Berita

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI
Standard Post with Image

Media Briefing P2E LIPI: Tantangan Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Di Tengah Gejolak Nilai Tukar

Dalam acara media briefing yang berjudul “Tantangan Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Di Tengah Gejolak Nilai Tukar”, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Panky Tri Febiyansyah memaparkan mengenai elastisitas nilai tukar rupiah terhadap pariwisata. Berdasarkan data, angka elastisitas perubahan nilai tukar terhadap kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 0,7059. Artinya, ketika nilai rupiah terhadap dolar AS turun Rp100, ada peluang jumlah wisatawan akan bertambah jadi 70.000 orang. 

Dengan demikian, kondisi nilai tukar rupiah yang sedang melemah terhadap dollar AS, dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjadi tempat tujuan wisata karena harga yang cenderung lebih murah untuk berlibur. Namun untuk mencapai hal itu, pembangunan infrastruktur pariwisata harus didorong untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan alternatif.

Sumber foto: http://tabloidcitra.com


Selengkapnya...
Standard Post with Image

Media Briefing P2E LIPI: Listrik Ada, Kedatangan Investor Tak Kentara: Studi di KEK Mandalika dan Tanjung Kelayang

Istilah KEK pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya secara khusus posisi KEK dikukuhkan dalam UU No. 39 Tahun 2009. “Pemerintah sudah hampir satu dasawarsa membangun KEK. Oleh karena itu, penting untuk diketahui sejauh mana kemajuan dan implementasi pembangunan KEK,” jelas Kepala Pusat Penelitian Ekonomi, Agus Eko Nugroho.

Agus mengatakan, studi yang sudah dilakukan saat ini yakni KEK pariwisata di Mandalika, Nusa Tenggara Barat dan Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung. “Tim peneliti LIPI mengkajinya dari berbagai aspek, antara lain politik, ekonomi, dan tata kelola,” ungkapnya.

Maxensius Tri Sambodo, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menyambung dan menjelaskan, aspek politik menjadi determinan penting untuk mengakselerasi KEK. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan KEK tidak berjalan dengan baik, salah satunya adalah adanya persaingan antara pemimpin menjelang pilkada dan pilpres sehingga KEK berpotensi menjadi alat politik baik itu negatif ataupun positif.

Sedangkan temuan yang terkait aspek ekonomi di sisi pariwisata, Max menuturkan, sebetulnya destinasi wisata telah terbangun jauh sebelum rencana KEK diusulkan. “Inilah yang menjadi salah satu hambatan pada sektor pariwisata ini yakni proses akuisisi dan perubahan kepemilikan lahan menjadi proses yang dinamis yang membuat lambatnya pengembangan zona wisata,” katanya.

Max menekankan, peran pemerintah sangatlah diperlukan khususnya melalui badan usaha milik negara untuk membantu mengakuisisi lahan pariwisata. “Dalam skema dominasi peran negara, maka kerangka permodalan dapat diperoleh dari APBN. Hal ini penting agar dominasi peran swasta tidak terlalu besar sehingga menghindari eksploitasi Sumber Daya Alam,” sambungnya.

Sementara terkait faktor tata kelola, Max menerangkan bahwa model KEK yang ada masih ‘kurang’ dalam mengadopsi peran organisasi formal (DPRD), bisnis dan masyarakat (civil society). Lembaga-lembaga itu diakui sangat penting dalam kemajuan KEK. Sayang, posisinya belum masuk ke dalam arus utama kelembagaan. Lebih jauh posisi administrator KEK yang berada langsung di bawah Dewan Kawasan, dipegang oleh SKPD Kabupaten/Kota yang dalam hal ini biasanya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), maka posisinya terasa rancu. Sebab, PM-PTSP seharusnya masuk di dalam dewan kawasan (sebagai anggota dewan kawasan) dan tidak perlu ‘dihidupkan kembali’ dalam kelembagaan administrator.

Menurut Max, peran ganda yang dimiliki PM-PTSP secara psikologis menjadikan PM-PTSP menjadi lembaga ‘superbody’ yang mampu mengatur seluruh proses perizinan investasi baik di dalam dan di luar KEK. Dalam banyak situasi sangat memungkinkan administrator tidak memiliki kapasitas untuk melakukan verifikasi atas usulan atau permohonan izin. Ada indikasi, dinas lainnya di daerah melakukan ‘perlawanan’ atas kondisi ini, karena PM-PTSP cenderung bergerak sendiri dan kurang berkoordinasi dengan SKPD lainnya.

Akhirnya, Max pun berharap, segala telaah yang telah dilakukan bisa memberikan jawaban mengapa sulit mengundang perusahaan menanamkan modalnya di KEK, bahkan yang sudah ada bukan tidak mungkin keluar dari KEK. “Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur khususnya kelistrikan sudah disiapkan secara baik untuk menunjang KEK dan diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi KEK,” pungkasnya.

Sumber berita: http://lipi.go.id/siaranpress/LIPI-Kaji-Persoalan-Kawasan-Ekonomi-Khusus-di-Indonesia/21088

Sumber foto: https://minanews.net

Selengkapnya...
Standard Post with Image

Syarif Hidayat Dikukuhkan Sebagai Profesor Riset

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Syarif Hidayat dikukuhkan sebagai profesor riset bersama dengan Asvi Warman Adam dari Pusat Penelitian Politik dan Syachrumsyah Asri dari Balitbang Kemendagri. Dalam acara pengukuhan tersebut, Syarif menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Desentralisasi dalam Perspektif Relasi Negara dan Masyarakat: Mengurai Akar Persoalan dan Meretas Solusi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia”.

Menurutnya ada empat solusi yang disarankan untuk pemerintah untuk mengatasi permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah, yakni rekonstruksi konsep, rekonstruksi pendekatan kebijakan, pengelolaan bias relasi antar elit dan reformasi kebijakan yang tidak hanya memberikan tekanan pada penguatan institusi negara, tetapi juga penguatan kapasitas negara dan masyarakat.

Sumber berita: http://lipi.go.id/berita/lipi-kukuhkan-tiga-profesor-riset-baru/20912

Sumber foto: http://lipi.go.id

Selengkapnya...