Keniscayaan Nomor Identitas Tunggal

Saatnya Indonesia mulai kembali memikirkan pentingnya Nomor Indentitas Tunggal (NIT) dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia khususnya, berdampak multisektor tidak terkecuali permasalahan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai langkah untuk menghadapi ancaman Covid-19, melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk melindungi pelaku ekonomi. Namun, ada hal yang perlu mendapat perhatian khusus ialah skema pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Skema pemberian bantuan cenderung tidak efektif dan efesien, serta memungkinkan terjadinya ketidaktepatsasaran.

Bansos yang diberikan pemerintah baik pusat dan daerah dengan cara konvesional berpotensi setidaknya menimbulkan beberapa kendala. Pertama, menyerap banyak resources mulai dari penyediaan, pengepakan, dan distribusi. Proses pemberian sembako secara langsung door-to-door menyerap sumber daya yang besar dan memakan waktu yang tidak singkat. Disisi lain, masyarakat tidak dapat menunggu ditengah lumpuhnya sejumlah kegiatan usaha dan ekonomi di Indonesia, khususnya di Jabodetabek. Ketidakpastian waktu berakhirnya pembatasan kegiatan ekonomi menciptakan permasalahan sosial-ekonomi dimasyarakat. Hal ini pun mendorong sebagian besar masyarakat  bermigrasi dari kota ke desa. Tentunya ini seiring dengan menurun atau tidak ada sama sekali penghasilan, tabungan yang kian menipis, dan biaya hidup di kota besar yang tetap besar, memaksa masyarakat kembali ke kampung halaman. Kondisi ini diperparah program bansos pemerintah berupa sembako berjalan cukup lambat dan tidak mampu menyukupi kebutuhan non-pangan, seperti sewa rumah dan biaya utilitas (listrik,air, dan gas).

Kedua, sirkulasi bansos sangat mungkin melebihi dari waktu yang ditetapkan, seperti di Jabodetabek akan diberikan dua kali dalam sebulan. Permasalahan waktu pemberian bantuan sangat berpengaruh pada sirkulasi bansos, yang direncanakan dua kali dalam sebulan. Masyarakat di Jabodetabek merasakan sendiri pemberian bantuan yang berjalan lambat. Jika diwilayah Jabodetabek saja mengalami kendala apalagi masyarakat di daerah yang infrastrukturnya tidak sebaik Jabodetabek.

Ketiga, adanya mismatch bansos dan penambahan jumlah penerima bantuan tidak dapat terdata dengan cepat. Data real time yang tidak dimiliki pemerintah pusat dan daerah menimbulkan permasalahan tersendiri. Pasalnya, data populasi mengenai kondisi sosial-ekonomi, seperti status pekerjaan, keahlian, dan pendapatan, tidak dimiliki pemerintah secara baik. Akibatnya, setiap ada economy shock, pemerintah harus mendata kembali dan baru menyalurkan bantuannya.   

Lalu, bagaimana?

Idealnya bansos diberikan dalam bentuk likuid terbatas, artinya mudah dibelanjakan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Namun demikian, apabila penyaluran bansos dengan tunai pun tidak terlepas dari kemungkinan penyimpangan. Masyarakat penerima berpotensi menyalahgunakan bansos untuk dibelanjakan non-kebutuhan pokok non-essential. Padahal keberadaan bansos merupakan suatu langkah progresif pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak Covid-19, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menilik kondisi yang ada, pemerintah Indonesia dan DPR perlu mengevaluasi skema pemberian bansos saat ini dan melakukan perbaikan menyeluruh. Salah satu yang perlu dilakukan, yaitu perbaikan mengenai pendataan masyarakat penerima bantuan dan metode penyalurannya. Penyelesaian permasalahan ini memang tidak-lah mudah karena memerlukan waktu dan dukungan politik.

Permasalahan tersebut dapat diatasi jika Indonesia telah memiliki Nomer Identitas Tunggal (NIT).  NIT merupakan nomer indetitas yang merekam data dan informasi setiap individu masyarakat dari kelahiran hingga kematian. Keniscayaan dalam merealisasikan NIT merupakan suatu bentuk langkah progresif dalam meningkatkan nasional security. Pasalnya, NIT akan membantu meningkatkan akurasi data kependudukan dan pelaksanaan program pemerintah, baik bansos maupun lainnya. Artinya, melalui NIT berbagai program pemerintah dapat disalurkan dengan tetap sasaran dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.

Ditengah pandemic Covid-19, NIT akan membantu dalam menyalurkan bansos non-tunai (cashless support fund) berupa uang elektronik. Masyarakat penerima bansos dapat memanfaatkan bantuan dengan membelanjakan ke gerai/ minimarket yang telah menyediakan pembayaran non-tunai. Selain itu, metode ini pun dapat menentukan item kebutuhan pokok dan non-kebutuhan pokok esensial yang dapat dibelanjakan oleh penerima bantuan. Keuntungan dengan bansos non tunai (cashless support fund), ialah penyalurannya cepat, mudah dimanfaatkan penerima bantuan, dan mampu menggerakan ekonomi (walau terbatas). Metode ini sama dengan yang telah dilakukan pada Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bedanya, NIT juga mendata seluruh masyarakat Indonesia secara menyeluruh bukan hanya kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah.

Dengan NIT data dapat tercatat dan diperbaharui secara real-time, karena akan mencatat perubahan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan mekanisme ini pemerintah dapat fokus menentukan program yang akan diberikan, jumlah bantuan dan siapa saja yang berhak mendapatkan program dari pemerintah tersebut.

Ada Prasyarat

Keniscayaan NIT bisa menjadi dikatakan sebagai hal yang mendesak dalam beberapa tahun kedepan. Hal ini pula menentukan ketahanan negara dalam menghadapi berbagai shock yang mungkin terjadi dimasa depan, seperti bencana alam, krisis ekonomi dan pandemi/epidemi. Namun, penerapan NIT akan berjalan dengan baik tentu memerlukan prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, pemerintah dan masyarakat menetapkan national security merupakan hal yang utama. Pasalnya, NIT akan memperkuat system keamanan nasional dalam berbagai macam ancaman baik ekonomi maupun non-ekonomi. Disisi lain, memerlukan perlindungan berlapis karena data NIT jika bocor atau disalahgunakan akan mengancaman keamanan negara. Kedua, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana teknologi yang mumpuni. Hal ini tentunya untuk melindungi data pribadi masyarakat yang dapat disalahkangunakan. Ketiga, perlu adanya regulasi dan pendanaan yang kuat dalam menciptakan system yang mendukung NIT. Setidaknya ketiga hal tersebut, menjadi prasyarat yang harus dipenuhi untuk mendukung pelaksanaan NIT di Indonesia. Apabila hal ini dapat direalisasikan, harapannya kebijakan pemerintah dapat tetap sasaran dan semakin berkualitas karena didukung oleh sistem dan data yang valid. 

Sumber: Diterbitkan Oleh Bisnis Indonesia, Selasa 12 Mei 2020

Share: