Berita

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI
Standard Post with Image

Upgrading Peneliti: Pelatihan Pengolahan Data Susenas

Sebagai peneliti, data merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian. Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI mengadakan pelatihan pengolahan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional di Hotel Akmani Jakarta Pusat pada 1-2 September 2019. Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho. Peserta pelatihan internal ini dihadiri oleh sekitar 15 peneliti muda dan 2 peneliti dari SMERU sebagai mentornya. Pelatihan pengolahan data tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peneliti muda untuk mengolah data mikro seperti data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, dan data sejenis. 

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Pelatihan Academic Writing untuk Mendorong Publikasi Internasional

Dalam rangka mengejar publikasi internasional, Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI menyelenggarakan pelatihan penulisan ilmiah dalam bahasa Inggris (Academic Writing) pada 21-23 Agustus 2019 yang bekerja sama dengan IALF. Bertempat di Plaza Kuningan, pelatihan tersebut dihadiri oleh sekitar 15 peneliti P2E Ekonomi utamanya penelti utama dan madya. Peneliti diberikan bekal dalam menulis karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris yang baik. Diharapkan pelatihan tersebut dapat mendorong jumlah publikasi internasional peneliti P2E LIPI.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Best Paper IDF 2019: Nika Pranata Dorong Pembatasan Impor Individu dan Pembentukan Desa E-commerce

Hanya dengan sentuhan jari di smartphone, setiap individu kini bisa mengimpor barang dari luar negeri melalui platform e-commerce. Dalam survei yang dilakukan peraih Best Paper di Indonesia Development Forum (IDF) 2019, Nika Pranata  menemukan sebanyak 87,8 persen responden menyadari kemudahan impor tersebut. Bahkan, 45,96 persen responden menyatakan pernah mengimpor secara individu.

“Berbelanja langsung ke luar negeri itu berpotensi menggerus pangsa pasar penjual online kita,” kata Nika, Peneliti Ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Lewat penelitian yang berjudul “How Should Government Promote Competitiveness of Indonesia's Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Borderless Trade Era?” , Nika menerima penghargaan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Penelitian Nika terkait Sub-Tema 5, Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing Global.

Nika merupakan lulusan program Master of Economics and Public Policy dari National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Jepang dan program magister Ekonomi Terapan dari Universitas Padjajaran. Pada 2018, ia menerima penghargaan Best Paper Winner dalam Indonesia Development Forum 2018. Ia telah mempublikasikan berbagai karya tulis ilmiah dan naskah kebijakan serta mempresentasikannya di berbagai forum internasional dan nasional.

Dalam presentasi  IDF 2019 pada 23 Juli, Nika menjelaskan hasil survei pembelanja dari 34 provinsi.  Sebanyak 45,96 persen responden yang mengaku pernah mengimpor barang secara individu, mereka membeli melalui platform e-commerce dari Tiongkok dan Amerika Serikat yaitu Alibaba 55 persen, AliExpress 49,1 persen, Amazon 46,3 persen, dan eBay 36,36 persen.  Pasar global lain tempat mereka berbelanja adalah Rakuten 17,6 persen, Taobao 16,7 persen, Gearbest 15,8 persen, Banggood 12,4 persen, dan beberapa pasar luar negeri lainnya sebesar 3,9 persen.

“Alasan mereka membeli dari luar negeri, produk yang mereka beli tidak tersedia atau sangat terbatas di Indonesia dan harga produk di pasar luar negeri lebih murah,” tambah Nika.

Menurut Nika, para pelaku e-commerce lokal juga menyadari kondisi persaingan pasar impor ini. Produk yang pembeli impor sebagian besar adalah aksesoris, perangkat elektronik, fesyen, dan produk kecantikan

“Tentu saja, situasi ini akan membuat persaingan antara penjual nasional dan penjual global semakin sengit yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka dalam e-commerce,” lanjut Nika.

 

Menjaga Kejayaan UMKM di Era E-commerce

Nika menyatakan kehadiran e-commerce  tetap penting bagi kelangsungan hidup UMKM. Menurut Nika, perlu kebijakan-kebijakan yang bisa mengoptimalkan e-commerce untuk keberlangsungan UMKM di Indonesia. Dalam penelitiannya, Nika menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait perlindungan domestik dan peningkatan daya saing lokal.

“Saat ini, peluang masih lebih besar. Namun tidak menutup kemungkinan nanti di masa mendatang, dengan tren impor individu makin meningkat, ke depan jadi potensi ancaman bagi penjual online kita,” katanya.

Untuk perlindungan domestik, poin utamanya memberi batasan impor untuk individu  karena selama ini belum dibatasi. Satu-satunya penghalang adalah ambang batas 75 Dollar Amerika sebagai nilai maksimum yang memenuhi syarat untuk tanpa biaya pajak impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan kebijakan itu, selama individu mau dan mampu membayar pajak impor dan PPN, mereka dapat mengimpor sebanyak yang mereka inginkan.

 

“Itu beda kondisinya dengan di luar negeri, di Tiongkok mereka membatasi individu untuk melakukan impor. Padahal mereka sudah sangat ekspansif dalam mengekpor, tapi mereka bisa memproteksi produk lokal dengan batasan impor oleh individu,” jelasnya.

Nika menyontohkan, kebijakan batas sekali impor maksimal Rp10 juta dan dalam satu tahun tidak boleh melebihi total Rp50 juta. Proses pembuatan aturan pembatasan memang harus melalui langkah yang panjang karena terkait prinsip-prinsip perdagangan bebas di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

“Tapi, itu satu hal yang kita bisa perjuangkan. Kalau negara lain bisa, kita juga bisa,” tegas Nika. 

Sementara itu, terkait peningkatan daya saing dalam negeri, Nika merekomendasikan upaya untuk mengutamakan produk yang memiliki keunggulan komparatif di pasar e-commerce, misalnya produk agro dan makanan. Sebab untuk bersaing dalam produksi fesyen, elektronik, dan aksesoris, akan sulit dilakukan dalam jangka pendek. 

“Pemerintah harus mempromosikan atau membangun pasar skala nasional untuk produk pertanian, mengingat saat ini platform e-commerce untuk mereka adalah produk kecil dan tersebar seperti Tanihub, Limakilo, Aruna, dan lain-lain,” tambahnya.

Selain itu, karena 90 persen pembelanja dan penjual online berasal dari generasi milenial dan pascamilenial, itu berarti bahwa orang yang berusia lebih dari 37 tahun kebanyakan tidak berbelanja online.

“Mungkin juga sulit untuk langsung mengundang mereka ke belanja online,” kata Nika.

Terkait penetrasi belanja online, pemerintah harus mempromosikan pendekatan Online to Offline (O2O), khususnya untuk produk pertanian dan yang mudah rusak. Di Tiongkok, Alibaba dan JD mendirikan gerai ritel di seluruh negara yang menjual kesegaran kualitas produk pertanian dengan nama Hema dan 7Fresh.

“Toko-toko eceran itu terhubung secara digital ke platform online. Mereka hanya perlu memindai produk kode QR untuk membayar, maka produk akan dikirim dalam 30 menit,” lanjut Nika. 

Membangun Desa e-Commerce

Indonesia perlu belajar dari Tiongkok dalam mempercepat pengembangan pasar pedesaan, mengurangi kemiskinan, dan menyediakan kesempatan kerja. Langkah bisa dimulai dengan mendirikan dan mempromosikan program serupa Taobao Village, desa yang terkait dengan program Rural Taobao dari perusahaan e-commerce raksaksa Tiongkok, Alibaba Group.

 

“Kalau di sana, inisiasinya datang dari marketplace, lalu mereka mengharuskan pemerintah lokal atau pusat untuk berkomitmen dari sisi perbaikan infrastruktur. Kalau di Indonesia, inisiatif sebaiknya dari pemerintah,” tambah Nika.

Pemerintah, menurut Nika, bisa berkolaborasi dengan platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee,  dan melibatkan pemerintah daerah.

“Platform dapat bertindak sebagai fasilitator untuk meningkatkan kemampuan penduduk desa sehingga mereka dapat menjalankan toko online serta membantu memasarkan produk mereka di platform,” lanjutnya.

Untuk pemerintah pusat dan daerah, mereka harus memastikan infrastruktur dan ekosistem yang lebih baik, seperti meningkatkan jangkauan dan kualitas internet, meningkatkan infrastruktur dan jaringan logistik, serta menyediakan ekosistem dan kebijakan yang mendukung, seperti kemudahan bisnis dan proses perizinan.

“Skema seperti ini (di Tiongkok) terbukti bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi  pedesaan,”  tutupnya.

Nika mempresentasi hasil penelitiannya pada Sesi Imagine, Developing Globally Competitive Micro, Small and Medium Enterprises di IDF 2019.  Nika berharap, kajian menjadi masukan di IDF 2019 yang bertema “Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerjaan Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif ”.

“Mungkin bisa dibawa ke Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),” tutupnya.

Selamat untuk Nika sebagai pemenang Best Paper IDF 2019!

 

Sumber : https://indonesiadevelopmentforum.com/2019/article/15143-best-paper-idf-2019-nika-pranata-dorong-pembatasan-impor-individu-dan-pembentukan-desa-e-commerce

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Nika Pranata : Enabling Factors pada Kolaborasi N-Helix di Era Revolusi Industri 4.0

Rabu, 31 Juli 2019 Nika Pranata peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI hadir sebagai penanggap utama dalam Seminar Nasional LEMHANAS RI dengan tema  “Sinergi Dan Kolaborasi n-Helix Di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Kesejahteraan Bangsa”. Hadir juga dalam acara tersebut Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika , Jumain Appe Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, William Tanuwijaya CEO Tokopedia, Jonathan L Parapak Rektor Universitas Pelita Harapan, Paulus Bambang Direktur PT Astra Internasional  TBK sebagai pembicara. Maksud dari seminar tersebut adalah untuk mengidentifikasi rumusan masalah tentang mewujudkan kebijakan Pemerintah yang mendukung sinergi dan kolaborasi n-helix di era Revolusi Industri 4.0 untuk kesejahteraan bangsa. Nika Pranata sebagai penanggap utama membahas terkait "Enabling Factors pada Kolaborasi N-Helix di Era Revolusi Industri 4.0". Kegiatan dihadiri oleh sekitar 120 peserta dari berbagai perwakilan baik pemerintah dan akademisi.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

P2E LIPI Mengirimkan 6 Peneliti untuk 15th IRSA International Conference di Aceh

Aceh, 22-23 Juli 2019, Universitas Syah Kuala menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Internasional Indonesian Regional Science Association (IRSA) ke-15. Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI mengirimkan 6 penelitinya untuk menampilkan hasil penelitian masing-masing individu atau tim. IRSA adalah asosiasi profesi ilmuwan sains wilayah di Indonesia yang telah aktif sejak akhir 90-an dan memulai kegiatan konferensi internasional tahunannya sejak tahun 2004. Peserta berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia. Sebagian bahkan datang dari luar negeri. Usulan presentasi peserta dari luar negeri datang dari Australia (13 orang), Jerman (3 orang), Jepang (4 orang), Malaysia (3 orang), Mexico (1 orang), Belanda (1 orang), Filipina (2 orang), Turki (1 orang), Inggris (1 orang), dan Amerika Serikat (6 orang). Untuk P2E LIPI diwakili oleh Esta Lestari, Yeni Septi, Achsanah Hidayatina, Erla Mychelisda, Felix Wisnu H, dan Alan Ray Farandy. Salah satunya Achsanah Hidayatina, menampilkan penelitiannya dengan judul 'Can cash transfers mitigate child labour? Evidence from Indonesia's cash transfer programme for poor students in Java'. Ia memaparkan bagaimana bantuan tunai bisa mengurangi pekerja anak-anak di Pulau Jawa.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Infografis dalam Diseminasi Penelitian

Pada 21 Mei 2019, Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI mengadakan pelatihan infografis dalam mendukung diseminasi penelitian. Pelatihan tersebut dibawakan oleh Balai Informasi Teknologi LIPI dan dihadiri oleh peneliti P2E LIPI. Para peserta pelatihan diberikan gambaran bagaimana membuat infografis dari hasil penelitiannya. Dengan infografis yang baik, maka peneliti relatif akan lebih mudah menyampaikan hasil penelitiannya kepada audiens.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Tandatangani Kerja Sama dengan KNKS

Presiden Joko Widodo pada Selasa (14/5) meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang akan memberikan pedoman bagi negara Indonesia selama lima tahun ke depan untuk dapat menjadi pelaku utama ekonomi syariah dunia. “Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Maka, pertumbuhan ekonomi nasional dan penyejahteraan umat harus dilakukan dengan salah satunya memajukan perekonomian syariah di dalam negeri,”ujar  Presiden Joko Widodo.

Melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu, pemerintah berupaya membangkitkan potensi ekonomi syariah nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di tingkat global.

Dalam mewujudkan pengembangan ekonomi syariah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melakukan kerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah (PDDI) dan Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.

“Kerja sama yang dilakukan dalam rangka saling memberikan manfaat khususnya dalam penelitian dan pengembangan ekonomi syariah nasional kepada masyarakat luas,” ujar Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko.  DIrinya menjelaskan, fokus kerjasama ini untuk mendukung kajian terkait penguatan ekonomi syariah, serta pengelolaan data.

Kerja sama LIPI dengan KNKS meliputi  pertukaran data ekonomi syariah untuk penelitian dan kerjasama pembentukan pusat data nasional terkait ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu juga akan dilakukan  joint research terkait penelitian ekonomi syariah sebagai bahan untuk masukan kebijakan pemerintah bidang keuangan syariah nasional. (hm/ed: fza)

Sumber berita: http://lipi.go.id/berita/dukung-pengembangan-ekonomi-syariah-lipi-tandatangani-kerja-sama-dengan-knks/21631

Sumber foto: http://lipi.go.id

Selengkapnya...
Standard Post with Image

4th Thee Kian Wie Lecture Series 2019:

Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dapat ditingkatkan dengan adanya kebijakan yang diterapkan melalui kajian yang menyeluruh dari berbagai elemen, seperti dari budaya dan politik. “Proses pembangunan pun tidak bisa cepat, Indonesia butuh melakukan pendekatan konstruktif  dari sejarah serta membutuhkan sinergi strategi ekonomi,” ujar Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014, Boediono dalam The 4th Thee Kian Wie Lecture Series 2019 yang diadakan oleh Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta pada Selasa (30/4).

Boediono menyebutkan, pendekatan konstruktif sejarah perlu untuk membentuk sikap yang apresiatif tidak hanya terhadap elemen ekonomi saja, tapi juga non-ekonomi. “Bila ditelusuri dari sejarah, negara-negara yang sukses dalam membangun ekonomi fokus terhadap tiga hal: pendidikan, birokrasi, dan infrastruktur,” tuturnya. Hal itu berdasarkan pengamatannya terhadap negara-negara Asia Timur yang berhasil dan sukses melakukan pembangunan secara menyeluruh seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Hongkong, China dan Vietnam.  

Keberhasilan ekonomi melalui, pendidikan, birokrasi, dan infrastruktur ini juga disampaikan oleh pakar ekonomi  Australian National University, Prof. Hal Hill. “Negara-negara menjalankan ketiga hal itu secara konsisten dan berkelanjutan. Indonesia bisa berhasil apabila belajar dan mencontoh dari negara tersebut,” ungkapnya. Menurutnya, kelompok negara ini memiliki strategi yang sama dengan Indonesia dari sektor penting seperti industri, pasar dan finansial.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox mengatakan, Asia Timur melakukan secara serius dan berkesinambungan yang akhirnya pembangunan ekonomi negara tersebut bermakna bagi semua sektor penting. “Begitu pula Indonesia untuk jangka waktu panjang bagaimana menyiapkan generasi baru yang  sesuai dengan rencana, bagaimana membangun negeri melalui  sumber daya manusia,” ujarnya.

Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho, menjelaskan kendala dan tantangan inklusivitas keuangan di Indonesia. ‘Pertama, perbankan sebagai pelaku dominan di pasar keuangan menghadapi problema kekakuan bisnis dan keterbatasan informasi dalam menyediakan kredit skala kecil kepada Usaha Kecil Menengah akibat peraturan yang rigid dari otoritas keuangan,” ujar Agus. Menurut Agus, operasional perbankan juga secara sosiologis jauh dari karakteristik UKM serta Rumah Tangga Miskin yang menuntut informalitas kemudahan dan kecepatan layanan.

Permasalahan kedua, lanjut Agus, adalah tingginya bunga kredit mikro oleh lembaga keuangan non-bank akibat besarnya biaya operasional dan keterbatasan likuiditas serta tidak berkembangnya sistem penjaminan di pasar kerdit mikro. “Sedangkan permasalahan berikutnya adalah dominansi perbankan dalam mobilitas tabungan dan distorsi pasar akibat intervensi subsidi bunga program kredit mikro pemerintah,” ungkapnya. Situasi ini, ujar Agus, menyebabkan kompetisi yang tidak adil  antara perbankan dan lembaga keuangan non-bank. “Di sisi lain, keterkaitan operasional baik pola channelling dan executing tidak berjalan baik antara keduanya,” terangnya.

Thee Kian Wie Lecture Series merupakan sebagai bentuk tanggungjawab keilmuan Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Juga sebagai bentuk penghargaan sekaligus mengenang jasa-jasa peneliti senior mendiang Thee Kian Wie yang wafat pada 8 Februari 2014 lalu, dengan warisan luar biasa baik untuk kemajuan ilmu pengetahuan sosial dan kebijakan ekonomi di Indonesia. (mtr, drs/ed: fz)

Sumber berita: http://lipi.go.id/berita/pendekatan-sejarah-untuk-pembangunan-ekonomi-indonesia/21620

Sumber foto: asiapacific.anu.edu.au

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Pertemuan LIPI dan TETO dalam Memperluas Kolaborasi Penelitian

Taipei Economic and Trade Office (TETO) berkunjung ke kantor LIPI pada Selasa (19/3). Pertemuan antara TETO dan LIPI tersebut membicarakan tentang peluang kerjasama untuk kolaborasi penelitian antara Taiwan dan Indonesia. Peter S. L. Lan, wakil dirjen kementerian urusan luar negeri departemen Asia Tenggara dan PasifiK, disambut baik oleh kepala LIPI, Laksana Tri Handoko.

Dalam kunjungan tersebut, Handoko dan Peter mengungkapkan keinginan kedua instansi untuk bekerjasama dalam bidang edukasi dan proyek ilmiah atau penelitian. Handoko mengungkapkan keinginan untuk mengembangkan SDM dan capacity building. “Kita mencoba untuk lebih menjelajahi dengan mengkombinasikan pendidikan tinggi dan aktivitas nyata,” ungkap Handoko.

Handoko mengatakan bahwa para peneliti yang dikirim untuk belajar di Taiwan akan terlibat langsung dalam kolaborasi proyek penelitian dengan mitra luar negeri. “Penting bagi LIPI untuk terus menjaga kolaborasi tersebut untuk terus mendapatkan mentorship dari mitra yang lebih berpengalaman.”

Memiliki pandangan yang sama dengan Handoko, Peter berpendapat bahwa pelajar atau peneliti  Indonesia yang dikirim ke Taiwan sebaiknya tidak hanya pergi untuk belajar dan mendapatkan gelar. Ia mengatakan,“siswa tidak hanya akan belajar di sana, lalu mendapatkan gelar, namun terus melanjutkan dan mengamalkan apa yang mereka sudah pelajari dengan terlibat proyek penelitian secara langsung.”

Peter mengatakan bahwa TETO siap membantu dalam memperluas cakupan kerjasama yang sudah ada antara LIPI sebagai lembaga ilmu pengetahuan Indonesia dan TETO dalam bidang penelitian dan pendidikan lanjutan. Ia mengungkapkan bahwa LIPI memiliki peran penting dalam kerjasama di bidang pengembangan SDM lebih dari kerjasama antar pemerintahan. (suc)

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Peneliti LIPI Berbagi Pengetahuan tentang Teknologi Finansial

Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia (STKIP-PI) Makasar berkunjung ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jum’at (1/3) kemarin. Rombongan yang terdiri dari mahasiswa dan dosen tersebut diajak mengunjungi perpustakaan bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemasyarakatan. Usai kunjungan tersebut, para mahasiswa dan dosen secara resmi beraudiensi dengan pejabat LIPI.

Rombongan diterima oleh Kepala Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Dr. Agus Eko Nugroho S.E.M.Appl.Econ. Dalam sambutannya, Agus menyebutkan, daya saing saja tidak cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkualitas, karena itu P2E LIPI menetapkan fokus penelitian pada ekonomi inklusif.

Perwakilan mahasiswa dan dosen, Dr. Hussain, AS, M.Pd menyatakan bangga dapat berkunjung ke LIPI dan bertemu langsung dengan pakar di bidang ekonomi. “Kami berusaha mengakomodir keinginan para mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan, walaupun harus menempuh perjalanan yang jauh,” ungkapnya.

Teknologi Finansial

Sesuai dengan tujuan kunjungan, hadir peneliti P3E LIPI Nika Pranata yang memaparkan ‘Peran dan Tantangan Teknologi Finansial (fintech) dalam mendorong Perkembangan UMKM Indonesia’. Nika menjelaskan, fintech menjadi bagian penting karena 70% penduduk Indonesia sudah memiliki telepon seluler dan mengakses Internet.

“Fintech memiliki kelemahan dan keunggulan,” terangnya. “Seperti pinjaman Online. Di balik kemudahan proses pengajuan yang sederhana dan cepat ada suku bunga yang tinggi dan privasi data bisa dilanggar,” papar Nika.

Nika juga menyebutkan, bahwa pinjaman online syaratnya mudah dan tidak ada jaminan. “Dalam 1-3 hari dana sudah cair,” jelasnya. “Namun, penagihan cenderung tidak etis dan agresif, serta suku bunga dinaikkan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kerugian mereka,” tambahnya. “Untuk itu, perlu ada pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK) dalam sistem penagihan pinjaman online tersebut,” pungkasnya. (ven, drs)

Sumber foto: bkhh.lipi.go.id

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Menggelar Seminar Energi Bersama dengan Peneliti Kyoto University

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menggelar seminar bertema energi yang menghadirkan Peneliti P2E LIPI, Dr. Maxensius Tri Sambodo dan Peneliti Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University, Dr. Akihisa Mori. Dalam kesempatan tersebut, Maxensius memaparkan penelitian berjudul "Disruptive Technology of Energy Security from Fossil Based Economy to Low Carbon Development". Sementara Mori memaparkan penelitian berjudul "Energy Transition in Indonesia from the Multilevel, Political Economy, and Geoeconomic View". Seminar yang berlangsung di Ruang Media Center, Gedung Sasana Widya Sarwono ini dimoderasi oleh Erla Mychelisda.

Pada rentang tahun 2018-2019 penelitian yang dilakukan LIPI bekerja sama dengan ADB (Asian Development Bank), CSIS (Centre for Strategic and International Studies), serta Kyoto University telah menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah tentang LCDI serta rancang bangun kebijakan dari sisi bisnis model, teknologi, dan infrastruktur yang masih memerlukan penataan lebih baik.

Sumber foto: suarakarya.id

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Outlook Ekonomi Indonesia 2019: Menjaga Momentum Pembangunan Ekonomi Di Tengah Pesta Demokrasi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh cukup optimis dibanding tahun 2018 dengan asumsi ketidakpastian global membaik dan tensi politik dengan terkendalinya pesta demokrasi. “Pemilu diprediksi dapat memberikan implikasi kebijakan seperti tendensi kuatnya kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, disaat bersamaan juga kebijakan keamanan untuk menjaga stabilitas politik untuk mensukseskan pesta politik nasional,” jelas Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho.

Agus, menjelaskan pencapaian stabilitas ekonomi menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini karena perekonomian Indonesia sangat terkait secara intensif dengan perekonomian global. “Kuatnya keterkaitan global dalam perekonomian, perubahan lansekap perdagangan global dan pergerakan modal serta keuangan dapat memberikan goncangan terhadap perekonomian domestik,” tegas Agus.

Lebih lanjut dirinya menyarankan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata berdasarkan empat pilar yakni infrastruktur, sumber daya manusia, keuangan dan tata kelola sebagai salah satu alternatif memperkuat stabilitas, daya saing dan inklusifitas ekonomi nasional.

 “KEK dapat memberikan insentif baru untuk mendorong aliran investasi asing yang semakin menurun, menyeimbangkan neraca perdagangan dengan mendorong ekspor barang dan jasa, serta semakin memperluas lapangan kerja,” ungkap Agus.

Menurutnya,  KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. “Ide ini diinspirasi dari keberhasilan beberapa negara yang lebih dulu mengadopsinya, seperti Tiongkok dan India. Data-data empiris melukiskan bahwa KEK di negara tersebut mampu menarik para investor berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja,” pungkas Agus. (rdn/ed: fza)

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Ditetapkan Sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI)

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI berhasil ditetapkan sebagai lembaga yang dibina dalam seleksi Pusat Unggulan IPTEK . Penganugerahan ini dilaksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Desember 2018 di Indonesia Convention Center BSD.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Memperkenalkan Pengawasan Fintech di Shenzhen, Tiongkok

Nika Pranata mempresentasikan papernya "Big Data Based P2P Lending Fintech Surveillance System" in Conference on Fintech, Social Finance, and Financial Stability" pada Conference on Fintech, Social Finance and Financial Stability yang diselenggarakan oleh Development Bank Institute (ADBI) di Shenzhen Finance Institute, Shenzhen, China, pada tanggal 11-12 December 2018. Artikel tersebut ditulis juga bersama dengan Alan Ray Farandy yang ikut hadir pula dalam konferensi tersebut.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Joint Feasibility Study Indonesia Taiwan Economic Partnership

Joint Feasibility Study Indonesia Taiwan Economic Partnership, diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2018, di Dieng Meeting Room Hotel Kartika Chandra, Studi Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Taiwan ini dilakukan secara bersama antara Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER), Taiwan tahun 2018. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan bentuk kerjasama yang feasible antara Indonesia dan Taiwan. Ada tiga bentuk kerjasama ekonomi dalam kerangka World Trade Organization (WTO) yang dikaji, yaitu: Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA); atau kerjasama yang lebih luas dalam bentuk Economic Partnership Agreement yang mencakup tidak hanya penghapusan tarif dan non-tarif tetapi juga kerja sama ekonomi yang lebih luas.
PTA pada prinsipnya adalah kerjasama perdagangan yang didasarkan pada skema preferential yang simetris ataupun tidak simmetris. Simetris dalam arti sektor/produk yang diliberalisasi harus sama antar pihak yang melakukan perundingan; sementara asimetris – kedua belah pihak bisa meliberalisasi jumlah sektor/produk yang jumlahnya tidak sama. Dalam PTA ini, partner dagang bisa menerapkan non-reciprocal preferential schemes (untuk sector/produk).
Dengan sifat PTA tersebut, kajian ini menyarankan bahwa pembentukan PTA antara Indonesia dan Taiwan adalah dimungkinkan; di mana kedua pihak bisa mengajukan sektor/produk mana yang diminta di buka di pasar tujuan ekspor, atau menyusun sektor/produk yang akan dibuka di dalam negeri.
Disepakati secara akademis (berdasar kajian ini), bahwa Indonesia meminta (request) kepada Taiwan untuk membuka pasarnya untuk 325 produk (HS 6 – Digits) yang diimpor dari Indonesia; sementara Taiwan meminta Indonesia untuk membuka pasar dalam negerinya untuk 33 produk (HS 6 – Digits) yang diimpor dari Taiwan. Untuk lebih memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, diharapkan bahwa PTA ini tidak sebatas penghapusan tarif, tetapi juga nontariff
(non-Tariff Measures - NTMs), kerjasama di bidang jasa, kerjasama sektoral, investasi, fasilitas perdagangan (trade facilitation), Sanitary-Phyto Sanitary (SPS) dan lainnya. Dengan memperhatikan kerjasama-kerja sama yang sudah ditandatangani antara Taiwan dan pihak lain (Singapura - ASTEP) dan (New Zealand – ANZTEC), maka Indonesia dan Taiwan juga bisa menggunakan skema yang sama. Dalam perjanjian perdaganagn yang akan dibentuk, supaya
sesuai dengan Prinsip-prinsip WTO, maka disarankan untuk menggunakan terminologi yang sama.
Kerja sama perdagangan bebas bilateral Indonesia dan Taiwan bisa menggunakan klausul:
Agreement between Indonesia and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu. Dengan klausul ini, pembentukan kerja sama bilateral PTA atau kerjasama lanjutan yang lebih komprehensif bisa dilakukan.

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Peran dan Tantangan Teknologi Finansial dalam Mendorong Perkembangan UMKM di Indonesia

Media Briefing Peran dan Tantangan Teknologi Finansial dalam Mendorong Perkembangan UMKM di Indonesia
2 November 2018 ICE BSD. Presenter Nika Pranata dan Moderator Dr. Agus Eko Nugroho,

Saat ini dunia, termasuk, Indonesia telah memasuki era industri 4.0 dimana banyak digunakan optimasi teknologi – teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (artificial intillegence), big data, dan Internet of Things (Wahlster 2012). Dalam era ini, inovasi berperan penting dalam pencipataan barang dan jasa dimana sebuah produk/jasa tidak lagi hanya dilihat dari kualitasnya saja, tetapi juga dari aspek kenyamanan penggunaan, waktu pemrosesan, dan efisiensi.
Inovasi yang masif juga terjadi di sektor keuangan, dimana inovasi terkini di bidang keuangan dikenal dengan istilah Teknologi Finansial (TekFin) atau Financial Technology (FinTech). Terdapat beberapa jenis layanan TekFin yang beroperasi di Indonesia, namun yang paling luas pangsa pasarnya adalah TekFin sistem pembayaran digital seperti Go-Pay, T-Cash, OVO, dan lainnya, dan TekFin peer to peer lending (P2PL) atau pinjaman berbasis teknologi digital seperti Modalku, Investree, Mekar, Tunai Kita, dan lainnya. Dengan fleksibilitasnya, layanan TekFin P2PL mampu mengisi gap kebutuhan pembiayaan yang tidak bisa dipenuhi oleh lembaga keuangan lainnya seperti perbankan.
Dengan menggunakan big data dan algoritma yang sesuai, TekFin ini mampu memitigasi risiko pinjaman sehingga bisa memberikan pinjaman tanpa menggunakan agunan dan dengan waktu pencairan yang cepat. Sedangkan TekFin Sistem Pembayaran Digital menawarkan banyak manfaat yang lebih jika dibandingkan dengan pembayaran konvensional seperti waktu pembayaran yang cepat, efisiensi, akurasi, transparansi, dan beberapa kemudahan lainnya. Namun demikian, dalam tataran implementasi di lapangan TekFin baik Sistem Pembayaran Digital maupun P2PL masih mengalami kendala dan hambatan yang tidak hanya berasal dari sisi supply (penyelenggara TekFin) melainkan dari sisi penggunanya dalam hal ini UMKM.
Oleh karena itu, diskusi publik ini memaparkan hasil penelitian P2 Ekonomi LIPI terkait aksesibilitas, jangkauan, dampak, dan tantangan layanan TekFin bagi UMKM. Lebih lanjut, penelitian di lakukan di dua lokasi yaitu NTB dan Bali.

Selengkapnya...