Bijak Memahami Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dasar wajib dilakukan pemerintah guna menunjang aktivitas masyarakat. Keputusan pemerintahan saat ini mengambil posisi untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara massif perlu diacungi jempol. Pasalnya, keputusan ini sangat berisiko dari segi politik karena pembangunan infrastruktur tidak akan dirasakan besar manfaatnya dalam jangka pendek. Namun, dimasa mendatang pembangunan infrastruktur akan menjadi sebuah landasan pijak untuk melakukan pemerataan dan pembangunan ekonomi.

 

Menggenjot infrastruktur

Jika kita paham dengan hal demikian sewajarnya akan menyikapi dengan bijak keputusan pemerintah saat ini. Sebagai contoh, kecil jalan diperbatasan Kalimantan dari Kabupaten Bengkayang sampai Kabupaten Sambas, kendati belum selesai sudah cukup baik. Pengalaman kami di tahun 2017 yang melakukan penelitian diwilayah tersebut merasa terbantu pasalnya mudah untuk mengakses di dusun penelitian. Sebelumnya pada 2015 saat penelitian di tahun pertama, jalan masih tanah merah dan sulit dilalui. Lalu, apakah pembangunan jalan diperbatasan sia-sia? Saya katakan tidak, karena dampak dari infrastuktur dapat langsung dirasakan kendati tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, kemudahan masyarakat dalam  beraktivitas seperti ke kantor kecamatan, sekolah, dan  fasilitas kesehatan merupakan suatu manfaat dari adanya pembangunan infrastuktur. Selain itu, biaya transportasi turun dari Rp.150 ribu pulang pergi dengan perahu motor, menjadi belasan ribu rupiah dengan transportasi darat dari berupa motor. 

Pembangunan jalan lintas batas di papua, yang pernah dilewati langsung oleh Presiden Jokowi, apakah akan serta merta meningkatkan ekonomi masyarakat lokal? Jelas tidak, tetapi ini sekali lagi membuka akses masyarakat di Papua untuk lebih mudah dalam beraktivitas. Disisi lain, kebijakan berani pemerintah menetapkan harga BBM sama dengan Pulau Jawa untuk di Pulau Papua merupakan langkah maju. Kebijakan ini tidak menyangkut infrastruktur secara langsung tetapi mendukung berkembangnya transportasi dan  menurunkan biaya logistik. Kendati baik, tentu hal ini belum cukup, masih perlu unsur penunjang lainnya seperti sekolah, rumah sakit, telekomunikasi, dan transportasi. Sedangkan, beberapa proyek seperti Jalan Tol Samarinda Balikpapan, PLTU Batang, Kereta Api Kalimatan Timur, beberapa ruas tol di Sumatra dan beberapa proyek lainnya bukan merupakan proyek baru, tetapi dilanjutkan dan dikebut pada saat ini.

Apakah semua pembangunan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat? Sangat jelas bisa, karena pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan rel kereta merupakan stimulus untuk menggerakan ekonomi masyarakat. Namun, jangan bayangkan hal ini akan berdampak besar dalam jangka pendek. Artinya, kondisi masyarakat yang masih minim keahlian (skill) dan pendidikan tidak akan serta merta menggerakkan ekonomi mereka secara cepat. Meski demikian, akses yang terbuka menjadi “jalan masuk” untuk pemerintah membangun fasilitas penunjang lainnya seperti sekolah, pusat pelatihan, dan rumah sakit. Disisi lain, akan membuka peluang ekonomi bagi sektor swasta untuk berinvestasi. Tentunya hal ini perlu dilakukan secara kesinambungan karena jika tidak manfaat infrastuktur dasar tersebut tidak berdampak besar di masa mendatang.

 

Belajar dari US

Mengaca pada kasus Buffalo, NY, di US, merupakan kota yang dibilang cukup besar tapi juga bisa dibilang tidak. Saya melihat perkembangan kota ini mengalami pasang surut, dan saat ini lebih digerakan oleh kegiatan pendidikan, wisata, dan sedikit kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan ekonomi dikota ini sebagian besar sudah dilakukan dengan uang elektronik (cashless). Akses internet, air, dan listrik juga sudah cukup baik. Bahkan, food stamps (bantuan untuk masyarakat tidak mampu) diberikan secara dengan uang elektronik (cashless). Namun, apakah semua ini akan ada tanpa akses jalan, jembatan, dan rel kereta? Jelas tidak, refleksi saya selama beberapa bulan disini ialah fasilitas dasar mutlak dipenuhi agar menjadi stimulus bagi kegiatan ekonomi dan non-ekonomi. Tanggung jawab pemerintah federal dan state dalam menyediakan infrastruktur dasar sangat terasa.

 

“Ugal-ugalan”?

Jika ada pandangan pemerintah terlalu “ugal-ugalan” dalam pembangunan infrastruktur memang itulah yang seharusnya dilakukan. Pasalnya, jika tidak kita akan melakukan pembangunan infrastruktur yang seperti biasa, tanpa kemajuan berarti. Kita akan terjebak pada perbaikan dan perawatan infrastruktur tanpa adanya penambahan baru panjang jalan (nasional dan tol), jembatan, irigasi, rail kereta api, dan lainnya.

Sikap pemerintah saat ini merupakan jawaban bahwa pembangunan infrastruktur dasar mutlak dilakukan. Penelitian kami di NTT 2014, ketika itu akses listrik tidak ada didesa yang dekat dengan sumber listrik dengan alasan tidak ekonomis. Jika pemerintah tidak turun tangan mendorong hal yang tidak ekonomis melalui program listrik desa, desa di Kecamatan Satarmese tidak akan pernah teraliri listrik PLN, meski dekat dengan PLTP Ulumbu.

Kendati demikian, saya setuju bahwa pemerintah perlu injak rem dalam hal pembangunan infrastruktur mengingat iklim ekonomi global belum membaik sepenuhnya dan iklim  domestik sedang kurang baik. Disisi lain, pendapatan negara terutama dari pajak masih jauh dari target yang ditetapkan. Ada beberapa catatan saya terkait dengan pola pembangunan infrastuktur di Indonesia.

Pertama, pemerintah terus dan wajib memperbaiki skema dan proses pembangunan infrastruktur. Pasalnya, target yang ditetapkan pusat tidak mudah dilakukan ditingkat provinsi atau kabupaten. Kesan yang timbul jika proyek pusat cepat tapi proyek daerah lambat, disisi lain kemampuan aparatur daerah tidak merata dan sama dengan kemampuan pemerintah pusat.

Kedua, ada kesan tidak ada sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Sebagai contoh, dalam pembangunan listrik kewenangan kabupaten dicabut menjadi ke provinsi (UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). Hal ini pun bertentangan dengan UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ketiga, pembiayaan infrastuktur merupakan hal yang krusial. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintahan saat ini, apalagi ditengah lemahnya ekonomi domestik dan global. Disatu sisi pembangunan infrastuktur akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dalam hal ini terlalu berisiko jika di danai dengan utang. Pasalnya, ada ketetapan mengenai batas utang maksimal 3 persen dari GDP, jika itu melewati akan berpotensi meningkatkan ketidakstabilan ekonomi dan politik nasional. Ketiga hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah saat ini.