Pembangunan ekonomi Indonesia selama ini masih menyisakan persoalan kemiskinan dan  ketimpangan. Koreksi atas kualitas pertumbuhan ekonomi akhirnya mengarah pada strategi penciptaan pertumbuhan ekonomi inklusif dimana dengan memberikan akses luas kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok rentan miskin atas berbagai fasilitas pembangunan ekonomi. pertumbuhan inklusif, memiliki salah satu isu sentral yaitu pembangunan infrastruktur sosial dan jaminan sosial. Infrastruktur dan jaminan sosial dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pembangunan fasilitas serta jaminan sosial sektor kesehatan. Sedangkan mekanisme jaminan sosial, akan mengakomodasi kepentingan kelompok miskin untuk dapat mengakses fasilitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang pembangunan infrastruktur dan jaminan sosial bidang kesehatan di Indonesia dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tidak hanya bangunan fisik, alat kesehatan tetapi juga kualitas pelayanan meliputi pelayanan fasilitas dan jaminan  kesehatan. Implikasi kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional harus menjadi tanggung jawab pemerintah, meskipun pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.