basic income (BI) concept has been discussed in the context of the environment, such as in the context of emission reduction. Ni Made Rahayu Maitri, Fatiya Rumi Humaira, and Sonny Mumbunan from the Basic Income Lab of Research Center of Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI) conducted a study to review environmental contexts or issues that can be linked to BI. They presented their preliminary findings on the FKP Webinar on Thursday, 30 April 2020.

Of several critical issues linking BI and the environment, there are two issues discussed in the presentation. First, the study identified the conditionality dimensions for environment-related BI. Although BI is typically given universally and unconditionally, the study noted that in the environmental context, conditionality might be needed, for example to ensure that externality is internalized. To evaluate the conditionality dimensions, the researchers constructed a framework to map existing environmental BI schemes. As an example, a BI scheme called Forest Carbon Dividend in Papua is mapped as unconditional BI as it’s given to all individuals with implicit conditionality and low enforcement.

Secondly, study addressed how BI might play a role in decoupling economic growth and environmental degradation. The researchers classified four economic growth scenarios (green growth, post-growth, no growth, and de-growth) and explored the role of BI plays in each of the scenarios.

Conceptually, BI has been in the periphery of development policy discussions. However, COVID-19 pandemic has resulted in people being unable to work and earn a living, and the provision of cash transfers have become one of the safety nets provided to help people survive during and after the pandemic. Therefore, there is now an increase in interest in the BI concept. How does the BI concept compare with the cash transfer policy?  Further, how should BI be funded? These were discussed during the Q&A session on the Webinar.

Speaker: Ni Made Rahayu maitri, Fatiya Rumi Humaira, Sonny Mumbunan

Host: Pusat Penelitian Ekonomi – LIPI

Date and Venue: 30 April 2020, Zoom Meeting

More information: https://www.fkpindonesia.org

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Forum Kajian Pembangunan Hosted by Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI: The Role of Agricultural Insurance for Small Farmer Protection and Small-scale Farming Sustainability

Indonesia sets high rice production targets to achieve food self-sufficiency. However, paddy farmers face a high risk of uncertainty and loss of production due to disasters and attacks from pests driven by climate change. To protect farmers, particularly the small ones, from the risks, the government implemented the Rice Farming Insurance (AUTP) program since 2012. Although the program is important, its sustainability is questioned as it has only reached around half of the targeted 3 million participating farmers. A study was then conducted in Jambi and West Java to evaluate and find ways to improve the program. Deny Hidayati (Centre for Population Research LIPI) presented the results of the study at a live FKP Webinar on Thursday, 23 April 2020.

The study provided a broad description of the regulatory framework now facing the AUTP and identified four key strategies to improve the program: (1) management of AUTP, (2) socialization of AUTP, (3) insurance membership, (4) insurance claim process. To improve the management of AUTP, the program requires a better regulatory framework to improve the program. To increase the socialization of AUTP, the program needs to develop better outreach guidelines and involve more of its stakeholders. To increase the number of its participants, AUTP needs to evaluate the requirements and incentives for farmers to join the program. Lastly, to improve the insurance claim process, a better procedure backed with a team of higher capacity needs to be released. The full study report can be accessed through the following link.

During the Q&A session, webinar attendees from Kalimantan and Aceh confirmed the low level of interest amongst farmers to enroll in the AUTP, citing low willingness to pay for the insurance cost. Additionally, interests for purchasing the insurance come mostly from farmers in the region where frequent crop failure occur due to endemic pests (and therefore requiring frequent sizable insurance pay out). Farmers in regions were crop failures rarely occur are not interested in purchasing the insurance. This situation is problematic given that if only high risk farmers enroll in the program, the program cost will be prohibitive. Webinar participants from Jasindo (the state-owned company assigned with managing the insurance) also described fraud by farmers, where they initiated crop planting, then let the crop fail and claim insurance.

Speaker: Deny Hidayati

Host: Pusat Penelitian Ekonomi – LIPI

Date and Venue: 23 April 2020, Zoom Meeting

More information: https://www.fkpindonesia.org

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Forum Kajian Pembangunan Hosted by Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI: The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia

The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is expected to infect millions of people all over the world. The economic impact is expected to be large and can lead to a global recession. Millions of people will be pushed into poverty. In his presentation, he estimated the impact of COVID-19 on poverty in Indonesia.
One projection puts 1.2 million people in the country would eventually be infected. The economic impact is also expected to be severe. Compared to the baseline projection of 5 percent economic growth in 2020, various studies estimate that COVID-19 would reduce Indonesia’s economic growth to between 1 and 4 percent.


He found that under the mildest COVID-19 impact on economic growth, the poverty rate will increase from 9.2 percent in September 2019 to 9.7 percent by the end of 2020. This implies that 1.3 million more people will be pushed into poverty. Under the most severe projection, the poverty rate will increase to 12.4 percent, implying 8.5 million more people will become poor. The latter means that Indonesia’s progress in reducing poverty over the last decade would be wiped out. The implication of this is that Indonesia needs to expand its social protection programs to assists the new poor in addition to the existing poor.


Speaker: Dr. Asep Suryahadi (The SMERU Research Institute)
Host: Pusat Penelitian Ekonomi - LIPI
Date and Venue: 21 April 2020, Zoom Meeting
More information: https://www.fkpindonesia.org

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Forum Kajian Pembangunan Hosted by Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI: Energy Poverty under the Jokowi Presidency: Performance, Policies and Challenges

The presentation aimed to investigate the state of energy poverty in Indonesia. His study has three objectives:

(i) to evaluate the condition of energy poverty in Indonesia during the Joko Widodo Presidency;
(ii) to investigate existing energy policies that affect energy poverty alleviation;
(iii) and to propose further actions. We focused on two dimensions of energy poverty such as electricity access and clean energy for cooking.

In terms of definition of energy poverty, Indonesia does not have a consensus on the standard of electricity access. The electrification ratio that is planned to reach 100% this year, may not reflect the true condition. Similarly, a high number on rural electrification ratio, does not a means equal electricity access. Although clean energy for cooking has improved significantly since 2007, Indonesia has been trapped into energy subsidy for 3 Kg LPG. This may reduce resources to alleviate ‘double energy poor’.

Although, problem on clean energy for cooking is more severe that electricity access, the percentage of villages without access on electricity have lower index of development and index of rural geographic difficulty. Thus, implies that providing infrastructure for improving electricity access will have better outcome on the rural development index.

He proposed some policy recommendations, including:

  • Indonesia need consistent policy to alleviate energy poverty in terms of absolute and relative
  • Better access on energy needs to have better quality and environmentally friendly
  • Energy access can enhance more productive economic activity and for better education and health
  • Village fund needs to be allocate for better access on energy
  • PLN needs to work with village government to provide more equal electricity access
  • Transforming electricity access from temporary used do permanent used need to be a top priority
  • Government needs to re-thinking energy subsidy policy and energy subsidy needs to be provided to poor energy family’ or the dual energy poor family

Speaker: Dr. Maxensius Tri Sambodo (Pusat Penelitian Ekonomi - LIPI)
Host: Pusat Penelitian Ekonomi - LIPI
Date and Venue: 16 April 2020, Zoom Meeting
More information: http://www.fkpindonesia.org/


Selengkapnya...