Ketahanan energi dalam mendukung daya saing ekonomi nasional : tata kelola subsidi LPG 3 KG yang lebih tepat sasaran
Tema: energi


  • 2017
  • Bali dan Jawa Timur
  • Pembangunan daerah
  • Chitra Indah Yuliana S.E, M.Dev. Econ, Maxensius Tri Sambodo , Putri Irma Yuniarti S.E.M.S.E, Rio Novandra S.E., Drs. E. Toerdin S. Usman MA., Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausy M.A.n

Abstrak:

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kilogram, disebutkan konsumen LPG tabung 3 kg adalah rumah tangga, usaha mikro, dan kapal perikanan bagi nelayan kecil. Latar belakang pemerintah untuk memberikan subsidi LPG 3 kg yaitu untuk meringankan beban masyarakat. Peraturan tersebut juga mengatakan, pemberian subsidi LPG tabung 3 kg terdiri dari subsidi harga dan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal yang penting diperhatikan, yaitu pemberian subsidi tidak secara khusus disebutkan pada kelompok masyarakat miskin. Dengan demikian, subsidi LPG diberikan pada semua pengguna LPG 3 kg. 


Namun demikian, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah, saat ini ada keinginan untuk mendesain kembali subsidi LPG agar lebih tepat sasaran, yaitu subsidi diberikan untuk masyarakat miskin. Naiknya subsidi LPG 3 kg, tentu tidak terlepas dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di tahun 2007. Besaran subsidi LPG memperlihatkan kecenderungan untuk meningkat, dari sekitar 3,74 triliun di tahun 2008, menjadi sekitar sebesar Rp 22 triliun tahun 2017, atau sekitar 28% dari total subsidi energi. Tentu saja kenaikan subsidi ini tidak semata-mata karena efek harga. Volume penyaluran LPG 3 kg, memperlihatkan kenaikan dari sekitar 2.714 juta Mton, menjadi 7.097 juta Mton antara tahun 2010 dan 2017 atau rata-rata meningkat sekitar 15% per tahun.





Share: