Mencermati Tingkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia

Akhir tahun ini, World Bank telah merilis kajian yang berjudul Ease of Doing Business 2016 yakni sebuah indeks yang mengukur dan memberikan penilaian mengenai kemudahan berbisnis di suatu negara. Nilai dari indeks tersebut berdasarkan pada 11 komponen, diantaranya: kemudahan memulai usaha, pengurusan perizinan konstruksi, akses listrik, kemudahan mendapatkan pembiayaan, pendaftaran properti, perlindungan investor minoritas, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, penegakkan kontrak, penyelesaian kebangkrutan, dan peraturan ketenagakerjaan. Adapun sampel yang digunakan di Indonesia dalam laporan ini adalah Jakarta (bobot 78%) dan Surabaya bobot (bobot 22%) dengan rentang waktu 2 Juni 2014 hingga 1 Juni 2015

Secara umum peringkat Indonesia mengalami perbaikan cukup signifikan, kemudahan berbisnis Indonesia 2016 meningkat 11  peringkat dari sebelumnya peringkat 120 menjadi 109 dari total 189 negara yang dinilai. Catatan kajian tersebut menunjukan setidaknya ada 3 reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia: pertama, terjadi penurunan waktu yang signifikan mengenai pendaftaran ke kementerian tenaga kerja dari semula 14 hari menjadi hanya 1 hari dengan adanya SE Menakertrans 3/2014 yang mewajibkan batas waktu maksimal pengesahan pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan adalah 1 hari kerja.

Kedua, dari segi kemudahan mendapatkan pembiayaan terjadi terobosan yang baik dengan adanya sistem fidusia online yang memungkinkan akses pencarian dan pengecekan debitur. Ketiga, dari sisi pembayaran pajak, banyak terdapat kemajuan seperti menurunnya jumlah pembayaran dari tahun sebelumnya 65 pembayaran menjadi 54 pembayaran, total waktu yang dibutuhkan dari semula 253,5 jam menjadi 234 jam, serta pembayaran premi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dilakukan secara online.

Selain tiga reformasi diatas, tercatat beberapa poin yang sudah mendapat nilai bagus di tahun sebelumnya seperti, pengecekan kualitas dan keamanan bangunan yang bahkan diatas rata-rata regional Asia Timur dan Pasifik (Indonesia mendapatkan nilai 13, sementara rata – rata regional berada di poin 8,6).

Kemudahan mendapatkan akses listrik Indonesia juga lebih baik dari rata-rata dunia. Dalam hal ini, Indonesia mendapatkan peringkat 46 dari rata – rata regional 70,42 akibat dari penyederhanaan tahapan dan dokumen yang dilakukan oleh PLN yang mampu mengeliminasi sejumlah prosedur seperti persyaratan beberapa dokumen kontraktor sehingga hanya menjadi 5 prosedur saja yang dibutuhkan. Selain itu, kemudahan mendapatkan kredit juga mendapatkan nilai yang baik akibat adanya jaminan hukum yang baik bagi kreditur dan debitur.

Permasalahan dan tantangan

Kendati secara umum peringkat Indonesia melonjak tajam, akan tetapi dibandingkan dengan negara – negara tetangga, kita masih tertinggal cukup jauh. Lihat saja, Vietnam mendapatkan peringkat 90, Thailand (49), Malaysia (18), bahkan Singapura menduduki peringkat teratas. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah.

Hal yang paling krusial adalah kemudahan untuk memulai usaha, hasil penilaian dari kajian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua paling buncit setelah Kamboja untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik;bukan hal yang mengejutkan jika kita melihat jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha di Indonesia yang mencapai 47,8 hari dibandingkan dengan negara terdekat kita Malaysia yang hanya membutuhkan waktu 4 hari, bahkan di Singapura diperlukan waktu 2 hari saja.

Permasalahan utama terletak di Pemerintah Daerah, lamanya mengurus dokumen – dokumen perizinan masih menjadi kendala utama di daerah. Untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) saja dibutuhkan waktu 14 hari kerja, bahkan menurut catatan kajian tersebut meskipun secara aturan tertulis bebas dari biaya, dalam prakteknya terdapat biaya tidak resmi yang Rp. 50.000 – Rp. 300.000, waktu tersebut belum termasuk untuk pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  yang juga membutuhkan waktu 14 hari kerja.

Begitu juga halnya dengan jumlah prosedur yang dibutuhkan untuk membuka usaha, kita masih tertinggal jauh dibanding negara tetangga. Di Malaysia dan Singapura hanya perlu melewati 3 prosedur untuk membuka sebuah usaha baru. Sedangkan di Indonesia, untuk memulai usaha pengusaha harus melalui 13 prosedur.  

Dibutuhkan kemauan keras dan usaha yang ekstra dari Pemerintah Daerah untuk dapat menyederhanakan, memangkas dan mempercepat proses perizinan, karena akan menjadi tidak efektif jika perizinan yang ditangani Pemerintah Pusat sudah cukup baik namun masih terhambat di Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan juga “paksaan” dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk regulasi.

Selain cara tersebut, akan lebih baik bagi Indonesia jika Pemerintah membuat satu layanan online yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait perizinan untuk memulai usaha di Indonesia, sehingga dapat meminimalisir tumpang tindih aturan dan meniadakan kesenjangan (gap) kecepatan dalam penyelesaian pelayanan perizinan.

Hal lain yang juga penting adalah mengenai pembayaran pajak, meskipun tahun ini nilai pembayaran pajak menjadi poin yang banyak mengalami kemajuan, namun dibandingkan dengan negara lain di Kawasan Asia Timur dan Pasifik kita merupakan kedua yang terburuk setelah India. Dari nilai rata – rata regional 74,7 Indonesia hanya mendapatkan nilai 64,6. Yang menjadi pemberat dari komponen ini adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan yang mencapai 54 jenis pembayaran, sedangkan di Malaysia hanya membutuhkan 13 jenis pembayaran.

Banyaknya jenis pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha tentu saja akan mengakibatkan inefisiensi, belum lagi jika memperhitungkan kompleksitas aturan – aturan yang berbeda dari masing – masing jenis pajak yang harus dibayarkan. Dalam hal ini, diperlukan peninjauan secara menyeluruh tentang aturan – aturan pajak baik oleh Kementrian Keuangan maupun Dinas Pendapatan Daerah agar bisa menyederhanakan jenis pajak yang harus dibayarkan secara signifikan.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak perlu khawatir dengan menurunnya pendapatan pajak dengan adanya penyederhanaan jumlah pembayaran pajak, kita bisa melihat Malaysia sebagai contoh meskipun jumlah pajak yang dibayarkan di Malaysia hanya kurang dari seperempat dari jenis pajak di Indonesia, namun persentase pajak terhadap keuntungan perusahaan yang diterima Malaysia mencapai 40% sedangkan di Indonesia hanya 29,7%.

Sebagai penutup, reformasi masif, terukur, terpadu, dan realistis di segala lini keterkaitan perizinan dan kemudahan berbisnis wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, karena sejatinya dengan kondisi seperti sekarang pun Indonesia mendapatkan peringkat kedua, setelah Tiongkok, sebagai negara tujuan investasi di Asia Pasifik (The Economist, 2015) mengingat jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta jiwa, serta bonus demografi Indonesia yang akan dialami Indonesia pada 2020-2030 (metrotvnews.com 1/8/2015). Pengoptimalan kemudahan berbisnis di Indonesia akan menjadi pijakan yang kokoh bagi Indonesia menjadi negara yang maju melalui tumbuhnya usaha – usaha lokal baru di Indonesia yang berpotensi meningkatkan ekspor serta akselerasi pertumbuhan ekonomi yang difasilitasi dengan capital inflow ke Indonesia melalui investasi.

Sumber foto: dream.co.id